Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Oktober 2021 00:10
Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP

Kamis, 28 Oktober 2021 21:51
Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang

Kamis, 28 Oktober 2021 19:23
Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo

Kamis, 28 Oktober 2021 19:07
Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga

Kamis, 28 Oktober 2021 18:52
Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara

Kamis, 28 Oktober 2021 18:45
PN Bangkinang Vonis Bebas Hermayalis Dalam Kasus KDRT

Kamis, 28 Oktober 2021 18:33
Ide Kreatif Helmibaked House Pasutri di Rumbai, Dari Hobi Bisa Menghasilkan Rupiah

Kamis, 28 Oktober 2021 17:56
Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 17:49
MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 17:46
Angkat Perekonomian Masyarakat Desa, Asian Agri Bantu Peternak Desa Bagan Limau



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 24 September 2021 15:11
Realiasi Rendah, Gubri Janji Tegur Direktur Kredit BRK

Realiasi kredit BRK masih dibawah target. Tak cuma kaget, Gubri juga janji tegur direktur kredit bank berplat merah itu.

Riauterkini - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, sebagai pemegang saham pengendali Bank Riau Kepri (BRK), berang saat mengetahui penyaluran kredit produktif di bank daerah tersebut jauh dari target atau rendah yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

Tak hanya jauh dari target ditetapkan, BI juga menegur Direktur Kredit BRK yang membawahi Pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2020.

Saat dikonfirmasi terkait teguran BI kepada BRK tersebut, Gubernur terlihat kaget. Sebagai pemegang saham pengendali, ia berjanji akan memberikan teguran langsung kepada Direktur Kredit karena dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

"Saya belum dapat informasi soal itu (teguran BI kepada BRK) karena penyaluran kreditnya rendah. Tetapi kalau itu benar, nanti kami akan berikan peringatan secara langsung," janji Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Jumat (24/9/21).

BI menegur BRK karena dinilai tidak maksimal dalam menyalurkan kredit produktif kepada masyarakat. Padahal, masa pandemi Covid-19 ini banyak pelaku usaha membutuhkan suntikan modal agar tetap bisa bertahan. Ini bertujuan agar perekonomian masyarakat bisa tumbuh dan berkembang.

Teguran dilayangkan BI kepada BRK tersebut bukan tanpa alasan. Sebab sejauh ini capaian penyaluran kredit produktif bank daerah kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri itu hanya mencapai sekitar 13 persen. Jauh dari target ditetapkan 20 persen.

Orang nomor satu di Riau ini meminta kepada Direktur Kredit dan Syariah BRK agar segera mengejar ketertinggalan tersebut dengan mempercepat penyaluran kredit produktif kepada masyarakat.

"Ini ditunggu masyarakat, jadi tolong dibantu (penyaluran kredit) untuk pengembangan ekonomi masyarakat," kata Gubri Syamsuar .

Mantan Bupati Siak dua periode ini menegaskan, kredit produktif diberikan perbankan saat penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Khususnya bagi para pelaku UMKM.

Gubernur Syamsuar menginstruksikan kepada Direktur Kredit BRK agar menindaklanjuti teguran BI tersebut dengan meningkatkan penyaluran kreditnya.

"Penyaluran kredit itukan ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, khususnya para pelaku UMKM," tegasnya.

Sementara itu, menanggapi rendahnya penyaluran kredit produktif serta teguran Bank Indonesia ke Bank Riau Kepri, Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, meminta Direktur Kredit agar bekerja lebih ekstra lagi. Sehingga target ditetapkan BI bisa tercapai.

"Bank itu duit mencari duit, kalau uang itu hanya nonggok (menumpuk) dan didepositokan saja itu bukan bisnis bank namanya," kata HUsaimi dengan nada tinggi.

DPRD Riau tidak menampik pandemi Covid-19 ini pasti berdampak terhadap pemberian kredit masyarakat. Namun, dengan sudah turunya level PPKM di Riau, maka seharusnya tidak alasan lagi.

"Jangan hanya berpangku tangan, harus berusaha, cari perusahaan, UMKM untuk disalurkan kredit. Kita minta bagian kredit bekerja esktra sampai akhir tahun," ujarnya.

Husaimi mewanti-wanti agar BRK tidak terus-menerus merengek meminta penyertaan modal. Sebab, ada banyak upaya dan usaha bisa dilakukan BRK untuk mendapatkan keuntungan. Di antaranya dengan memaksimalkan penyaluran kredit.

"Kalau duit yang ada saja tidak bisa kita pasarkan buat apa mau nambah modal lagi," tegasnya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Riau, Edyanus Herman Halim menilai, capaian penyaluran kredit produktif 13 persen tersebut memang cukup rendah. Mengingat waktu tinggal beberapa bulan lagi sampai tutup buku akhir tahun.

"Jadi teguran yang disampaikan oleh BI itu sudah tepat sekali dan sudah selayaknya. BRK harus menyikapi surat teguran itu dengan baik, karena itu menandakan upaya diseminasi ekonomi melalui perkreditan oleh BRK lemah," tegasnya.

Selain itu, Edyanus menegaskan, sebagai institusi antara pengguna dana dan pemilik dana, maka peran BRK sangat besar dan diharapkan. Ini menjadi pendorong perekonomian riil.

"Dengan adanya teguran ini, maka seolah-olah BRK tidak melakukan intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Pada sisi lain, kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unri ini, rendahnya penyaluran kredit produktif juga akan berdampak terhadap pendapatan BRK itu sendiri. Sebab bunga kredit seharusnya didapatkan dari penyaluran kredit tersebut tidak didapatkan karena kredit tidak maksimal dalam penyalurannya kepada masyarakat.

"Di satu sisi, BRK harus membayar bunga juga kepada nasabahnya yang menempatkan uangnya, seperti bunga deposito, bunga tabungan, bunga giro. Ini kan harus ditutupi melalui bunga kredit diberikan kepada nasabah," ujarnya.

Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, ia khawatir BRK bisa mengalami negatif spread. Jika negatif spread benar-benar terjadi, maka pihak bank terpaksa harus menutupinya dari pendapatan non operasional.

"Itu bisa menguras modal BRK, makanya BI mewanti-wanti, karena sekarang sudah bulan September, tinggal tiga bulan lagi. Jadi BRK harus mencari usaha-usaha masyarakat yang produktif dan masih bertahan ditengah pandemi, dan kebutuhan modalnya bisa dipenuhi dari pemberian kredit," ujarnya.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang
- Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo
- Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga
- Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara
- Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”
- MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda
- PWI Rohil Bentuk Koperasi
- Menang Prapid, Jabatan Kepala ESDM Indra Agus Dikembalikan, Ini Syaratnya
- Syamsurizal Kritik Soal Pemberlakuan Harga Test PCR
- Camat Mandau Bangun Karakter Agamis Masyarakat dengan Tabligh Akbar
- Jembatan Datuk Bandar Jamal WRK Jadi Lokasi Puncak Hari Sumpah Pemuda di Bengkalis
- Raihan Sempurna, Kelurahan Pematang Pudu Wakili Mandau di MTQ Bengkalis
- Dishub Kuansing Minta Truk Angkutan Melaksanakan KIR di UPTD 
- Alhamdulillah, Bulan Depan di Pulau Bengkalis Bisa Buat SIM Baru
- Bapenda Ingatkan Masyarakat Manfaatkan Sisa Pemutihan Pajak Kendaraan
- Syafrizal Terpilih sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Pelalawan
- Total Pelajar Riau Belum Dapatkan Vaksin 69.904 Orang
- Polres Inhil Gelar FGD Bertajuk Buat Konten Kreatif
- Koperasi Perempuan Lira Madani Gelar Rapat Anggota
- Ngopi Bareng, Cara Kapolda Riau Diskusi dengan Pemred dan Asosiasi Media


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com