Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 27 Nopember 2021 17:14
Terpilih Aklamasi, Mastur Nahkodai APINDO Inhu

Sabtu, 27 Nopember 2021 15:38
Gelar Rakerwil 2021, AMSI Riau Bahas Program Kerja 2022

Sabtu, 27 Nopember 2021 15:34
Gubernur Riau Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Riau

Sabtu, 27 Nopember 2021 14:48
Monitor dan Evaluasi, Pembimbing Residensi Mahasiswa STIKes HTP Datangi Dinkes Bengkalis

Sabtu, 27 Nopember 2021 13:10
Diwarnai Kue Ultah dan Tembang Armada,
Festival Lagu Daerah Piala Camat Mandau 2021 Resmi Dibuka


Sabtu, 27 Nopember 2021 12:03
TAPD Pekanbaru Gelar Rapat Pembahasan APBD Tahun 2022 dengan Banggar DPRD

Sabtu, 27 Nopember 2021 10:17
Tanam Perdana Sawit Rakyat, Erick Thohir Apresiasi PTPN V Sediakan Bibit Unggul ke Petani

Sabtu, 27 Nopember 2021 10:13
Proyek Terus Digesa, Inilah Masalah Pengerjaan IPAL Pekanbaru

Sabtu, 27 Nopember 2021 09:10
Pramuka Enam Kali Berturut-turut, MTs Riyadhatul Jannah Sialang Panjang Kembali Juara Umum Perkemahan Pramuka

Sabtu, 27 Nopember 2021 08:12
Buka Kenduri Riau, Erick Tohir Siap Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 18 Oktober 2021 22:45
Selain Bupati Walikota, Gubri Buat Surat Untuk BPN dan Polres

Gubri berkirim surat kepada bupati walikota soal pendataan kebun di kawasan hutan. Tak cuma bentuk kewajiban tapi identifikasi data.

Riauterkini - PEKANBARU - Surat Gubernur Riau (Gubri) kepada bupati walikota terkait meminta bantuan mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan sebagai bentuk pelaksanaan garis koordinasi di daerah.

Gubri sendiri merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, berkewajiban menindaklanjuti surat dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021, tanggal 15 September 2021.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Provinsi Riau Maamun Murod, Senin (18/10/21). Menurutnya lagi, hasil surat dengan nomor 525/DLHK/2697, tertanggal 9 Oktober 2021 itu, akan dikumpulkan, lalu disandingkan sebagai bahan indentifikasi.

"Gubernur Riau itu sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah berkewajiban menjalankannya. Dikarenakan yang punya wilayah mereka, tentu garis koordinasinya ke bupati walikota," kata Murod.

Melalui perangkat-perangkat yang ada di pemerintah daerah, seperti dinas LHK, perkebunan serta camat, tentu memiliki data terkait permintaan bantuan pendataan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Pemprov Riau juga menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk Polres agar turut membantu memberikan data terkait perkebunan di kawasan hutan. Semua data yang didapat itu nantinya akan disandingkan dengan data lainnya.

"Artinya, ini bukan melepas tanggung jawab, atau tidak tahu karena bupati tak punya kewenangan. Ini upaya mengumpukkan data sebanyak-banyaknya," ujar Murod.

Mantan pejabat Kepulauan Meranti ini mengungkapkan, dari berbagai informasi yang diterima, sudah ada beberapa bupati yang telah melakukan identifikasi, sebelum keluarnya surat tersebut. Artinya, sudah ada beberapa bupati yang memiliki data terkait perkebunan di dalam kawasan hutan.

Namun demikian, data itu bukan satu-satunya sumber. Karena Pemprov Riau dari DLHK melalui Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) juga memiliki data. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pendataan.

Diharapkan, dari identifikasi itu, didapat penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan yang tak hanya memberikan kepastian hukum. Tetapi juga kepastian berusaha serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara dari PNBP. Ada pun mengenai kegiatan pemanfaatan hutan mau pun denda, administratif tentu sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Soal deadline (batas identifikasi), menurut Murod diharapkan tak terlalu lama. Nantinya, semua data perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan tersebut akan diserahkan kepada Kemen-LHK melalui Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan.

Sebagai informasi, Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar berkirim surat kepada bupati dan walikota untuk meminta bantuan mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan. Surat dengan nomor 525/DLHK/2697, tertanggal 9 Oktober 2021 itu, berisikan prihal pendataan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Dalam surat berkopkan lambang Pancasila, atas nama Gubernur Riau guna menindaklanjuti surat dari Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021, tanggal 15 September 2021.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Terpilih Aklamasi, Mastur Nahkodai APINDO Inhu
- Gelar Rakerwil 2021, AMSI Riau Bahas Program Kerja 2022
- Gubernur Riau Promosikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Riau
- Diwarnai Kue Ultah dan Tembang Armada,
Festival Lagu Daerah Piala Camat Mandau 2021 Resmi Dibuka

- TAPD Pekanbaru Gelar Rapat Pembahasan APBD Tahun 2022 dengan Banggar DPRD
- Buka Kenduri Riau, Erick Tohir Siap Fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif
- 54 Pelajar SMP IT Abdurrab Terpapar Covid-19, Upaya Tracing Langsung Dilakukan
- FPK Wadah Informasi dan Komunikasi Semua Pihak
- IWARA dan TP PKK Pelalawan Beri Apresiasi kepada Guru
- Ketua KONi Inhu Nilai Syarat Calon Ketua KONI Riau Picu Polemik
- Malam Ini, Indonesia Creative Cities Festival 2021 Digelar di Riau
- Northern Sumatra Forum Dihadiri 4 Gubernur dan Lebih dari 6.000 Peserta
- Tak Hiraukan Panas, Gubri memilih Bersama Guru di HUT PGRI
- Dukung Ekspansi ke Kepri, Gubri Minta Jamkrida Kreatif Cari PAD
- Hasilkan Ratusan Tongkol, Kapolres Bengkalis Panen Jagung di Kampung Tangguh
- Merasa Dirugikan, Pemilik Lahan 2.000 Ha Mundur dari Anggota Koperasi Meskom Sejati
- Dituding Terima Aliran Dana Tambang Pasir, Evarefita: Demi Allah, Demi Rasulullah, Saya Tidak ada
- FPK Riau Gelar Rakor Penguatan Organisasi
- Syamsuar Raih Penghargaan Dalam Acara Northern Sumatera Forum 2021
- Lupakan Konflik, Petani Kopsa-M Kampar Fokus Merawat Kebun


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com