Home > Sosial & Budaya >>
Berita Terhangat..
Rabu, 1 Desember 2021 16:13
Galeri Bersempena Hari AIDS Sedunia,
Puskesmas Pengalihan Enok Lakukan Pemeriksaan HIV Terhadap Ibu Hamil


Rabu, 1 Desember 2021 16:07
Hak Jawab Kejaksaan Negeri Dumai Soal Oknum Jaksa Jual Kapal Rampasan

Rabu, 1 Desember 2021 16:03
Komplotan Curas Pekanbaru di Ringkus Polisi

Rabu, 1 Desember 2021 14:10
Syamsuar tak Menampik Bakal Ada Pejabat Demosi dan Non Job Sore Ini

Rabu, 1 Desember 2021 13:19
Fajar Restu Tegaskan Karyawan BRK Langgar Aturan Ada Konsekuensi

Rabu, 1 Desember 2021 12:44
Kampung Adat Kenegerian Sentajo Juara II API Award 2021 

Rabu, 1 Desember 2021 11:33
Gauli Putri Majikan Berumur 13 Tahun, Buruh Dodos Sawit di Inhu Ditangkap Polisi

Rabu, 1 Desember 2021 11:21
Kasus Pelecehan Seksual Syafri Harto Dilimpahkan ke Kejaksaan

Rabu, 1 Desember 2021 11:11
Diikuti 40 Universitas dan 14 Negara, Mahasiswa Arsitektur Unilak Juara Internasional

Rabu, 1 Desember 2021 11:00
Lewati Batas Akhir, Penerima BPUM di Duri, Bengkalis Gigit Jari



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 18 Oktober 2021 22:45
Selain Bupati Walikota, Gubri Buat Surat Untuk BPN dan Polres

Gubri berkirim surat kepada bupati walikota soal pendataan kebun di kawasan hutan. Tak cuma bentuk kewajiban tapi identifikasi data.

Riauterkini - PEKANBARU - Surat Gubernur Riau (Gubri) kepada bupati walikota terkait meminta bantuan mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan sebagai bentuk pelaksanaan garis koordinasi di daerah.

Gubri sendiri merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, berkewajiban menindaklanjuti surat dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021, tanggal 15 September 2021.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Provinsi Riau Maamun Murod, Senin (18/10/21). Menurutnya lagi, hasil surat dengan nomor 525/DLHK/2697, tertanggal 9 Oktober 2021 itu, akan dikumpulkan, lalu disandingkan sebagai bahan indentifikasi.

"Gubernur Riau itu sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah berkewajiban menjalankannya. Dikarenakan yang punya wilayah mereka, tentu garis koordinasinya ke bupati walikota," kata Murod.

Melalui perangkat-perangkat yang ada di pemerintah daerah, seperti dinas LHK, perkebunan serta camat, tentu memiliki data terkait permintaan bantuan pendataan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Pemprov Riau juga menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk Polres agar turut membantu memberikan data terkait perkebunan di kawasan hutan. Semua data yang didapat itu nantinya akan disandingkan dengan data lainnya.

"Artinya, ini bukan melepas tanggung jawab, atau tidak tahu karena bupati tak punya kewenangan. Ini upaya mengumpukkan data sebanyak-banyaknya," ujar Murod.

Mantan pejabat Kepulauan Meranti ini mengungkapkan, dari berbagai informasi yang diterima, sudah ada beberapa bupati yang telah melakukan identifikasi, sebelum keluarnya surat tersebut. Artinya, sudah ada beberapa bupati yang memiliki data terkait perkebunan di dalam kawasan hutan.

Namun demikian, data itu bukan satu-satunya sumber. Karena Pemprov Riau dari DLHK melalui Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) juga memiliki data. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pendataan.

Diharapkan, dari identifikasi itu, didapat penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan yang tak hanya memberikan kepastian hukum. Tetapi juga kepastian berusaha serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara dari PNBP. Ada pun mengenai kegiatan pemanfaatan hutan mau pun denda, administratif tentu sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Soal deadline (batas identifikasi), menurut Murod diharapkan tak terlalu lama. Nantinya, semua data perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan tersebut akan diserahkan kepada Kemen-LHK melalui Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan.

Sebagai informasi, Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar berkirim surat kepada bupati dan walikota untuk meminta bantuan mengumpulkan bantuan data dan peta perkebunan. Surat dengan nomor 525/DLHK/2697, tertanggal 9 Oktober 2021 itu, berisikan prihal pendataan kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.

Dalam surat berkopkan lambang Pancasila, atas nama Gubernur Riau guna menindaklanjuti surat dari Direktur Pengukuhan dan Penataan Gunaan Kawasan Hutan nomor S.278/KUH/PPFKH/PLA.2/9/2021, tanggal 15 September 2021.***(mok)

Loading...


Berita Sosial lainnya..........
- Galeri Bersempena Hari AIDS Sedunia,
Puskesmas Pengalihan Enok Lakukan Pemeriksaan HIV Terhadap Ibu Hamil

- Syamsuar tak Menampik Bakal Ada Pejabat Demosi dan Non Job Sore Ini
- Fajar Restu Tegaskan Karyawan BRK Langgar Aturan Ada Konsekuensi
- Kampung Adat Kenegerian Sentajo Juara II API Award 2021 
- Diikuti 40 Universitas dan 14 Negara, Mahasiswa Arsitektur Unilak Juara Internasional
- Lewati Batas Akhir, Penerima BPUM di Duri, Bengkalis Gigit Jari
- Juarai API 2021, Bupati M Adil Berterima Kasih pada Masyarakat Meranti
- Harumkan Nama Riau, Unilak Bawa Dua Gelar Juara di UNJ Tournament 2021
- Sore Ini Gubri Lantik Pejabat Eselon II, Enam Dikabarkan Turun Eselon III dan Dua Nonjob
- Hasil Rakor, FPK Riau Usulkan Pembentukan FPK Nasional
- Kebut Pembuatan KIA, Disdukcapil Kuansing Lakukan Jemput Bola
- Hindari Perpecahan, DPP Minta Agung Nugroho Rangkul Asri Auzar
- Riau Terima Hibah Mobil Lab PCR dari Kemendagri
- Tiket Elektronik Pelabuhan Penyeberangan Bengkalis-Pakning Tunggu BUP BUMD PT. BLJ
- Asian Agri Fasilitasi Sarana Air Bersih Rumah Ibadah
- Starsbox Barbershop Telah Hadir di Kota Tembilahan
- Terpilih Aklamasi, Agung Nugroho Jadi Ketua Demokrat Riau
- Sebelum Dimakamkan di TPU Hangtuah, Janazah Ibunda Septina Disholatkan di Mesjid Raya An-Nur
- Nyaris Pinalti, APBD Bengkalis TA 2022 Ditetapkan Rp3,999 T
- Ibunda Septina Tutup Usia, Pejabat dan Warga Tiba di Rumah Duka


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com