Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Senin, 20 Januari 2020 12:10
Polres Bengkalis Amankan Enam Tersangka Pembakar Lahan Gambut 84,5 Hektar

Senin, 20 Januari 2020 11:55
Private Class PPA Pekanbaru,
Belajar Kembali Mengenal Allah, Mencintai dan Menjemput PertolonganNya


Senin, 20 Januari 2020 11:04
Disdagperin Bengkalis Siapkan Rp7 M untuk Pasar Murah 30.630 Pembeli

Senin, 20 Januari 2020 10:54
Proyek Pompa Air Gagal BPBD Bengkalis, Polda Riau Cek Legalitas PT PWH ke Jakarta

Ahad, 19 Januari 2020 23:35
Mubeslub Sempat Kisruh, Fajrul Akhirnya Terpilih Sebagai Ketua Ipmarohu Sumut 2020-2021

Ahad, 19 Januari 2020 22:18
Sebagai Kader, Murnis Mansyur Optimis Didukung Partai Golkar Maju Pilkada Rohul 2020

Ahad, 19 Januari 2020 21:43
MoU Bersama Gubri, Investor Singapura Kelola Stadion Utama

Ahad, 19 Januari 2020 21:35
Polres Rohul Pakai Aplikasi Lancang Kuning‎ dan Drone Mengantisipasi Karhutla

Ahad, 19 Januari 2020 21:05
Tinggalkan Ketua DPRD Riau,
Engah Eet Serius Maju Balon Bupati Bengkalis


Ahad, 19 Januari 2020 17:14
Cegah Karla, Polsek Bengkalis Lakukan Patroli ke Lahan-lahan Warga

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 28 Agustus 2019 11:58
Subkon CV CPK Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Dituding tak Mau Bayarkan Hak Pekerja

Kabar kurang sedap datang dari proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. Subkon CV CPK dituding tak mau bayar hak pekerja.

Riauterkini - PEKANBARU - Para pekerja di proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai kecewa dengan CV Cipta Pratama Karya (CPK), sub kontraktor pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Menurut pekerja, hasil pekerjaan mereka di beberapa titik seperti pengecoran jalan dan box culvert hanya dibayar sebagian. Alih alih menuntut hak, para pekerja ini justru diberhentikan sepihak tanpa alasan jelas.

"Awalnya kita bekerja sama CV CPK. CPK ini subkon dari proyek pembangunan tol. Cuma dari pekerjaan kita yang sudah tuntas termasuk waktu diminta membantu pengecoran, tidak semua dibayarkan," kata Mudir, salah seorang mandor proyek pembangunan jalan tol, kepada riauterkini.com, Rabu (28/8/19).

Mudir menjelaskan, pekerjaan proyek awal saat dirinya dan 15 orang anggotanya diminta CPK bekerja untuk pembuatan box culvert di seksi 4 A 54102. Pekerjaan ini dimulai tidak lama setelah Idul Fitri lalu.

Setelah tuntas pembangunan box culvert, Mudir dan pekerja lainnya diminta membantu proyek pengecoran jembatan. Namun, setelah pekerjaan dilakukan uang harian yang mestinya diterima para pekerja tak kunjung dicairkan.

Menurut Mudir selaku mandor, biasanya uang pekerja untuk pembangunan box culvert yang sudah dituntaskan sebelumnya ditalanginya melalui cashbon yang diajukannya kepada pihak CPK.

Namun karena uang yang diminta untuk pekerja tak juga dicairkan, pekerja sempat ogah menyelesaikan pekerjaan. Namun, setelah dijanjikan akan segera dibayar, tiba-tiba CPK memutuskan memberhentikan mereka secara sepihak, tanpa menjelaskan runut peraoalan.

"Selain itu, saya diminta membantu pengecoran di jembatan di seksi 2. Itukan uangnya lambat keluar, jadi anggota tak mau kerja karena uang lambat keluar. Begitu kita mulai kerja lagi, tiba tiba kita diberhentikan," jelas Mudir.

Namun yang menjadi persoalan pihak CPK tidak mau membayar hasil pekerjaan sesuai yang diklaim para pekerja. Menurut Mudir, dari perhitungannya yang juga diketahui pekerja lainnya. Dari estimasi perhitungannya basil pekerjaan mereka mestinya menghasilkan Rp55 juta. Kemudian dihitung Dana casbond yang diperuntukkan untuk membayar pekerja dan operasional sebesar Rp30 juta.

Sedangkan sisa Rp25 juta yang harusnya tetap menjadi haknya, tidak dibayarkan sekali. Pihak CPK malah berkilah, dari total hasil pekerjaan justru masih terjadi minus sebesar Rp5 juta.

"Kami tidak paham maksud perusahaan minus itu apa. Kami semua punya catatan, berapa persen pekerjaan kami selesaikan. Berapa dana casbon yang kami ajukan. Anehnya, waktu kami minta penjelasan kenapa sampai minus, CPK tak bisa menjelaskan sampai saat ini," ungkap Mudir.

Itu pun pemberitahuan klaim minus dana dari hasil pekerjaan diberi tahu melalui WhatsApp, beberapa waktu kemudian setelah mereka diberhentikan.

"Saya persisnya kapan. Yang jelas, kita datangi pihak CPK beberapa waktu Kali, kita minta penjelasan tidak pernah disampaikan. Setelah kita pulang meninggalkan lokasi proyek tol, ada pemberitahuan lewat WA, katanya kita justru minus," jelas Mudir.

Bahkan lebih mengherankan, alat perlengkapan kerja seperti helm, rompi, sarung tangan dan alat sefty lainnya ternyata dibebankan kepada pekerja. Dana ini pun dimasukkan dalam beban pekerja yang harus dibayar, dihitung dalam bentuk potongan hasil pekerjaan.

"Nilainya Rp2,9 juta. Alat perlengkapan kerja ini juga harus dibebankan kepada pekerja. Dimana-mana alat safety justru disediakan perusahaan, ini justru dibebankan ke kami," ujar Mudir.

Menurut Mudir lagi, dia akan terus mengupayakan agar hak dari sisa pekerjaannya dibayarkan oleh CPK. Namun, sampai saat ini CPK belum menunjukkan itikad baiknya.

Selain Mudir, rekannya Yatno yang juga mandor untuk pekerjaan jembatan di seksi 1 zona b proyek pembangunan box culvert di jalan tol Pekanbaru-Dumai juga bernasib sama. Pekerjaan Yatno bersama 15 orang lainnya yang diakui pihak CPK sebanyak 52 persen saja.

Dari anggaran pekerjaan itu dihitung, sebesar Rp167 juta lebih. Sementara yang harua diterima Yatno Rp85 juta. Namun setelah dipotong casbond sebesar Rp42 juta yang juga digunakan untuk membayar pekerja dan operasional lainnya, Yatno mestinya masih menerima Rp43 juta.

Namun yang terjadi, pihak CPK hanya mau membayarkan Rp12 juta saja dalam bentuk kwitansi bertuliskan pelunasan sisa hasil pekerjaan sebesar Rp12 juta.

Menurut Mudir yang didengarnya langsung dari keluh kesah Yatno, uang Rp12 juta terpaksa diterima, karena dia tertekan, baik CPK mau pun para pekerja yang terus menuntut hak mereka selama bekerja.

"Kata Yatno, CPK bilang kalau tak mau terima uang Rp12 just itu dialihkan ke yang lain. Sementara Yatno juga terus ditanya sama anggotanya. Makanya tak ada pilihan lain, dari pada uang itu dialihkan, uang pekerja juga tak terbayar makanya diambil. Sebetulnya katanya dia sangat keberatan," jelas Mudir.

Dari berbagai masalah ini, Mudir mengaku bersama rekan pekerja lainnya pernah mengadukan masalah ini kepada Ahmad, yang berasal dari Hutama Karya (HK) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai.

Namun, keluh kesah ini tidak pernah disampaikan kepada jajaran di HK. Kecuali hanya turut mendorong agar terus menuntut hak pekerja kepada CPK.***(mok)

Loading...


Berita lainnya..........
- The New Era of Gold,
Waktunya Beli Emas untuk Mereka yang Merencanakan Masa Depan

- Tiket Mulai Dijual, Konser Koplopolitan Didi Kempot Targetkan 3000 Penonton
- Mulai 1 Februari 2020, Bayar Parkir di SSK II Non Tunai
- Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi
- Mudahkan Pasien Jantung di Riau, IJN Buka Kantor Perwakilan
- Harga Bawang Merah dan Putih di Pekanbaru Bertahan Mahal
- 2019, RFB Bukukan 1,5 Juta Lot
- Kenalkan Irfan Maulana, Kades di Kuansing yang Sukses Bertani Sayur dan Buah
- Bupati Kuansing Ikut Panen Bawah Merah di Benai Kecil
- Dirut BRK Kosong, OJK Segera Fit and Proper 9 Calon
- Pertamina Sesuaikan Harga, Harga Pertamax Series dan Dex Series Turun
- Seminar di Masjid An-Nur, Yusuf Siregar Siap Uangkap Kiat Budidaya Anggur di Riau
- Selama 2019, Inflasi Riau 2,3 Persen
- Lifting Minyak Mentah Area Sumbagut Diperkirakan Lampaui Target
- Jelang Pergantian Tahun, Harga Barang Naik
- Sistem Lelang Getah Pemkab Kuansing Sukses Dongkrak Harga Karet
- Kadin Riau - BUMN Se-Riau Bahas MoU Kemen BUMN-Kadin Indonesia
- APKASINDO Optimis Peningkatan Target PSR Menjadi 500 Ribu Ha
- Kasus Fidusia di Riau, Debetur Menang dari Leasing
- BI Gelar Pertemuan Tahunan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com