Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 7 Desember 2019 16:35
Tunaikan Aspirasi, Anggota DPRD Bengkalis Ini Haru Serahkan Ambulance di Desa Palkun

Sabtu, 7 Desember 2019 14:56
‎PT SPR Langgak Salurkan Bantuan Beasiswa ke Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Rohul

Sabtu, 7 Desember 2019 14:16
Balita 3 Tahun di Rohul yang Tenggelam di Sungai Rokan Ditemukan‎ Meninggal Tersangkut

Sabtu, 7 Desember 2019 13:46
Dua Korban Tanah Longsor di Desa Rokan Koto Ruang Ditemukan Meninggal Tertimbun

Sabtu, 7 Desember 2019 13:24
Temui Bupati Mursini, Ibu-ibu IKKS dari Sejumlah Provinsi Pulang Kampung

Sabtu, 7 Desember 2019 11:27
Warga Rupat, Bengkalis Digegerkan Penemuan Mayat Laki-laki Tanpa Busana

Sabtu, 7 Desember 2019 10:28
Polisi Rohil Ungkap Pelaku Maling Minyak Mentah

Sabtu, 7 Desember 2019 08:16
Belasan Wartawan Ikuti Fieldtrip Chevron Jejak Minyak Bumi di Sumbar

Jum’at, 6 Desember 2019 17:30
Dikerjakan Swakelola Bersama PT BOS, PSR Desa Bencah Kesuma Dinilai Berhasil oleh Dirjenbun dan DPR RI

Jum’at, 6 Desember 2019 17:20
Libur Natal dan Tahun Baru 2020,
Telkomsel Pastikan Perkuat Layanan Jaringan Untuk Semua Masyarakat


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 September 2019 11:25
APINDO Riau: Pajak Bukan Solusi Emergensi Exit Keuangan Daerah

Pelaku usaha sadar pentingnya pajak. Tapi pajak bukanlah emergensi exit untuk menambah keuangan daerah.

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPP APINDO Riau, Wijatmoko Rah Trisno, dalam sambutannya pada Diskusi Publik Polemik Sanksi 2% (Pasal 14 ayat 4 UU. No. 16 th 2009), Selasa (24/9/19) menyampaikan bahwa sebenarnya pengusaha sadar akan pentingnya pajak. Namun terkadang kesalahan persepsi persoalan pajak bisa bermuara ke ranah hukum perpajakan. Agenda ini penting untuk penyamaan persepsi tentang sanksi pajak antara pemerintah dan pengusaha.

"Ini penting agar pengusaha satu persepsi dengan pemerintah apalagi terkait sanksi administras berupa denda. Namun kami minta kepada pemerintah jangan jadikan pajak sebagai emergency exit untuk menambah pendapatan daerah, pemerintah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Mohon jangan pengusaha terlalu dibebani pajak sehingga menghambat investasi mereka," ujar Wijatmoko.

Acara yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru ni juga dihadiri oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Prof. Gunadi dan Kakanwil Dirjen Pajak Riau.

Pada acara yang dilaksanakan di SKA CO EX ini Kakanwil DJP Riau, Edwar Hamonangan Sianipar, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pada saat ini layanan pajak tidak dalam keadaan kahar atau tetap berjalan normal meskipun saat ini Riau dinyatakan dalam keadaan darurat asap oleh Gubernur Riau.

"Saya menyambut baik acara diskusi publik ini. Terkait ini Dirjen baru saja launching Konsep Compliance Risk Management (Pengawasan Kepatuhan Berbasis Resiko). Sanksi pasal 14 ayat 4 UU. No. 16/2009 ini berhubungan dengan prilaku kepatuhan wajib pajak. Pasal ini muncul karena ada pergeseran waktu setor antara waktu kewajiban bayar dan waktu setor wajib pajak. Namun ini tidak semata-mata demikian, tapi Dirjen Pajak juga fokus pada pembinaan dan pendampingan," ungkap Edwar.

Ditambahkannya bahwa ada keluhan yang diterimanya terkait perubahan sistem dari manual ke elektronik. Saat ini sudah era e-faktur dan pelaku usaha harus siap dalam perubahan sistem ini sebagai sistem administrasi perpajakan. Beliau minta pengusaha harus mempersiapkan SDM yang mampu untuk sistem administrasi pajak ini agar tidak terkena sanksi pajak. Namun denda administrasi ini juga bersifat selektif, tidak serta merta terutama kepada pelaku usaha kecil menengah.

Acara ini diikuti oleh puluhan pelaku usaha dari Riau menghadirkan narasumber ahli perpajakan dari komite pengawas pajak dan konsultan pajak.*(H-we) Ketua DPP APINDO Riau, Wijatmoko Rah Trisno, dalam sambutannya pada Diskusi Publik Polemik Sanksi 2% (Pasal 14 ayat 4 UU. No. 16 th 2009), Selasa (24/9/19) menyampaikan bahwa sebenarnya pengusaha sadar akan pentingnya pajak. Namun terkadang kesalahan persepsi persoalan pajak bisa bermuara ke ranah hukum perpajakan. Agenda ini penting untuk penyamaan persepsi tentang sanksi pajak antara pemerintah dan pengusaha.

"Ini penting agar pengusaha satu persepsi dengan pemerintah apalagi terkait sanksi administrasi berupa denda. Namun kami minta kepada pemerintah jangan jadikan pajak sebagai emergency exit untuk menambah pendapatan daerah, pemerintah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Mohon jangan pengusaha terlalu dibebani pajak sehingga menghambat investasi mereka," ujar Wijatmoko.

Acara yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru ini juga dihadiri oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Prof. Gunadi dan Kakanwil Dirjen Pajak Riau.

Pada acara yang dilaksanakan di SKA CO EX ini Kakanwil DJP Riau, Edwar Hamonangan Sianipar, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pada saat ini layanan pajak tidak dalam keadaan kahar atau tetap berjalan normal meskipun saat ini Riau dinyatakan dalam keadaan darurat asap oleh Gubernur Riau.

"Saya menyambut baik acara diskusi publik ini. Terkait ini Dirjen baru saja launching Konsep Complain Risk Management. Sanksi pasal 14 ayat 4 UU. No. 16/2009 ini berhubungan dengan prilaku kepatuhan wajib pajak. Pasal ini muncul karena ada pergeseran waktu setor antara waktu kewajiban bayar dan waktu setor wajib pajak. Namun ini tidak semata-mata demikian, tapi Dirjen Pajak juga fokus pada pembinaan dan pendampingan," ungkap Edwar.

Ditambahkannya bahwa ada keluhan yang diterimanya terkait perubahan sistem dari manual ke elektronik. Saat ini sudah era e-faktur dan pelaku usaha harus siap dalam perubahan sistem ini sebagai sistem administrasi perpajakan. Beliau minta pengusaha harus mempersiapkan SDM yang mampu untuk sistem administrasi pajak ini agar tidak terkena sanksi pajak. Namun denda administrasi ini juga bersifat selektif, tidak serta merta terutama kepada pelaku usaha kecil menengah.

Acara ini diikuti oleh puluhan pelaku usaha dari Riau menghadirkan narasumber ahli perpajakan dari komite pengawas pajak dan konsultan pajak.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Libur Natal dan Tahun Baru 2020,
Telkomsel Pastikan Perkuat Layanan Jaringan Untuk Semua Masyarakat

- Ketika PGN jadi Energi Baru Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Dumai
- Wabup Kuansing Bertekad Tingkatkan Kesejateraan Masyarakat Lewat Perkebunan dan Pertanian
- Program CSR Asian Agri, Dukung Pemuda Untuk Mandiri
- Oktober 2019, Riau Kembali Deflasi
- BI Kpw Riau Gelar FGD Tata Kelola Kantor Perwakilan BI dengan Pemangku Kepentingan Daerah
- Komisi V DPR RI Terima Usulan GAPKI, APKASINDO dan ASPEKPIR
- Keroncongantar.com Pasarkan Produk UMKM Riau di Surabaya
- EMP Bentu Suplai Gas untuk Program Jargas di Kota Dumai
- Pemkab Buka Seleksi Calon Dirut dan Dewan Pengawas BPR Rohul, Berikut Persyaratannya
- Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Pangkalan Kerinci Berikan Pelatihan Bagi 111 UMKM
- Bupati Kuansing Serahkan Hadiah pada Koperasi Berprestasi
- Triwulan III 2019, Indeks Tendensi Konsumen Riau Turun
- Ditetapkan, UMK Kuansing 2020 Rp3.045.450
- Akhir Pekan, Harga Cabe dan Sayuran di Pekanbaru Naik
- Operasi LPG 3 Kg, PT Kanugrah Sejati Salurkan 560 Tabung Ke Warga Gajah Sakti, Bengkalis
- Sebelas Pelamar Jabatan BRK Mulai Ikuti Seleksi LPPI di Jakarta
- Rapat di Sekjend Watanas, Bupati Meranti Usul Sagu Masuk Komoditi Pangan Strategis Nasional
- Triwulan III 2019, Ekonomi Riau Tumbuh 2,74 persen
- Operasi Pasar LPG 3 Kg di Duri, Aturan Hanya untuk Masyarakat Miskin Terkesan Sekedar Simbol


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com