Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 17 Nopember 2019 20:28
Polda Riau Bekuk Tiga Tersangka Ilegal Tapping

Ahad, 17 Nopember 2019 20:25
Jalan Poros Kota Duri Rusak, Pemkab Bengkalis Terkesan Tutup Mata

Ahad, 17 Nopember 2019 20:04
Pra PON di Jakarta, Pencak Silat Bengkalis Sumbang 1 Medali Emas

Ahad, 17 Nopember 2019 18:49
Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Boat Penangkap Ikan Kepada Nelayan

Ahad, 17 Nopember 2019 16:35
Ketua DPRD Riau Terima Kunjungan GP Ansor Bengkalis

Ahad, 17 Nopember 2019 16:31
Anggota DPRD Kuansing, Asal Kuantan Mudik Buka Pasar Seni di Lubuk Jambi

Ahad, 17 Nopember 2019 16:23
Peninggalan Era Kejayaan Minyak yang Membentuk Riau

Ahad, 17 Nopember 2019 15:56
Bupati Tetapkan Festival.Danau Sungai Soriak Masuk COE Kuansing

Ahad, 17 Nopember 2019 14:50
"Becak Laut" Pengedar Barang Haram, Pria Paruh Baya dan Dua Pelaku Ditangkap Polres Bengkalis

Ahad, 17 Nopember 2019 11:15
Ketua DPRD Kuansing Hadiiri Maulid Nabi di Seberang Pantai

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 24 September 2019 11:25
APINDO Riau: Pajak Bukan Solusi Emergensi Exit Keuangan Daerah

Pelaku usaha sadar pentingnya pajak. Tapi pajak bukanlah emergensi exit untuk menambah keuangan daerah.

Riauterkini-PEKANBARU- Ketua DPP APINDO Riau, Wijatmoko Rah Trisno, dalam sambutannya pada Diskusi Publik Polemik Sanksi 2% (Pasal 14 ayat 4 UU. No. 16 th 2009), Selasa (24/9/19) menyampaikan bahwa sebenarnya pengusaha sadar akan pentingnya pajak. Namun terkadang kesalahan persepsi persoalan pajak bisa bermuara ke ranah hukum perpajakan. Agenda ini penting untuk penyamaan persepsi tentang sanksi pajak antara pemerintah dan pengusaha.

"Ini penting agar pengusaha satu persepsi dengan pemerintah apalagi terkait sanksi administras berupa denda. Namun kami minta kepada pemerintah jangan jadikan pajak sebagai emergency exit untuk menambah pendapatan daerah, pemerintah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Mohon jangan pengusaha terlalu dibebani pajak sehingga menghambat investasi mereka," ujar Wijatmoko.

Acara yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru ni juga dihadiri oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Prof. Gunadi dan Kakanwil Dirjen Pajak Riau.

Pada acara yang dilaksanakan di SKA CO EX ini Kakanwil DJP Riau, Edwar Hamonangan Sianipar, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pada saat ini layanan pajak tidak dalam keadaan kahar atau tetap berjalan normal meskipun saat ini Riau dinyatakan dalam keadaan darurat asap oleh Gubernur Riau.

"Saya menyambut baik acara diskusi publik ini. Terkait ini Dirjen baru saja launching Konsep Compliance Risk Management (Pengawasan Kepatuhan Berbasis Resiko). Sanksi pasal 14 ayat 4 UU. No. 16/2009 ini berhubungan dengan prilaku kepatuhan wajib pajak. Pasal ini muncul karena ada pergeseran waktu setor antara waktu kewajiban bayar dan waktu setor wajib pajak. Namun ini tidak semata-mata demikian, tapi Dirjen Pajak juga fokus pada pembinaan dan pendampingan," ungkap Edwar.

Ditambahkannya bahwa ada keluhan yang diterimanya terkait perubahan sistem dari manual ke elektronik. Saat ini sudah era e-faktur dan pelaku usaha harus siap dalam perubahan sistem ini sebagai sistem administrasi perpajakan. Beliau minta pengusaha harus mempersiapkan SDM yang mampu untuk sistem administrasi pajak ini agar tidak terkena sanksi pajak. Namun denda administrasi ini juga bersifat selektif, tidak serta merta terutama kepada pelaku usaha kecil menengah.

Acara ini diikuti oleh puluhan pelaku usaha dari Riau menghadirkan narasumber ahli perpajakan dari komite pengawas pajak dan konsultan pajak.*(H-we) Ketua DPP APINDO Riau, Wijatmoko Rah Trisno, dalam sambutannya pada Diskusi Publik Polemik Sanksi 2% (Pasal 14 ayat 4 UU. No. 16 th 2009), Selasa (24/9/19) menyampaikan bahwa sebenarnya pengusaha sadar akan pentingnya pajak. Namun terkadang kesalahan persepsi persoalan pajak bisa bermuara ke ranah hukum perpajakan. Agenda ini penting untuk penyamaan persepsi tentang sanksi pajak antara pemerintah dan pengusaha.

"Ini penting agar pengusaha satu persepsi dengan pemerintah apalagi terkait sanksi administrasi berupa denda. Namun kami minta kepada pemerintah jangan jadikan pajak sebagai emergency exit untuk menambah pendapatan daerah, pemerintah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Mohon jangan pengusaha terlalu dibebani pajak sehingga menghambat investasi mereka," ujar Wijatmoko.

Acara yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru ini juga dihadiri oleh Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Prof. Gunadi dan Kakanwil Dirjen Pajak Riau.

Pada acara yang dilaksanakan di SKA CO EX ini Kakanwil DJP Riau, Edwar Hamonangan Sianipar, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pada saat ini layanan pajak tidak dalam keadaan kahar atau tetap berjalan normal meskipun saat ini Riau dinyatakan dalam keadaan darurat asap oleh Gubernur Riau.

"Saya menyambut baik acara diskusi publik ini. Terkait ini Dirjen baru saja launching Konsep Complain Risk Management. Sanksi pasal 14 ayat 4 UU. No. 16/2009 ini berhubungan dengan prilaku kepatuhan wajib pajak. Pasal ini muncul karena ada pergeseran waktu setor antara waktu kewajiban bayar dan waktu setor wajib pajak. Namun ini tidak semata-mata demikian, tapi Dirjen Pajak juga fokus pada pembinaan dan pendampingan," ungkap Edwar.

Ditambahkannya bahwa ada keluhan yang diterimanya terkait perubahan sistem dari manual ke elektronik. Saat ini sudah era e-faktur dan pelaku usaha harus siap dalam perubahan sistem ini sebagai sistem administrasi perpajakan. Beliau minta pengusaha harus mempersiapkan SDM yang mampu untuk sistem administrasi pajak ini agar tidak terkena sanksi pajak. Namun denda administrasi ini juga bersifat selektif, tidak serta merta terutama kepada pelaku usaha kecil menengah.

Acara ini diikuti oleh puluhan pelaku usaha dari Riau menghadirkan narasumber ahli perpajakan dari komite pengawas pajak dan konsultan pajak.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Triwulan III 2019, Indeks Tendensi Konsumen Riau Turun
- Ditetapkan, UMK Kuansing 2020 Rp3.045.450
- Akhir Pekan, Harga Cabe dan Sayuran di Pekanbaru Naik
- Operasi LPG 3 Kg, PT Kanugrah Sejati Salurkan 560 Tabung Ke Warga Gajah Sakti, Bengkalis
- Sebelas Pelamar Jabatan BRK Mulai Ikuti Seleksi LPPI di Jakarta
- Rapat di Sekjend Watanas, Bupati Meranti Usul Sagu Masuk Komoditi Pangan Strategis Nasional
- Triwulan III 2019, Ekonomi Riau Tumbuh 2,74 persen
- Operasi Pasar LPG 3 Kg di Duri, Aturan Hanya untuk Masyarakat Miskin Terkesan Sekedar Simbol
- Januari-September 2019, RFB Rajai Transaksi Investasi
- Oktober, Pedesaan Riau Alami Inflasi 0,17 Persen
- Jawab Kelangkaan, Sejumlah Pangkalan di Duri Taja Operasi Pasar LPG
- Fokus UMK 2019, DPP Apindo Riau Gelar Rakerkonprov 2019
- BRK dan PemkabĀ  Bengkalis Tandatangani MoU Jasa Perbankan di Pinggir
- Lindungi Keselamatan Kerja, Chevron Luncurkan Hijab FRC
- UIN Susqa-OJK-BEI Gelar Investival Micin
- Kuota Pupuk Bersubsidi Berkurang, Dinas TPH Rohul Sosialisasikan Kartu Tani
- Mundur dari Dinas, Beban Kreditur di BRK Airmolek Inhu Ditangung Pribadi
- Rohil Raih Opini WTP dari BPK RI
- UUS BRK Raih Penghargaan Institusi Keuangan Syariah Excellent Versi Infobank 2019
- Pengurus Asperapi Riau Dilantik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com