Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 13 Nopember 2019 22:39
Pertama di Provinsi Riau, 21 ASN Pemkab Rohul Jalani Ujian Sertifikasi Kompetensi

Rabu, 13 Nopember 2019 19:47
Triwulan III 2019, Indeks Tendensi Konsumen Riau Turun

Rabu, 13 Nopember 2019 19:02
Ambil Formulir di PAN Rohul, Hamulian Targetkan Bisa Gandeng Lima Parpol untuk Pilkada 2020

Rabu, 13 Nopember 2019 18:03
Rasmin Damri dan Gustian Riau Ambil Formulir Penjaringan di DPD PAN Rohul

Rabu, 13 Nopember 2019 17:50
Diduga Edar Sabu 1 Kg, Pecatan dan Oknum Anggota Polres Bengkalis Diancam Penjara Seumur Hidup

Rabu, 13 Nopember 2019 17:15
Pilkda Kuansing, Andi Putra-Rofingi Pendaftar Pertama Penjaringan Demokrat

Rabu, 13 Nopember 2019 17:05
Tingkatkan Pengamanan Polres Inhu Tidak Batasi Masyarakat

Rabu, 13 Nopember 2019 17:02
Terbukti Korupsi Kredit Fiktif BRK Rohul, Mantan Kacab dan Tiga Pegawai Divonis Berbeda

Rabu, 13 Nopember 2019 16:36
Bupati Kuansing Buka Sosialisasi Program Penurunan Mercury di Pekanbaru

Rabu, 13 Nopember 2019 16:00
6 Korban Dirujuk Ke RSUD Indrasari DBD Meningkat di Tanah Datar, Inhu

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 5 Oktober 2019 16:41
Perpres no 55 tahun 2019, BI: Tahun Depan Roadmapnya

Perusahaan industri kehutanan dan perkebunan nakal bakal jadi target perpres no 55 tahun 2019. BI nyatakan tahun depan roadmap.

Riauterkini-PEKANBARU-Terkait Perpres no 55 tahun 2019, Heru Rahadyan dari Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) mengatakan bahwa prepres no 55 tahun 2019 tersebut adalah pengaturan pemberian kredit untuk product yang berwawasan lingkungan.

Ke depan, menurutnya, perusahaan industri kehutanan dan perkebunan yang terindikasi melakukan kerlahut akan menjadi target dari perpres tersebut. Namun tidak bisa dilakukan secara langsung dan frontal.

"Implementasi dari Perpres no 55 tahun 2019 tidak melarang operasional perusahaan industri kehutanan dan perkebunan yang terindikasi melakukan karlahut. Karena terkait perekonomian. Dalam tataran kebijakan Bank Indonesia bisa jadi akan memberlakukan kebijakan memberikan insentif buat perusahaan yang melaksanakan operasional yng berwawasan lingkungan," terangnya.

Ke depan, tambah Heru, perusahaan harus membuat laporan atau ferifikasi dari pihak ketiga untuk sertifikasi perusahaan berwawasan lingkungan. Jika sudah ada akan diberikan intensitif barangkali seperti kemudahan persetujuan kredit atau bunga kredit lebih rendah.

"Intensif juga bisa diberikan dengan mengatur perbankan mengalokasikan kreditnya khusus ke perusahaan yang berwawasan lingkungan sebesar 10 persen pada awalnya. Ke depan, jumlah alokasi kredit untuk perusahaan berwawasan lingkungan meningkat secara bertahap," katanya.

Kalau sudah 100 persen pengalokasian dana kredit khusus untuk perusahaan berwawasan lingkungan, Heru menegaskan, baru akan diberlakukan kebijakan perusahaan nakal tidak akan dapat kredit.

" Tahun depan baru keluar road map nya," tambah Heru.

Sekarang ini, tambahnya, pemerintah harus lebih aktif dalam melaksanakan aturan pemerintah yang sudah ada. Termasuk pada sanksi kepada perusahaan nakal.

Disinggung implementasi dari prepres tersebut saat ini, Bank Indonesia baru melakukan pengaturan di 2 objek. Yaitu untuk gedung dan kendaraan.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Triwulan III 2019, Indeks Tendensi Konsumen Riau Turun
- Ditetapkan, UMK Kuansing 2020 Rp3.045.450
- Akhir Pekan, Harga Cabe dan Sayuran di Pekanbaru Naik
- Operasi LPG 3 Kg, PT Kanugrah Sejati Salurkan 560 Tabung Ke Warga Gajah Sakti, Bengkalis
- Sebelas Pelamar Jabatan BRK Mulai Ikuti Seleksi LPPI di Jakarta
- Rapat di Sekjend Watanas, Bupati Meranti Usul Sagu Masuk Komoditi Pangan Strategis Nasional
- Triwulan III 2019, Ekonomi Riau Tumbuh 2,74 persen
- Operasi Pasar LPG 3 Kg di Duri, Aturan Hanya untuk Masyarakat Miskin Terkesan Sekedar Simbol
- Januari-September 2019, RFB Rajai Transaksi Investasi
- Oktober, Pedesaan Riau Alami Inflasi 0,17 Persen
- Jawab Kelangkaan, Sejumlah Pangkalan di Duri Taja Operasi Pasar LPG
- Fokus UMK 2019, DPP Apindo Riau Gelar Rakerkonprov 2019
- BRK dan PemkabĀ  Bengkalis Tandatangani MoU Jasa Perbankan di Pinggir
- Lindungi Keselamatan Kerja, Chevron Luncurkan Hijab FRC
- UIN Susqa-OJK-BEI Gelar Investival Micin
- Kuota Pupuk Bersubsidi Berkurang, Dinas TPH Rohul Sosialisasikan Kartu Tani
- Mundur dari Dinas, Beban Kreditur di BRK Airmolek Inhu Ditangung Pribadi
- Rohil Raih Opini WTP dari BPK RI
- UUS BRK Raih Penghargaan Institusi Keuangan Syariah Excellent Versi Infobank 2019
- Pengurus Asperapi Riau Dilantik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com