Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Juni 2020 00:12
Komitmen Bangun Lingkungan, Lurah Duri Timur dan Perangkatnya Ngeteh Telur Bareng

Selasa, 2 Juni 2020 19:42
Sidang Gugatan Perdata Warga Tingkok Vs PT Hutahaean, ini Kata Penasehat Hukum Penggugat

Selasa, 2 Juni 2020 18:45
Geger, ABG Pingsan di Taman BSL Bengkalis

Selasa, 2 Juni 2020 17:30
Sebelum Masuk Mal Ska, Petugas Cek Suhu Badan Wagubri

Selasa, 2 Juni 2020 16:13
Tangkap Tangan Kanan, BNNP Riau Buru Ws Pemilik Satu Kilogram Sabu di Wilayah Rohil

Selasa, 2 Juni 2020 16:09
Sekwan Pelalawan Pensiun, Bupati Tunjuk Pelaksana Tugas

Selasa, 2 Juni 2020 16:06
Bupati Kuansing Sampaikan Pidato Pengantar LKPJ 2019 di Sidang Paripurna

Selasa, 2 Juni 2020 16:05
Tersangka Cuci Uang Rp700-an Juta Hasil Jual Beli Narkoba di Bengkalis Dilimpahkan ke Jaksa

Selasa, 2 Juni 2020 15:27
Kompol John Firdaus Resmi Menjabat Kabag Ops Polres Rohul

Selasa, 2 Juni 2020 14:58
Batal Berangkat, Muhibbah Travel Imbau Jamaah Tetap Bersabar

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 26 Nopember 2019 17:16
BI Kpw Riau Gelar FGD Tata Kelola Kantor Perwakilan BI dengan Pemangku Kepentingan Daerah

Pentingnya hubungan dengan stakeholder daerah, BI Kpw Riau mentaja FGD Tata Kelola Kantor Perwakilan BI dengan Pemangku Kepentingan di daerah.

Riauterkini-PEKANBARU-Bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Bank Indonesia Kpw Riau menggelar FGD dengan tema 'Tata Kelola Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Hubungannya dengan Pemangku Kepentingan di Daerah', Selasa (26/11/19).” Hadir pada acara tersebut, Komisi XI yaitu Bapak Jon Erizal, Bapak Hidayatullah, dan Bapak Junaidy Auly bersama dengan Bapak Fadhil Hasan dan tim dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Selain itu, hadir juga stakeholder utama KPw Bank Indonesia Provinsi Riau yang berasal dari Pemerintah Daerah, Asosiasi, Akademisi, dan Perbankan.

Adviser Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Asral Mashuri menyampaikan bahwa koordinasi dengan stakeholder sangatlah penting. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

"Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain," terang Asral.

Untuk mencapai tujuan di atas, tambahnya, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya yang perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, melaksanakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Untuk melakukan tugasnya, Bank Indonesia didukung oleh 45 Kantor Perwakilan (KPw) di berbagai daerah di Indonesia. Setiap KPw mengemban misi menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah, dan kehandalam sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Sementara itu, visinya menjadi KPw yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

"Pelaksanaan tugas pokok tersebut tentunya tidak akan dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah. Oleh karena itu, mengelola fungsi koordinasi dan kerja sama tersebut sangat penting sebagai wujud eksistensi dan kontribusi KPw Bank Indonesia di daerah," tambahnya.

Oleh sebab itu, menurut Asral FGD yang melibatkan stakeholder utama ini dinilai sangat penting untuk memperoleh masukan atas pelaksanaan tugas KPw Bank Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan tugas Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), yakni memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional Bank Indonesia.

"Hasil dari FGD ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas KPw Bank Indonesia," pungkasnya.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Pasca Idul Fitri, Harga TBS Sawit Riau Naik
- Pasca Lebaran, Harga Barang Kebutuhan Masih Belum Turun
- Pandemi Corona, Lebih 5 Ribu Pekerja di Riau Dirumahkan dan Di-PHK
- Peduli Covid-19, Bank Riau-Kepri Cabang Airmolek, Inhu Serahkan Bantuan Dana
- Perdana di Indonesia, Tokocrypto Berhasil Raih Pendanaan dari Binance
- Kliring Berjangka Indonesia Resmikan KBI E-Ducenter
- APINDO RIAU Buka Posko Pengaduan THR Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19
- Triwulan I 2020, Perekonomian Riau Tumbuh 2,24 Persen
- Bagi 10.000 Angkot, Pertamina Beri Cashback 50 Persen untuk Pembelian Pertalite dan Dexlite Setiap Hari
- Kadis DPPP Pekanbaru Umumkan Penundaan Pasar Murah
- DPPP Pekanbari Bakal Gelar Pasar Murah di 12 Kecamatan
- AP II Hentikan Penerbangan Komersil Bandara SSK II Pekanbaru
- Bupati Inhil Resmikan 4 Pasar Kecamatan Secara Virtual
- Hadapi Ramadan, Kapasitas Jaringan Indosat Ooredoo Ready
- Meski Corona Merebak, Pertamina Prediksi Peningkatan Kebutuhan Energi Saat Ramadhan
- Triwulan I 2020, Investasi PMDN Riau Peringkat Pertama di Luar Jawa
- Pasar Saham Terus Tumbuh di Tengah Pandemi Corona
- Lahan Bekas Terbakar PT Serikat Putra Ditanami Nenas
- Ramadhan dan Lebaran, BI Jamin Ketersediaan Uang di Riau
- Efek Virus Corona, 17 April Lusa Mal SKA Pekanbaru Buka Terbatas


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com