Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Mei 2021 08:28
FKIJK Riau Laksanakan Vaksin Covid-19

Rabu, 12 Mei 2021 08:12
Jelang Idul Fitri, DPW IKA UII Jogja Wilayah Riau Berbagi Sembako

Selasa, 11 Mei 2021 22:24
Berkah Ramadhan, Pengurus Kopertim Kecamatan Tambusai Buka Puasa Bersama

Selasa, 11 Mei 2021 20:47
Serentak, Delapan Pj Kades Dilantik Camat Seberida Inhu

Selasa, 11 Mei 2021 19:03
Jelang Idul Fitri, PGN Pastikan Progres Pembangunan Proyek Infrastruktur Gas Bumi Sesuai Jadwal

Selasa, 11 Mei 2021 17:13
Polsek Pangkalan Lesung Imbau Soal Prokes di Pasar

Selasa, 11 Mei 2021 17:05
Operasi Polsek Ukui dan Tim Yustisi Sasar Pusat Keramaian

Selasa, 11 Mei 2021 16:59
Tzu Chi dan PT PSPI–APP Sinar Mas Region Riau Berbagi di Bulan Ramadhan

Selasa, 11 Mei 2021 16:58
Polsek Bunut Pastikan Masyarakat Terapkan Prokes Saat Beraktivitas

Selasa, 11 Mei 2021 16:36
Polsek Kuala Kampar Kembali Gelar PPKM

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Katanya 77 Jaringan Bank Siap Layanii, Faktanya Masyarakat Susah Tukar Uang Kecil
- Jaringan Kantor Bank Layani Penukaran Uang 'Ampaw' Lebaran 2021
- Ekonomi Masyarakat Kuansing Terimbas Macetnya Proyek Pemkab
- Realisasi APBD Proyek Fisik Kuansing Belum Berjalan 
- April 2021, Riau Alami Inflasi 0,15 Persen
- Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Aset Kripto Berskema Piramida
- BOB PT BSP Pertamina Hulu Kembali Raih Penghargaan Zero Accident Award
- Cek Ketersediaan Sembako, Pemkab Kuansing Sidak ke Pasar Telukkuantan
- BPKH Resmi Dukung Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Syariah
- Penyekatan Mudik Lebaran jadi Momok Pengelola Travel di Kuansing
- Ketua BWI Dukung Konversi Bank Riau Kepri Syariah
- JFX Catat Perdagangan Bursa Timah Murni Capai 2,5 Juta Lot
- BPJS Ketenagakerjaan Realisasasikan Kenaikan Manfaat Beasiswa 
- Wapres RI Dukung Konversi Bank Riau Kepri Syariah.
- Demi PSU Pilkada Rohul PT Torganda Libur Operasi dan Rugi Rp70 Miliar
- Awal Ramadhan 2021, Harga Getah Karet di Kuansing Cenderung Turun
- BI Perkirakan Kebutuhan Tunai Ramadhan dan Lebaran 2021 Rp 4,5 Triliun
- PT EPN Gelar Groundbreaking Fuel Terminal Inhil
- Maret 2021, Ekspor Riau Capai 1,79 Miliar USD
- Kondisi Harga Sebako di Kuansing pada Pekan Pertama Puasa 2021


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com