Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 11 Agustus 2020 21:41
Tambah 19, Kasus Covid-19 di Riau Capai 789 Orang

Selasa, 11 Agustus 2020 20:42
Jaringan Telkomsel Lumpuh, Warga Pekanbaru Antri Beli Kartu Seluler Baru

Selasa, 11 Agustus 2020 20:41
Jaringan Lumpuh Warga Inhu Keluhkan Layanan Telkomsel

Selasa, 11 Agustus 2020 20:41
Jaringan Lumpuh Warga Inhu Keluhkan Layanan Telkomsel

Selasa, 11 Agustus 2020 20:39
Jaringan Telkomsel Lumpuh, Warga Pekanbaru Antri Beli Kartu Seluler Baru

Selasa, 11 Agustus 2020 18:03
Kebakaran Gedung HPBB Pekanbaru Lumpuhkan Jaringan Telkomsel

Selasa, 11 Agustus 2020 17:24
Bupati Inhil Sambut Kunker Anggota DPD RI

Selasa, 11 Agustus 2020 17:22
Polda Riau Bekuk Komplotan Rampok Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 11 Agustus 2020 17:19
Biar Ada Efek Jera,
Ketua DPRD Pekanbaru Setuju Pelanggar Protokol Kesehatan Diberi Sanksi Kerja Sosial


Selasa, 11 Agustus 2020 17:12
Polsek Pangkalan Lesung dan RPK SLS Berjibaku Lakukan Pendinginan Karlahut

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Jaringan Telkomsel Lumpuh, Warga Pekanbaru Antri Beli Kartu Seluler Baru
- Jaringan Lumpuh Warga Inhu Keluhkan Layanan Telkomsel
- Jaringan Lumpuh Warga Inhu Keluhkan Layanan Telkomsel
- Jaringan Telkomsel Lumpuh, Warga Pekanbaru Antri Beli Kartu Seluler Baru
- PKS PT SIPP di Duri Nunggak Pajak Listrik Non PLN Puluhan Juta
- Melalui Program CD-CSR,
PT Musim Mas Serahkan Bantuan Program Kampung Iklim di Desa Air Emas Pelalawan

- Juni 2020, Ekspor Mihas dan Nonmigas Riau Naik
- Harga TBS Dibeli Mahal, Disbun Riau Anjurkan Petani Swadaya Gabung Petani Mitra
- Juli 2020, Riau Alami Deflasi 0,24 Persen
- JFX Cabut SPAB PT AMF
- Sektor Jasa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Riau
- Pekan Ini, Harga TBS Sawit Riau Naik
- Petani Pangkalan Batang Barat Bengkalis Budidayakan Kaliandra Merah
- BSM-Nasabah Berbagi Untuk Negeri
- Pekan Ini, TBS Sawit Riau Naik
- Sebagian dari 283 Calon Naker Dibekali Pelatihan Pemkab Kuansing Telah Bekerja
- Sumber Ketahanan Pangan, BRG Bersama Pokmas Panen Raya Ubi Kayu
- Dinas Kopdagrin Kuansing, Gelar Pasar Murah
- Desa Mandiri Pangan dan Energi, Aspekari Budidaya Kaliandra Merah di Teluk Paman, Kampar
- BNI-Kejaksaan se-Indonesia Teken Kerjasama


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com