Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Januari 2020 23:35
Mubeslub Sempat Kisruh, Fajrul Akhirnya Terpilih Sebagai Ketua Ipmarohu Sumut 2020-2021

Ahad, 19 Januari 2020 22:18
Sebagai Kader, Murnis Mansyur Optimis Didukung Partai Golkar Maju Pilkada Rohul 2020

Ahad, 19 Januari 2020 21:43
MoU Bersama Gubri, Investor Singapura Kelola Stadion Utama

Ahad, 19 Januari 2020 21:35
Polres Rohul Pakai Aplikasi Lancang Kuning‎ dan Drone Mengantisipasi Karhutla

Ahad, 19 Januari 2020 21:05
Tinggalkan Ketua DPRD Riau,
Engah Eet Serius Maju Balon Bupati Bengkalis


Ahad, 19 Januari 2020 17:14
Cegah Karla, Polsek Bengkalis Lakukan Patroli ke Lahan-lahan Warga

Ahad, 19 Januari 2020 16:38
Tanpa Tersangka, Polres Inhu Dinginkan Lima Hektar Karhutla di Sekp Hilir

Sabtu, 18 Januari 2020 21:33
Dua Atlet Layar Bengkalis Ikuti Kejuaraan Internasional di Batam

Sabtu, 18 Januari 2020 20:41
The New Era of Gold,
Waktunya Beli Emas untuk Mereka yang Merencanakan Masa Depan


Sabtu, 18 Januari 2020 19:35
HUT ke-47, PDIP Bengkalis Gelar Istighosah Bersama

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 14 Januari 2020 19:18
Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi

Awal 2020, KI Riau menolak 5 termohon sengketa informasi publik. Mereka tak bawa surat kuasa.

Riauterkini-PEKANBARU- Mengawali masa persidangan tahun 2020, Majelis Komisioner KI Riau menolak lima termohon sengketa informasi publik (SIP) bersidang. Pasalnya, kelima termohon tersebut datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa dari PPID Utama Badan Publik.

"Memang kita tolak (mereka) bersidang. Sebab, tidak membawa surat kuasa," ujar Hasnah Gazali, salah seorang Majelis Komisioner KI Riau kepada wartawan, Selasa (14/1/2020) petang usai persidangan di Ruang Sidang KI Riau.

Berdasarkan pantauan media, kelima termohon yang ditolak kehadirannya itu masing-masing tiga orang dari Bank Riau Kepri (BRK) dan dua termohon dari Universitas Riau.

BRK menjalani sidang sengketa informasi publik terkait CSR dan dana promosi dengan agenda pemeriksaan awal oleh majelis Komisioner terhadap pemohon dan termohon. Sidang yang berlangsung singkat itu memutuskan untuk dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda mediasi.

"Untuk sidang berikutnya, mediasi, ketiga termohon agar melengkapinya dengan membawa surat kuasa dari atasan PPID Utama," kata Jhonny Setiawan Mundung selalu Ketua Majelis Komisioner didampingi Komisioner Hasnah Gazali dan Tatang Yudiansyah.

Sementara Universitas Riau diajukan ke sidang SIP oleh pemohon Indra Yudi terkait informasi proyek pengadaan peralatan pendukung perkantoran tahun 2018 di Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Dalam persidangan perdana dengan agenda pemeriksaan awal bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner Zufra Irwan dan dengan anggota Alnofrizal dan Hasnah Gazali.

Dalam sidang siang tadi dua dari tiga dari termohon Universitas Riau tidak membawa surat kuasa dari atasan langsung PPID Utama. Sehingga, majelis memerintahkan keduanya untuk menempati bangku pengunjung, bukan di ruang persidangan. Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mediasi.

Di awal tahun 2020 ini, Komisi Informasi Riau menggelar delapan persidangan SIP secara maraton sejak kemarin hingga Selasa ini di ruang sidang baru yang pemakaiannya diresmikan Gubernur Syamsuar pada 30 Desember 2019 lalu.

Pada sidang lainnya hari ini juga diwarnai dengan ketidakhadiran kuasa hukum termohon Universitas Islam Negeri (UIN) Suska dalam agenda pemeriksaan awal sengketa informasi publik yang diajukan pemohon dari DPD LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau.

Selain itu majelis komisioner yang dipimpin Ketua Hasnah Gazali didampingi Komisioner Jhony Setiawan Mundung dan Tatang Yudiansyah juga tidak dapat melanjutkan persidangan karena masa kepengurusan DPD LSM Penjara Indonesia Riau sudah berakhir pada tahun 2019 silam. "Sehingga legal standing LSM Penjara sebagai pemohon tidak terpenuhi," kata Ketua Majelis Komisioner Hasnah Gazali. Sidang selanjutnya SIP LSM Penjara dengan termohon UIN Suska baru akan dilanjutkan jika kepengurusan LSM tersebut sudah diperbaharui.

Sementara itu Sidang KI Riau pada Senin kemarin juga ditandai dengan digugurkannya sengketa informasi publik antara pemohon Yahya Dongoran dengan termohon atasan PPID Pemkab Rokan Hulu. Pemohon sudah dua kali tidak menghadiri sidang tahap awal ini, sehingga majelis komisioner berkesimpulan tidak ada keseriusan dari pemohon.

"Sehingga sengketa informasi publik ini digugurkan," kata Ketua Majelis Komisioner Jhonny S Mundung didampingi anggota komisioner Zufra Irwan dan Alnofrizal. (H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- The New Era of Gold,
Waktunya Beli Emas untuk Mereka yang Merencanakan Masa Depan

- Tiket Mulai Dijual, Konser Koplopolitan Didi Kempot Targetkan 3000 Penonton
- Mulai 1 Februari 2020, Bayar Parkir di SSK II Non Tunai
- Tak Bawa Surat Kuasa, Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi
- Mudahkan Pasien Jantung di Riau, IJN Buka Kantor Perwakilan
- Harga Bawang Merah dan Putih di Pekanbaru Bertahan Mahal
- 2019, RFB Bukukan 1,5 Juta Lot
- Kenalkan Irfan Maulana, Kades di Kuansing yang Sukses Bertani Sayur dan Buah
- Bupati Kuansing Ikut Panen Bawah Merah di Benai Kecil
- Dirut BRK Kosong, OJK Segera Fit and Proper 9 Calon
- Pertamina Sesuaikan Harga, Harga Pertamax Series dan Dex Series Turun
- Seminar di Masjid An-Nur, Yusuf Siregar Siap Uangkap Kiat Budidaya Anggur di Riau
- Selama 2019, Inflasi Riau 2,3 Persen
- Lifting Minyak Mentah Area Sumbagut Diperkirakan Lampaui Target
- Jelang Pergantian Tahun, Harga Barang Naik
- Sistem Lelang Getah Pemkab Kuansing Sukses Dongkrak Harga Karet
- Kadin Riau - BUMN Se-Riau Bahas MoU Kemen BUMN-Kadin Indonesia
- APKASINDO Optimis Peningkatan Target PSR Menjadi 500 Ribu Ha
- Kasus Fidusia di Riau, Debetur Menang dari Leasing
- BI Gelar Pertemuan Tahunan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com