Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 25 September 2020 21:08
Pasutri Tewas Laga Kambing Vs Truck Balak di Pinggir, Bengkalis

Jum’at, 25 September 2020 19:55
Pilkada Bengkalis, Nomor "2" Sesuai Harapan AMAN

Jum’at, 25 September 2020 17:38
Berurusan dengan Polisi, Aplikasi TikTok Dibuat Konten Kawin Sejenis di Rohil

Jum’at, 25 September 2020 17:35
Diresmikan Jokowi, Tol Permai Baru Bisa Dilewati Besok dan Gratis

Jum’at, 25 September 2020 17:02
Resmikan Secara Virtual, Jokowi Ingin Tol Permai Jadi Pengembangan Ekonomi Baru

Jum’at, 25 September 2020 16:22
Pria Diduga Stres Sempat Bikin Sholat Jumat di Masjid Raya Pekanbaru Mencekam

Jum’at, 25 September 2020 14:36
Jadi Narasumber Webinar Bappenas RI, Kadispora Paparkan Strategi Kewirausahaan Ditengah Pandemi Covid-19

Jum’at, 25 September 2020 13:48
Jelang Peresmian, Lokasi Peresmian Tol Permai Gerimis

Jum’at, 25 September 2020 13:25
Penyidik Bea Cukai Serahkan Dua Tersangka Penyelundupan 76 Ribu Rokok ke Kejari Pekanbaru

Jum’at, 25 September 2020 10:28
Jelang Diresmikan Presiden, Gubri Harap Tol Permai Tingkatkan Sektor Usaha

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 21 Januari 2020 14:33
Kebun Sawitnya Ditumbang, Petani KPPA PT Peputra Supra Jaya Mengadu ke Apkasindo

4 orang perwakilan petani KKPA PT Peputra Supra Jaya mengadu ke Apkasindo. Kebun sawit mereka hendak ditumbang.

Riauterkini-PEKANBARU-Diwakili 4 petani, sedikitnya 524 anggota KKPA PT Peputra Supra Jaya mengadukan nasibnya ke DPP Apakasindo. 4 perwakilan petani itu adalah Salam Paisal, Abdul Maryono, Sunarto dan Iskandar.

Kedatangan perwakilan petani KKPA PT Peputra Supra Jaya langsung ditemui Ketua Umum DPP APKASINDO, Ir. Gulat Manurung, MP.,C.APO dan Ketua DPW APKASINDO Riau, Santa Buana, SP.,MM.

"Kami sudah satu minggu ini terpaksa tidur bersama teman-temannya di tenda darurat yang sengaja dibangun di kebun kelapa sawit di kampung, ujar Iskandar mengawali pembicaraannya," kata Iskandar salah satu petani.

Para petani tersebut berjaga-jaga bukan lantaran serangan gajah liar. Tetapi justru berjaga jaga dari raungan alat berat suruhan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau menebangi pohon kelapa sawit mereka yang ada di sana.

DLHK sendiri diboncengi oleh PT Nusa Wana Raya, perusahaan pemasok kayu akasia ke pabrik kertas milik PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci, ibukota Kabupaten Pelalawan.

Plasmanya masyarakat seluas 1.189 Ha (36%) (terdiri dari 524 KK) dan inti : 2.134 Ha. Disana ada manusia yang menggantungkan hidupnya 524 KK belum lagi anak dan istrinya, mereka itu masih bernafas, Petani Sawit Indonesia, Dua hektar per KK, diantaranya milik lelaki 51 tahun tadi yang bakal dihabisi oleh alat berat NWR.

Kebun kelapa sawit ini ada hasil dari menyerahkan lahan kampung mereka ke PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dalam bentuk kemitraan dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Tiap kepala keluarga di kampung itu kebagian 2 hektar. Ini berarti bakal ada 524 kepala keluarga yang kehilangan sumber penghidupannya kelak.

"Kami tak tahu mau gimana lagi pak. Sawit kami bakal ditebangi semua. Padahal itulah satu-satunya sumber penghidupan kami. Kami hanya bisa menangisi batang sawit yang kami rawat selama 19 tahun ditumbang hanya dalam tempo 4 menit, sirnalah sudah harapan kami. Jujur, kami bingung, Pak. Itulah makanya kami datang ke sini," kata Iskandar di Kantor Perwakilan DPP APKASINDO di Pekanbaru.

Setelah panjang lebar mendengar aduan dari ke empat perwakilan anggota KKPA PT Peputra ini, Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung memberikan tanggapan perihal kisruh kemanusiaan ini.

"Pertama Saya Prihatin dan Pilu atas kejadian ini, banyak peluang dan kesempatan duduk silaturahmi yang memungkinkan untuk mencari solusi terbaik, biarlah proses hukum berlangsung tetapi lebih mengedepankan selangkah sisi kemanusiaannya. Kedua adalah sebagai organisasi Petani Sawit terbesar di Indonesia dengan perwakilan APKASINDO yang tersebar di 22 Propinsi dan 117 Kabupaten Kota, baru kali ini kejadian seperti ini. Ketiga adalah Petani KKPA PT Peputra ini adalah fakta bukan mitos, jadi saya meminta dengan segala hormat kepada semua pengamat supaya menghormati hak hidup dan berusaha dari Petani KKPA ini, sebab sebelumnya banyak anggapan bahwa KKPA PT Peputra ini adalah modus. Stop menyebar hoaks, ini ril Petani; Ke empat adalah bahwa penumbangan sawit ini sangat bertentangan dengan Program Presiden dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat baik melalui PSR (peremajaan sawit rakyat), maupun melalui Percepatan Program Biodisel menuju B100 semua ini memerlukan pasokan TBS yang cukup besar, apalagi dengan terbitnya Inpres No 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional (RAN) jelas disebut percepatan penyelesaian semua persoalan sawit di Indonesia; Kelima adalah Gubernur Riau harus tampil didepan dalam permasalahan ini, mereka semua warga masyarakat Riau yang membutuhkan kebijakan seorang Gubernur. Kebijakan Gubernur tidak menghilangkan fakta hukum dari putusan MA," ujar Gulat Manurung yang juga Auditor ISPO ini.

Dari point pertama sampai kelima tadi, tambahnya, DPP dan DPW APKASINDO menghimbau kepada semua Pihak yang mempunyai wewenang perihal eksekusi ini supaya STOP penumbangan pohon sawit, STOP penanaman akasia dilokasi sawit yang baru ditumbang. Jika diteruskan dan dipaksanakan sangat berpotensi adanya bentrok yang lebih keras, dan sangat merugikan banyak pihak, termasuk Polisi, tentara, Polhut, Gakum dan aparat lainnya, karena aparat keamanan sudah hampir dua minggu ini terpaksa tidur ditenda-tenda darurat dan ini sangat melelahkan.

"Mari kita tunggu proses hukum selanjutnya pasca putusan kasasi, yaitu PK. Jangan terburu-buru, negara tidak dalam keadaan darurat, tidak ada yang urgen sehingga penumbangan sawit merupakan opsi utama. Hormati hak hidup dari Petani sawit KKPA disana. Jika tetap dilanjutkan penumbangan, kami APKASINDO akan mengambil sikap tegas dan segera terbang ke Jakarta untuk langsung melaporkan ke Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jend (Purn) TNI DR. Muldoko, kami APKASINDO tidak punya kepentingan lain, kecuali nasib saudara-saudara kami Petani Sawit disana. NWR jangan berindak melebihi kapasitasnya sebagai Perusahaan, jangan show force, mereka hanya petani untuk menyambung hidup untuk makan anak istri, untuk biaya sekolah dan kesehatan, jangan menambah beban negara. NWR adalah Perusahaan pemasok kayu ke RAPP, jangan paksa kami melayangkan surat somasi ke pembeli kertas Perusahaan Saudara diluar negeri, kami akan mempertimbangkan hak hukum kami sebagai Organisasi Petani. Mari kita sudahi kisruh ini dengan damai, kita di Bumi Melayu yang penuh dengan keramahan dan saling menghormati," ujar Gulat yang juga Ketua Bravo 5 Riau.

Demikian juga Santa Buana pada pertemuan tersebut menyampaikan, sebagai Ketua DPW APKASINDO Riau, berharap Pihak NWR lebih mengedepankan aspek kemanusiaan, karena masyarakat disana sudah 19 tahun menggantungkan hidupnya dari sawit, pemilik lahan KKPA ini ada yang anaknya sedang kuliah, atau sekolah diluar kota, jangan karena ini anak-anak Petani KKPA ini jadi putus kuliah dan DO dari sekolah karena orang tua mereka sudah tidak mengirim biaya lagi.

"Saya menghimbau kepada Petani sawit anggota KKPA Peputra jangan bertindak anarkis dan melawan aparat hukum, ini akan memperburuk situasi, kedepankan aspek hukum melawan hukum," ujar Santa.

Ihwal penebangan pohon kelapa sawit oleh Dinas LHK Provinsi Riau ini bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087 K/PID.SUS.LH/2018, Desember 2018 yang menyebut bahwa lahan kebun kelapa sawit milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) seluas 3.323 hektar di Desa Gondai dirampas untuk dikembalikan ke Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR.

Tapi yang kemudian membikin aneh, dalam putusan MA itu, PSJ yang notabene bapak angkat para petani tidak disebut merambah kawasan hutan seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakkum) DLHK Riau, Agus Puryoko.

"Kalau itu yang menjadi putusannya, tidak ada sanksi bahwa lahan yang dikelola oleh perusahaan itu disita untuk negara, tapi selesaikan perizinannya, bukan digusur," kata pakar hukum perhutanan, DR. Sadino,.SH., MH.

Yang membikin Sadino menjadi curiga, di lapangan PSJ justru disebut berada di kawasan hutan, lantaran itulah ditertibkan.

"Ini kayak ada yang menyetir. By Design. Kalau dikaitkan dengan kawasan hutan, tentu kita bicara lagi aturan-aturan kehutanan. Akan semakin ngawur jadinya nanti," ujar Sadino.

Celakanya, di lapangan ternyata, bukan hanya kebun PSJ yang dirampas, tapi juga kebun milik petani sekitar 1.280 hektar. Gara-gara inilah Iskandar dan ratusan petani lainnya, stres.

Lebih jauh Sadino menyebut, kalau lahan yang dikelola oleh PSJ dan masyarakat tadi disebut kawasan hutan, kenapa baru belakangan dipersoalkan.

"Kenapa enggak dari dulu ditegasi? Enggak mungkin aparat enggak tahu ada yang menanam kelapa sawit di situ," sindirnya.

Kecurigaan Sadino yang lain, direktur PSJ tidak dipidana, hanya didenda. Tapi lahannya disita.

"Kalau orangnya tidak dipidana, mestinya persoalan ini dibawa ke perdata. Sebab persoalannya hanyalah sengketa hak," ujar Peneliti Perhutanan ini.

Sadino kemudian mengulik lagi soal putusan yang ada. Bahwa lahan itu disita untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cq. PT Nusa Wana Raya.

"Yang menjadi pertanyaan saya, lahan ini untuk siapa sih sebenarnya? Masa ada swasta di situ? Mestinya diserahkan saja ke BUMN atau BUMD, bukan ke swasta. Itu kalau kita mengikuti alur eksekusi tadi. Sebab kalau diserahkan kepada BUMD atau BUMN, plasma tetap akan terlindungi. Ingat, masyarakat punya hak konstitusi, lho," katanya.

Pakar hukum lainnya, Samuel Hutasoit, SH.M.H.,CLA, menyebut kalau persoalan antara PSJ dan NWR adalah persoalan perdata.

"Ada kekeliruan judex juris di sana. Itu kan sengketa kepemilikan. Mestinya dibawa ke perdata, bukan pidana. Dan di sana ada kekeliruan yang sangat fatal. Objek sengketa dirampas untuk negara cq PT NWR. Sementara NWR adalah subjek hukum swasta. Ini sangat keliru. Sekali lagi saya tegaskan, pencantuman dirampas negara untuk dikembalikan kepada PT NWR, ini adalah perbuatan melawan hukum," tegas Samuel.

Bagi akademisi Universitas Riau, M.Mardiansyah S.Hut., M.Sc, eksekusi tadi justru sarat dengan kejanggalan. Mulai dari kesan pemaksaan penebangan pohon kelapa sawit, hingga penanaman langsung pohon akasia oleh PT. Nusa Wana Raya (NWR).

"Di putusan itu kan dikatakan bahwa PT Peputra Supra Jaya (PSJ) melakukan tindak pidana membikin kebun tanpa mengantongi Ijin Usaha Perkebunan (IUP). Lalu didenda Rp5 miliar. Kemudian lahan itu disita oleh Negara melalui Dinas LHK Riau cq PT NWR," kata Mardiansyah S.Hut., MSc.

'Cq PT NWR ini kata Mardiansyah sudah menjadi pertanyaan besar. Apakah yang menggugat PSJ ini PT NWR? Kalau iya, kenapa bukan ke PTUN? Sebab sengketa lahan adalah perdata.

Jika kemudian tidak ada yang menggugat dan kasus ini hanya bermula dari laporan Tim Penegakan Hukum (Gakkum), lalu masuk ranah pengadilan, harus dicari tahu lagi, deliknya apa? Apakah gara-gara tak punya IUP atau gara-gara di Kawasan Hutan?

"Kalau tudingannya kawasan hutan, kenapa dalam putusan itu tidak ada disebutkan itu? Dan kalau kasus ini bukan oleh gugatan PT NWR, kenapa harus pakai cq PT NWR? Ini kan semakin aneh," katanya.

Jadi kata Mardiansyah, Dinas LHK Riau jangan terkesan ada 'main pimpong' di persoalan ini.

"Kesan itu sangat kentara. Sebab dalam pemaknaan hukum, disita Negara atau dieksekusi, bukan berarti langsung ditebangi, apalagi yang ditebangi itu kebun kelapa sawit yang sedang produktifnya. Tapi yang terjadi justru, pohon kelapa sawit itu langsung ditebangi dan ditanam akasia. Ada apa ini? Dinas LHK harus segera memperjelas, apakah PT NWR yang menggugat PSJ atau seperti apa. Kalau NWR tidak menggugat tapi diberikan ke NWR, ini akan semakin parah akibatnya. Menanam akasia itu kan sudah operasional. Negara musti mengecek dulu kelengkapan administrasi PT NWR itu. Sebab itu prosedur. Negara musti mengecek berapa sebenarnya luas lahan PT NWR, sudah ditata batas apa belum. Lalu apakah Rencana Kerja Tahunan (RKT) nya sudah pernah disahkan oleh Negara apa belum. Saya yakin Negara belum mengesahkan RKT nya lantaran lahan ini bermasalah, sebab tidak mungkin Negara mengeluarkan RKT di lahan bermasalah," terangnya.

Sekali lagi kata Mardiansyah, eksekusi bukan berarti penebangan.

"Ada nggak di putusan itu perintah pembersihan lahan? Kalau enggak ada, kok mau Negara yang membersihkan lahan itu lalu ditanami akasia oleh perusahaan?, 'ini aneh melebihi amar putusan dari Kasasi MA," ujar Dosen Fakultas Pertanian UR ini memberi kajian akademisnya.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Lewat Webinar, Petani Binaan Asian Agri Berbagi Kisah Sukses
- Diskopdagrin Kuansing Ajari UMKM Dapat Bantuan Usaha di Masa Pandemi Covid - 19
- Wiraland Gelar Kontes Foto Instagram, Berhadiah Sepeda Brompton
- Bupati Kuansing Terus Upayakan Harga Jual Getah Karet Mahal
- Menuju Sentra Jeruk Nipis, RAPP Bantu Ribuan Bibit Petani Dua Desa di Kuansing
- Bupati Kuansing, Himbau Masyarakat Manfaatkan Lahan Tidur untuk Pertanian
- Pandemi Corona, BPJS Ketenagakerjaan Beri Peserta Layanan Ekstra
- Bupati Inhil dan Istri Meninjau Proses Panen Madu di Kecamatan Gaung
- Hari Pelanggan Nasional, PLN Luncurkan Layanan Super Merdeka untuk UMKM/IKM
- Telkomsel Pastikan Belajar Jarak Jauh Nyaman dengan Jaringan Broadband Berkualitas
- Agustus 2020, Riau Inflasi 0,05 persen
- Dinas Kopdagrin Kuansing Ikuti Pelatihan Tajaan Kemenperin
- Sawit Penyelamat Pertumbuhan Ekonomi Riau
- Dimasa Pandemi, BP Jamsostek Cabang Duri Terapkan One to Many
- Hapernas 2020, BNI Targetkan 2.904 Akad KPR Massal
- Ada Model Cilik Riau, Permintaan Uang Rupiah Edisi Khusus Cukup Tinggi
- Kerja Solid di Semester I 2020, BSM Cetak Laba Rp 719 Miliar
- APKASINDO Dorong Gubri Terbitkan Pergub Tataniaga TBS
- Wagubri Buka Riau Syaria Week 2020
- Jaringan Telkomsel Lumpuh, Warga Pekanbaru Antri Beli Kartu Seluler Baru


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com