Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 4 Juli 2020 18:32
Hari Ini Riau Termasuk Provinsi Pasien Sembuh Lebih Banyak dari Pada Kasus Baru

Sabtu, 4 Juli 2020 17:35
Riau Masuk Delapan Nominasi API

Sabtu, 4 Juli 2020 17:20
Wujudkan Mini Data Center, Diskominfo Inhil Kunjungi Data Center Pekanbaru

Sabtu, 4 Juli 2020 17:16
Antisipasi Penyebaran Covid 19, Dewan Minta Pelabuhan di Pekanbaru Diperketat

Sabtu, 4 Juli 2020 17:08
Cari Kerja di Pelalawan, Saat Test Kesehatan Warga Sumut Ternyata Positif Covid-19

Sabtu, 4 Juli 2020 16:23
Satu Pegawai Positif Corona, Sport Station di Mal Pekanbaru Tutup Semetara

Sabtu, 4 Juli 2020 13:20
Gubri dan Pangdam Cek Kesiapan Sebelum Peresmian Tol Permai

Sabtu, 4 Juli 2020 08:27
SIM Internasional Kini Dapat Diurus Secara Online

Sabtu, 4 Juli 2020 07:47
Bupati Kuansing Tandatangani MoU Tambang Bebas Mercury dengan Kemen LHK

Jum’at, 3 Juli 2020 21:08
Ketua Syuro PKB Riau Doakan Hafit Syukri - Erizal Menang di Pilkada Rohul

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 23 Juni 2020 07:31
Juni 2020, Peremajaan Sawit Rakyat di Riau Baru 9 Ribuan Hektar

Hingga Juni 2020, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Riau baru terealisir seluas 9.279,77 Ha dari 24 ribu target 2020.

Riauterkini-PEKANBARU-Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli menyatakan bahwa peremajaan sawit rakyat (PSR) di Riau tahun 2020 ini ditarget seluas 24 ribu Ha dan diberlakukan di 10 kabupaten di Riau. Rinciannya yakni Kuantan Singingi target PSR seluas 2.000 hektar, Kampar 4.500 hektar, Bengkalis 1.000 hektar, Siak 5.000 hektar, Indragiri Hulu 2.000 hektar, Rokan Hilir 1.000 hektar, Pelalawan 5.000 hektar, Rokan Hulu 2.000 hektar, Dumai 500 hektar dan Indragiri Hilir 1.000 hektar.

"Saat ini capaian PSR kita hanya sekitar 9.279,77 Ha artinya kita masih mempunyai target seluas 14.155,69 hektar lagi," terangnya.

Menurutnya, minimnya capaian target itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Seperti legalitas lahan, pekebun, kelembagaan pekebun, pola yang dipilih dan lain sebagainya. Dalam Pekebun misalnya, data legalitas pekebun tidak sesuai. Seperti antara KTP dan KK, KTP dengan legalitas lahan dan KTP dan Buku Tabungan. Bukan hanya itu pekebun juga tidak berdomisili sekitar kebun, atau pekebun tidak percaya terhadap pengurus yang mengelola dana pekebun atau juga pekebun mudah terpengaruh hal lain.

Dari segi kelembagaan Petani Sawit Swadaya masih kebingungan, karena kelembagaan ini masih sangat awam bagi Petani, ciri-ciri Petani swadaya itu adalah terpencar-pencar dan dengan luasan kisaran 1-3 hektar.

Pola peremajaan juga menjadi penghambat minimnya target PSR itu. Misalnya pekebun diberikan kebebasan penuh memilih pola peremajaan tanpa ada standar dari kriteria yang membatasinya. Kemudian rentan konflik atau kepentingan pribadi. Selanjutnya dikhawatirkan proses peremajaan tidak maksimal atau gagal apabila salah memilih pola. Belum lagi PSR ini rawan ditunggangi kepentingan oknum pengurus atau pihak lain. Sementara dari sisi legalitas lahan, misalnya lahan berada dalam kawasan hutan, peta lokasi kebun belum berkoordinat polygon, legalitas lahan berbeda dengan legalitas pekebun. Kemudian, lahan sudah diagunkan ke bank (SHM). Kemudian pekebun tidak dapat menunjukkan kepemilikan lahan yang sah. Dan terakhir format legalitas lahan (SKT, SKGR, SPGR, SKPT) berbeda – beda, jadi semua ini bersatupadu memperlambat capaian target PSR di Riau.

"Ada juga yang menjadi penghambat seperti ketersediaan bibit kelapa sawit siap tanam yang bersertifikat dan terjamin kemurniannya. Banyak informasi bahwa Ketika lahan sudah siap dibersihkan, malah ketersediaan bibit malang kosong dan kalaupun ada harus dijemput dari Provinsi lain, ini akan menambah biaya," tambahnya.

Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung usai rapat koordinasi Komisi II DPRD Riau bersama Dinas Perkebunan se- Riau beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui kendala- kendala di lapangan hingga target PSR tersebut sangat minim pencapaiannya hingga perlu adanya koordinasi untuk meningkatkan pencapaian di enam bulan kedepan.

Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto menilai salah satu point yang juga dinilai berpengaruh menghambat target yang dicanangkan tersebut yakni adanya indikasi permainan pengurus KUD atau Kelompok Tani dengan Pihak lain, ini jangan sampai terjadi, resikonya sangat berat.

Penunjukan Suveyor dalam Permentan No 15 tahun 2020 juga ikut berpengaruh dalam percepatan pencapaian target itu. Bahkan kata dia, jika itu terjadi maka proses PSR dikhawatirkan tak tercapai target hingga akhir tahun ini, karena monopoli surveyor akan membuat Dinas Perkebunan setempat menjadi penonton.

"Untuk itu, kita minta Kementan mengkaji ulang terkait surveyor tadi," ujar anggota DPRD Riau Dapil Pelalawan ini.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) yang membawahi 117 DPD APKASINDO Kab/Kota dari 22 DPW Provinsi, Ir. Gulat Manurung, MP.,C.APO, ketika diminta pendapat mengenai topik Pembahasan di Komisi II ini yang akhir-akhir ini viral dibahas di medsos, mengamini apa yang disebut Anggota Dewan tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan capaian PSR di satu Kabupaten di Sumatera Barat, masih lebih banyak dari capaian Riau di 10 Kabupaten.

"Ini memang tantangan berat untuk Kadisbun yang baru. Saya berterimakasih kepada Komisi II telah mensoroti lambannya PSR di Riau ini. Gubernur Riau patut mengevaluasi Kinerja Kabid yang menangani PSR selama ini supaya kedepan lebih kencang lagi larinya. Dari data yang kami catat secara nasional yang diteribitkan BPDPKS, selama periode PSR 2016-2020 (per April 2020) terdapat 136.344 ha lahan sawit rakyat yang sudah PSR atau sekitar 27,2% dari target PSR seluas 500 ribu Hektar pada tahun 2023. Jumlah pekebun yang terlibat pada program ini secara nasional sebanyak 47.174 orang dengan total penyaluran dana sebesar Rp 3,408 triliun. Dari 136.344 rb hektar yang sudah di PSR kan tersebut, hanya 8,6% yang menyasar ke Petani Swadaya (Pekebun Kampung), sisanya adalah Petani Plasma. Khusus untuk Riau, tambahnya, dari 9.279,77 ha yang sudah di PSR kan, hanya 1,8% yang menyasar ke Petani Swadaya Murni, sisanya itu ya Petani Plasma atau Petani eks Plasma. Perlu dicatat bahwa Petani Plasma itu secara Nasional hanya 12% dari Total luas Perkebunan Sawit Rakyat (6,72 juta Ha), sisanya adalah Petani Swadaya murni," terang Gulat Manurung.

Apkasindo berharap, tahun 2020-2023 adalah tahun PSR bagi Petani Swadaya Murni (Petani Kampung), kelompok ini yang harus ditolong, semua stakeholders harus bertukuslutus memperjuangkan kelompok Petani Swadaya ini, kalau Plasma sudah ada Inti (Perusahaan Mitra dari Plasma) yang mengurus Petani Plasmanya. Riau sebagai Provinsi terluas kebun sawitnya harus menjadi contoh bagi 22 Provinsi penghasil sawit lainnya, bukan sebaliknya.

Data Kementerian Pertanian untuk luas tutupan Kelapa Sawit Nasional 2019 menyebutkan bahwa di Aceh terdapat kebun sawit seluas 535,002 Ha (3.27 persen), di Sumatera Utara seluas 2,079,027 Ha (12.69 persen), di Bengkulu seluas 426,508 Ha (2.60 persen), di Jambi seluas 1,134,640 Ha (6.93 persen), di Kepulauan Bangka Belitung seluas 273,842 Ha (1.67 persen), di Kepulauan Riau seluas 4,926 Ha (0.03 persen), di Lampung seluas 268,061 Ha (1.64 persen), di Riau seluas 3,387,206 Ha (20.68 persen), di Sumatera Barat seluas 558,683 Ha (3.41 persen), di Sumatera Selatan seluas 1,468,468 Ha (8.96 persen).

Kemudian luas perkebunan sawit di Banten seluas 18,365 Ha (0.11 persen), di Jawa Barat seluas 14,997 Ha (0.09 persen), di Kalimantan Barat seluas 1,807,643 Ha (11.03 persen), di Kalimantan Selatan seluas 549,953 Ha (3.36 persen), di Kalimantan Tengah seluas 1,778,702 Ha (10.86 persen), di Kalimantan Timur seluas 1,287,449 Ha (7.86 persen), di Kalimantan Utara seluas 234,535 Ha (1.43 persen).

Lalu di Gorontalo seluas 11,257 Ha (0.07 persen) di Sulawesi Barat seluas 155,958 Ha (0.95 persen), di Sulawesi Selatan seluas 31,980 Ha (0.20 persen), di Sulawesi Tengah seluas 110,901 Ha (0.68 persen) di Sulawesi Tenggara seluas 55,786 Ha (0.34 persen), di Maluku seluas 14,966 Ha (0.09 persen), di Maluku Utara seluas 3,950 Ha (0.02 persen), di Papua seluas 110,496 Ha (0,67 persen) dan di Papua Barat seluas 58,656 Ha (0.36 persen). Total luas kebun sawit di Indonesia seluas 16,381,957 Ha.

"Kami sudah melakukan survey di 117 Kabupaten/Kota DPD Apkasindo dari 22 Provinsi DPW Apkasindo, Kata kunci sukses PSR ini untuk Petani Swadaya adalah, pertama Sosialisasi ke Petani harus secara masif dengan melibatkan organisasi petani yang kredibel dan jelas keanggotaannya, kedua jemput bola melalui pendampingan sampai tuntas setelah sosialisasi (jangan hit and run), ketiga adalah beri semangat kepada Petani Swadaya jangan pulak dipersulit dengan bahasa-bahasa 'planet'; ke empat buat Posko PSR di setiap kecamatan, dan kelima buat standart acuan rekanan (SAR) supaya rekanan (kontraktor) yang mengerjakan PSR bukan rekanan 'kaleng-kaleng'. Khusus yang kelima ini supaya jika Petani memilih pola kedua (½ bermitra) sebaiknya pekerjaan yang dikontrakkan jangan hanya P-0, tapi harus dari P0-P3, jadi kontrakror punya tanggungjawab sampai finish, dan jika gagal atau rusak kebun PSR nya maka Kontraktor harus menggantirugi. Selama ini kontraktor hanya 'doyan' di P0 (persiapan, penumbangan pohon sawit dan land clearing), padahal titik rawan dari PSR ini adalah di Perawatan P1, P2, P3, ujar Gulat yang juga Auditor ISPO ini. Semua Petani pasti bisa menanam sawit, tapi dari hasil simulasi tim R and D DPP APKASINDO diketahui bahwa potensi kegagalan PSR itu justru 75% di perawatan P1 sampai P3, jadi jangan main-main pasca P0," terang Gulat Manurung.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mensyukuri dana PSR ini, kalau dibebankan ke APBD Riau 24.000 ha x Rp.30 jt = Rp. 720 M, dari mana duit Riau untuk itu. Oleh karena itu semua Dinas Perkebunan di Riau harus dan wajib mendukung Program PSR ini. Mensukseskan PSR 24 ribu hentar di Riau berarti sudah mendistribuasikan asset ke Petani sebesar Rp. 2,4 triliun, luar biasa dampak PSR.

Terkait ke Tim Surveyor PSR, Gulat Manurung menyatakan seharusnya Surveyor ini bukan merupakan satu-satu nya lembaga yang merekrut dan memetakan calon lahan PSR, harusnya Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Sawit juga harus diberi ruang untuk sama-sama merekrut Calon Petani PSR. Selama ini kendala yang dialami Dinas Perkebunan adalah sangat minimnya dana yang disiapkan oleh BPDPKS untuk proses rekrut calon peserta PSR. Sedangkan APKASINDO tetap berupaya sekuat tenaga dengan memberdayakan DPD APKASINDO yang ada di Kabupaten Kota untuk gencar melakukan sosialisasi percepatan PSR. Khususnya ke Petani Kampong.

"Nah kenapa ke Tim Surveyor ini bisa biayanya sampai sebegitu besar?" pungkasnya.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- BPDPKS Kucurkan Puluhan Miliar untuk Replanting Kebun Sawit Petani Mitra Asian Agri
- Anggaran Dialihkan Penanggulangan Covid-19, Tahun Ini Pelalawan Expo Ditiadakan
- SKK Migas-PT CPI Gelar WFD
- Sejumlah Titik Anjungan Rusak, Nasabah BNI di Duri Mengular Narik Rupiah
- OJK: Waspada Info Hoak Tarik Dana di Perbankan
- Pertamina Taja Bakul Online, Dukung Jualan UMKM Riau di Era New Normal
- Antisipasi Covid-19, BRI Telukkuantan Laksanakan Protokol Kesehatan
- Juni 2020, Peremajaan Sawit Rakyat di Riau Baru 9 Ribuan Hektar
- SRO Beri Stimulus Stakeholders Pasar Modal
- Pekan Ini Harga TBS Sawit Riau Naik
- PSBB Berakhir, Bisnis Perhotelan di Pekanbari Mulai Menggeliat
- Tinjau Pasar Modern, Bupati Kuansing Ingin Pastikan Pedagang Nyaman
- Bupati Kuansing Panen Bawang Merah di Desa Kompe Barangin
- Tagihan Listrik Naik, PLN Siapkan Skema
- Pasca Idul Fitri, Harga TBS Sawit Riau Naik
- Pasca Lebaran, Harga Barang Kebutuhan Masih Belum Turun
- Pandemi Corona, Lebih 5 Ribu Pekerja di Riau Dirumahkan dan Di-PHK
- Peduli Covid-19, Bank Riau-Kepri Cabang Airmolek, Inhu Serahkan Bantuan Dana
- Perdana di Indonesia, Tokocrypto Berhasil Raih Pendanaan dari Binance
- Kliring Berjangka Indonesia Resmikan KBI E-Ducenter


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com