Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Rabu, 3 Maret 2021 21:17
Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Rabu, 3 Maret 2021 21:05
Kepala Kanwil Kemenkumham Diminta Sat Ops Patnal Tanamkan Integritas

Rabu, 3 Maret 2021 20:50
Kemen PUPR Bersama BNI dan DPR RI Serahkan Bantuan BSPS 2021

Rabu, 3 Maret 2021 19:47
Rampas Uang Rp80 Juta di Muara Jaya, 4 Perampok Bersenpi Ditangkap Polres Rohul

Rabu, 3 Maret 2021 19:11
Kasat Lantas Polresta Pekanbaru dan Kapolsek Rumbai Berganti

Rabu, 3 Maret 2021 18:54
Gubri Serahkan Dua BLK Milik Pemprov ke Kemenaker

Rabu, 3 Maret 2021 18:14
Kapolres Inhil Bersama Tim Berjibaku Padamkan Karlahut di Kempas

Rabu, 3 Maret 2021 17:45
Cegah Penyebaran Covid-19, Wartawan Inhu Mulai Divaksin

Rabu, 3 Maret 2021 17:01
Punya Direksi Anyar, BPJAMSOSTEK Siap Hadapi Tantangan Pengelolaan Jaminan Sosial 

Rabu, 3 Maret 2021 16:57
Meluas, Wabup Bengkalis Tinjau Sejumlah Lokasi Kebakaran Lahan

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 15 Pebruari 2021 10:04
Ketum APKASINDO Imbau Petani tak Berkebun Sawit di Lahannya Tumpang Tindih

Konflik lahan di Indonesia termasuk Riau tinggi. Ketua Umum APKASINDO menghimbau pekebun sawit pastikan lahannya tak tumpang tindih dengan ijin konsesi.

Riauterkini-PEKANBARU-Banyaknya persoalan yang mencakup perkebunan kelapa sawit dan konsesi kehutanan yang tumpang tindih terjadi di beberapa Provinsi membuat banyak hal yang perlu ditinjau kembali, terkhusus dari aspek hukum dan perizinan yang sudah ditetapkan pemerintah terkait konsesi yang sudah diterbitkan Negara. Pada banyak kasus persoalan dengan tanah negara (Kawasan hutan), sedikit lebih mudah diselesaikan, namun jika perkebunan kelapa sawit rakyat yang masuk kepada konsesi yang sudah diterbitkan negara pada korporasi biasanya berujung ke ranah hukum. Langkah hukum telah banyak ditempuh beberapa korporasi yang konsesi nya diserobot sekelompok masyarakat dan tidak sedikit yang sudah berkekuatan hukum. Untuk semua penyerobotan ini tentu perlu kepastian hukum supaya iklim investasi bisa terjaga dan ini akan menarik investasi baru jika aspek hukum dikedepankan.

Dr (c) Ir Gulat Manurung, MP., C.APO, Ketua Umum DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), ketika dihubungi melalui telepon (14/02), tidak menapik hal tersebut. Banyak sekali terjadi hal yang demikian, tidak hanya di Riau tetapi hampir di 22 Provinsi DPW Perwakilan Apkasindo. Tipe yang sering terjadi adalah adanya jual beli lahan dibawah tangan antara pekebun dengan yang mengaku-ngaku sebagai pemangku hak dari suatu hamparan luasan tertentu. Biasanya masalah muncul setelah beberapa tahun kemudian dengan pemilik konsesi yang sudah diperjualbelikan oknum tadi. Konflik seperti ini dominan sering terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Langkah-langkah musyawarah kata lelaki 48 tahun ini menjadi langkah paling pertama yang harus dilakukan demi menghindari pihak-pihak lain yang mencari kesempatan.

“Yang cari kesempatan ini biasanya akan memperkeruh suasana di antara yang bersengketa,” ujar Gulat yang juga Ketua Bravo 5 Riau Relawan Jokowi ini.

Salah satu kasus sengketa yang terjadi baru-baru ini kata ayah dua anak ini adalah petani kelapa sawit di Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, dengan perusahaan konsesi PT Nusa Wana Raya (NWR). Kandidat Doktor Lingkungan Universitas Riau ini berharap agar keduanya bisa duduk semeja untuk menemukan solusi demi kebaikan Bersama, dan jika solusi tidak ditemukan dapat menempuh ranah hukum sebagai mana diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara ini. Khusus sengketa Petani dengan berbagai korporasi pemegang konsesi, Apkasindo tidak mencampuri.

"Banyak pekebun mengaku-ngaku sebagai Anggota Apkasindo, memakai kaos Apkasindo, padahal tidak terdaftar samasekali sebagai Anggota. Jika Pekebun tersebut sebagai anggota perorangan tentu memiliki kartu anggota (KTA) dan jika dia adalah Kelompok Tani atau Koperasi tentu ada nomor register kemitraannya, jika salah satunya tidak dapat ditunjukkan maka dapat dipastikan bahwa itu bukan anggota Apkasindo," ujar Gulat.

Memang banyak sekali Pekebun yang melaporkan persoalan sengketa lahan ini ke kantor Apkasindo, namun jika bukan Anggota Apkasindo, kami menyarankan melaporkannya ke Dinas Perkebunan atau ke Aparat Hukum.

“Ya namanya saja bertamu, siapa saja bisa datang, ya pasti kita terimalah”, ujar Gulat.

Namun jika Pekebun tersebut adalah Anggota Apkasindo dibuktikan dengan KTA dan Register Kemitraan biasanya Apkasindo akan mengambil peran sebagai penengah dan membentuk Tim hukum untuk mengadvokasi, ulas Gulat. Dalam persoalan Petani versus NWR tadi kata Gulat, Apkasindo tidak dalam kapasitas membela salah satu yang bersengketa, setahu kami Koperasi tersebut tidak memiliki register kemitraan dengan Apkasindo, apalagi Mahkamah Agung sudah membuat putusan hukum tetap (inkracht), ya silahkan saja laksanakan putusan MA tersebut, disana semua diatur.

“Silahkan NWR mengambil langkah-langkah hukum, jika tidak ditemukan musyawarah mufakat para pihak, namun itu semua berpulang kepada kebijakan dari Manajemen korporasi tersebut” katanya.

Pada suatu pertemuan baru-baru ini, Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI Purn DR Moeldoko, menyampaikan arahan supaya anggota Apkasindo ikut mensukseskan program Rencana Aksi Nasional (RAN) Kelapa Sawit, Program RAN ini misalnya dalam bentuk legalitas lahan. Mendukung arahan Ketua Dewan Pembina tersebut, Apkasindo yang tersebar di 144 Kabupaten Kota dari 22 DPW Provinsi Apkasindo, menghimbau kepada semua Anggota Apkasindo dimanapun berada, untuk jeli dan bijak dalam melakukan usaha perkebunan, seperti memastikan apakah ada izin-izin yang sudah diterbitkan Negara pada suatu lokasi seperti izin konsesi HTI, HPH atau dalam bentuk HGU, supaya kedepannya tidak timbul masalah.

"Apkasindo akan melakukan pengecekan status Kawasan yang akan dikelola petani, jika diminta. Karena banyak kejadian, Apkasindo dikait-kaitkan dengan berbagai persoalan pihak-pihak tertentu dengan pemegang konsesi atas izin-izin yang sudah diterbitkan oleh negara pada suatu lokasi, dalam hal ini kami tidak memberikan ruang kepada oknum-oknum yang memanfaatkan Apkasindo untuk pembenaran atas persoalan yang mereka hadapi, apa lagi bukan anggota Apkasindo, Apkasindo tidak mencampuri hal tersebut’," ujar Gulat mengakhiri perbincangan.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Rendahnya Harga Beli TBS di PT PAS Dikeluhkan Petani Sawit Inhu
- Bank Indonesia Kpw Riau Gelar KKI 2021
- APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras
- BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV/FTV dan Uang Muka
- 23 Pekan Jelang Alih Kelola Blok Rokan, PRH dan Chevron Satu Semangat Tingkatkan Produksi
- BI -POLDA Riau Beri Pelatihan TPTR 30 Personil Polri
- RUPS-LB BUMD Riau,
Pengelola BUMD Wajib Miliki Integritas dan Profesionalisme Bisnis

- Modena Serahkan Hadiah kepada Tiga Pemenang Program Hujan Modena
- Laskar Melayu Riau Bersatu Perjuangkan DBH Sawit
- Tampil Lebih Mewah, CDN Luncurkan All New Honda PCX Series di Riau
- BI Pangkas BI 7 Day Reverse Repo Rate Menjadi 3,5 Persen
- Mitsubishi New Pajero Sport Resmi Diperkenalkan di Riau
- Program CSR PT EDI Rokan Hulu Layak Dicontoh Perusahaan Lain
- Ketum APKASINDO Imbau Petani tak Berkebun Sawit di Lahannya Tumpang Tindih
- DPN APINDO Beri Perhatian Khusus Alih Kelola Blok Rokan
- ATM Tak Dapat Digunakan, Sejumlah Nasabah Kecewa Terhadap Layanan Bank BNI Rengat
- Store Original Levi's® di Pekanbaru Dilaunching
- DPP APINDO Riau Gelar Rakerkonprov 2021
- Sambut Imlek, Honda Bagi-bagi Angpao untuk Konsumen
- Pelabuhan Sei Duku dan Pelabuhan Pemko Hasilkan PAD Rp950 Juta


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com