Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 2 Maret 2021 21:24
PT. EDI Menyalurkan CSR Berupa Mesin Potong Rumput Ke Pemuda dan Karang Taruna Kota Lama

Selasa, 2 Maret 2021 20:42
HMI Badko Riau Kepri Pencabutan Perpres Investasi Miras

Selasa, 2 Maret 2021 20:24
Ditemani Bupati Siak, Andi Rachman Sosialisasi RUU ASN

Selasa, 2 Maret 2021 20:06
Wagubri Hadiri Pelantikan ADPM

Selasa, 2 Maret 2021 19:53
Test Penulisan Makalah, Dua Peserta Assessment Gugur

Selasa, 2 Maret 2021 18:24
APINDO Riau Sambut Baik Pencabutan Perpres Investasi Miras

Selasa, 2 Maret 2021 18:21
Tewas Saat Kontak Senjata dengan Terduga Teroris di Poso, Prajurit TNI Dimakamkan di Pekanbaru

Selasa, 2 Maret 2021 18:17
TMMD ke-110 TA 2021 Resmi Dibuka, Sekda Rohul Ajak Masyarakat Ikut Berpartisipasi

Selasa, 2 Maret 2021 18:14
BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV/FTV dan Uang Muka

Selasa, 2 Maret 2021 18:11
Tunggakan Tagihah Listrik Berbuntut Pemadaman Lampu Jalan, Ketua DPRD Pelalawan Siap Pasang Badan

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 23 Pebruari 2021 20:31
RUPS-LB BUMD Riau,
Pengelola BUMD Wajib Miliki Integritas dan Profesionalisme Bisnis


Pemprov Riau akan menggelar RUPS-LB BUMD besok. FKPMR minta Gubri memilih pengelola yang berintegritas dan profesional di bisnis.

Riauterkini-PEKANBARU-Selasa, (24/2/21) Pemprov Riau akan melanjutkan RUPS LB untuk menetapkan Komisaris dan Direksi BUMD (PT. PIR dan PT. SPR). Padahal banyak penolakan publik terhadap calon-calon yang direkomendasikan Pansel UKK BUMD karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan.

Wasekjend FKPMR yang juga mantan Direktur Eksekutif Ladin Riau, Muhammad Herwan Senin (23/2/21) mengatakan bahwa calon Komisaris dan Direksi yang direkomendasikan pansel tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang dinyatakan dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD maupun Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, terutama terkait dengan Integritas dan kapasitas maupun kompetensi yakni pengalaman dalam hal manajemen bisnis.

Menurutnya, kriteria Anggota Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, memiliki jiwa kepemimpinan, berpengalaman dan memahami bidang usaha BUMD yang dimaksud, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD. Secara rinci dan tegas, Pemendagri Nomor 37 Tahun 2018 menyatakan, untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris dan Direksi harus memenuhi syarat yaitu sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, berijazah paling rendah S1 (strata satu), berusia pating tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, tidak sedang menjalani sanksi pidana dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

"Lebih lanjut, Pasal 13 Permendagri 37 Tahun 2018 menyebutkan secara tegas Indikator penilaian UKK paling sedikit meliputi pengalaman mengelola perusahaan, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi," terangnya.

Untuk itu, tambahnya, Pansel seharusnya melakukan proses “Uji Publik” untuk mendalami “Rekam Jejak” terhadap calon-calon yang mendaftar atau mengikuti seleksi (Uji Kelayakan dan Kepatutan /UKK). Penggantian dan pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMD, tidak semata-mata karena like and dis-like, tetapi seharusnya dilakukan dengan tujuan utama untuk pembenahan BUMD agar dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan tujuan pendirian BUMD, memberikan kontribusi nyata pada perekonomian daerah.

"Pembenahan dan pembaharuan Tata Kelola BUMD Riau sudah merupakan keniscayaan, BUMD agar dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, oleh personil yang berintegritas, berkapasitas, kapabel, kompeten dan profesional serta visioner. Kita percaya Gubri dan pemimpin Riau akan Bijak dan Arif. Apa yg dilakukan oleh masyarakat memberikan saran dan mengingatkan pemimpin jika ada yang kurang tepat, pada hakikatnya ada bentuk kepedulian dan sayang rakyat pada pemimpinnya," kata Herwan.

Diharapkan perbaikan tata kelola BUMD adalah untuk kebaikan bersama serta sebagai komitmen nyata bagi mewujudkan BUMD Riau yang sehat, profesional, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian Riau.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV/FTV dan Uang Muka
- 23 Pekan Jelang Alih Kelola Blok Rokan, PRH dan Chevron Satu Semangat Tingkatkan Produksi
- BI -POLDA Riau Beri Pelatihan TPTR 30 Personil Polri
- RUPS-LB BUMD Riau,
Pengelola BUMD Wajib Miliki Integritas dan Profesionalisme Bisnis

- Modena Serahkan Hadiah kepada Tiga Pemenang Program Hujan Modena
- Laskar Melayu Riau Bersatu Perjuangkan DBH Sawit
- Tampil Lebih Mewah, CDN Luncurkan All New Honda PCX Series di Riau
- BI Pangkas BI 7 Day Reverse Repo Rate Menjadi 3,5 Persen
- Mitsubishi New Pajero Sport Resmi Diperkenalkan di Riau
- Program CSR PT EDI Rokan Hulu Layak Dicontoh Perusahaan Lain
- Ketum APKASINDO Imbau Petani tak Berkebun Sawit di Lahannya Tumpang Tindih
- DPN APINDO Beri Perhatian Khusus Alih Kelola Blok Rokan
- ATM Tak Dapat Digunakan, Sejumlah Nasabah Kecewa Terhadap Layanan Bank BNI Rengat
- Store Original Levi's® di Pekanbaru Dilaunching
- DPP APINDO Riau Gelar Rakerkonprov 2021
- Sambut Imlek, Honda Bagi-bagi Angpao untuk Konsumen
- Pelabuhan Sei Duku dan Pelabuhan Pemko Hasilkan PAD Rp950 Juta
- Keputusan Panja Migas DPR RI,
Riau Dapat PI 10 Persen dan BUMD Berhak Inves B to B di Blok Rokan

- Tutup 17 Maret, Giant Panam Obral Diskon Habiskan Barang
- 2020, Ekonomi Riau Melambat 1,12 Persen


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com