Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Selasa, 19 Oktober 2021 11:44
10 Bulan, PN Bengkalis Tangani 719 Perkara Pidana

Selasa, 19 Oktober 2021 10:22
Pemprov Riau Lakukan Penilaian Kecamatan Berkinerja Baik

Selasa, 19 Oktober 2021 10:17
Target 2024, Listrik Pulau Bengkalis Terkoneksi dengan Jaringan Bawah Laut dari Sumatera

Selasa, 19 Oktober 2021 09:58
Hasil Dinekrosi, Harimau Terjerat di Bengkalis Mati Kelaparan

Selasa, 19 Oktober 2021 09:52
Berita dan Video,
Tim KPK Geledah Kantor dan Rumah Bupati Kuansing


Selasa, 19 Oktober 2021 09:29
KPK Membenarkan Bupati Kuansing Kena OTT

Selasa, 19 Oktober 2021 07:18
Kabarnya, Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK

Senin, 18 Oktober 2021 23:29
Raungan Sirine Iringi Pembukaan MTQ XLVI Kecamatan Mandau

Senin, 18 Oktober 2021 22:45
Selain Bupati Walikota, Gubri Buat Surat Untuk BPN dan Polres

Senin, 18 Oktober 2021 22:39
Belasan Santri Tiga Pesantren Jalani Vaksinasi Massal

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 19 Juli 2021 13:12
Sosialisasi UUCK dan Turunannya, APH Sepakat Tanpa Sanksi Pidana

Apkasindo-Gapki mensosialisasikan UUCK dan turunannya. Disepakati bahwa dalam UUCK, tidak ada sanksi pidana.

Riauterkini-PEKANBARU- Polemik dan kebuntuan permasalahan sawit dalam kawasan hutan sudah bersolusi dan dituangkan dalam UUCK dan turunannya. Hal ini disampaikan narasumber yang ada pada helat “Sosialisasi Regulasi UUCK beserta turunannya & Pencegahan Karhutla” yang ditaja oleh Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW-Apkasindo) Riau dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau, 12 Juli 2021 lalu, sangat menarik dan informatif, karena sama-sama menyodorkan pemahaman yang sama bahwa pola penyelesaian kebun kelapa sawit dalam klaim kawasan hutan yang sudah tumbuh sebelum November 2020, diselesaikan dengan cara pengenaan sanksi administratif (ultimum remedium), bukan pidana. Tak terkecuali di Riau.

Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, Dr Mamud Murod dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX, Sofyan, S.Hut.,M.Sc yang terang-terangan mengatakan seperti itu. Kebetulan aturan main soal sanksi administratif itu sudah ada dan tegas di Pasal 110B UUCK.

Waktu didapuk memberi paparan, Murod menguraikan bahwa solusi sawit dalam kawasan hutan ini sudah rinci diatur dalam turunan UUCK, sanksinya juga Ultimum Remedium,” alias tidak ada Pidana.

Sementara itu, Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX, Sofyan, S.Hut.,M.Sc mengatakan bahwa pada intinya, kebun sawit yang ada di dalam klaim kawasan hutan produksi, baik itu di HPT, HP maupun HPK sudah punya izin; Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sesuai Pasal 110A, pekebun diberikan waktu tiga tahun sejak UUCK terbit (Nov 2020) untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“Teknis penyelesaiannya ada di PP 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan,” ujar Sofyan lebih rinci.

Kalau persyaratan sudah terpenuhi dan lolos verifikasi, tambahnya, maka pekebun akan dapat persetujuan pelepasan kawasan hutan. Tapi kalau di Hutan Lindung atau Hutan Konservasi, pekebun cuma bisa melanjutkan usahanya itu selama 15 tahun.

Disinggung pekebun yang sudah menjalankan usahanya sebelum tahun 2018, pola penyelesaiannya tetap memakai pasal 110A. Soalnya aturan teknis STDB baru ada pada 2018, Sofyan menjelaskan jika kebun sawitnya ada setelah tahun 2018 dan sebelum November 2020, maka pekebun wajib membayar denda administrative.

"Kemudian diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan selama 25 tahun sejak masa tanam,” lanjut Sofyan.

Untuk tumpang tindih kebun sawit dengan izin perusahaan. Kalau izin lebih dulu dari pekebun, maka perusahaan akan merangkul pekebun untuk menjadi mitra. Namun jika sebaliknya, maka luas izin perusahaan dikurangi, jadi semuanya sudah bersolusi dan semua harus memahaminya, tanpa kecuali.

“Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dan mengelola kebun sawit paling banyak 5 hektar, mereka dibebaskan dari sanksi administratif. Ini juga harus kita pahami," katanya.

Kapolda Riau, yang diwakili oleh Kabidkum Polda Riau, Kombes Pol Dr Endang Usman, MH yang juga menjadi narasumber mengatakan bahwa Polda Riau akan segera melakukan sosialisasi ultimum remidium kepada semua jajarannya, hingga ke Polres.

“Biar tercipta satu pemahaman yang selaras dan berdasarkan regulasi yang sudah di undangkan” katanya.

Dzakiyul Fikri, SH., MH, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara yang menjadi pembicara mewakili Kajati Riau, Dr Jaja Subagja, SH.,MH, sepakat untuk mengedepankan pendekatan persuasif, non ligitasi dalam penyelesaian persoalan kawasan hutan itu.

Bagi anggota Dewan Pakar DPP Apkasindo, Samuel Hutasoit, SH.,MH, C.L.A, semua pernyataan para narasumber itu sangat realistis dan mengayomi, petani sawit sangat mengapresiasi, karena para pekebun yang tidak punya STDB tetap dikasi kesempatan menyelesaikan persoalan klaim kawasan hutan lewat mekanisme Pasal 110A, itu clear.

“Mudah-mudahan para pekebun yang tak punya STDB paham dan bisa menyelesaikan permasalahan klaim Kawasan hutan tanpa perlu membayar denda administratif seperti yang diatur dalam pasal 110A itu,” katanya.

Samuel kemudian meminta supaya semua petani sawit yang ada di 22 DPW Provinsi perwakilan DPP Apkasindo untuk segera mengambil kesempatan ini.

“Ukur dan petakan kebun sawit yang ada di klaim kawasan hutan itu, lalu hubungi tim percepatan paduserasi implementasi UUCK DPP Apkasindo, waktu kita sangat sempit, hanya 3 tahun” pintanya.

Sekjend DPP APKASINDO, Rino Afrino, ST.,MM, ketika dihubungi Senin (19/7/21) mengapresiasi atas penjelasan semua narasumber pada acara tersebut, terkhusus kepada rekan-rekan media yang sudah membantu menginformasikan kepada masyarakat tentang UU Cipta Kerja dan turunannya terkhusus terkait penyelesaian keterlanjuran sawit yang diklaim dalam kawasan hutan.

"Semua ingin ada kepastian hukum, baik itu Pekebun maupun Korporasi, dan ini adalah solusinya, ujar Rino.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- Program CSR, Bank Riau Kepri Bangun Surau Selensen Point
- Holding Perkebunan Perkuat Green Energy dan Dukung Dekarbonisasi
- Perkuat Bisnis dan Transfer Knowledge Perbankan Syariah, Bank Riau Kepri Lakukan MoU dengan BSI
- Tingkatkan PAD Dishub Kuansing Bakal Maksimalkan Layanan KIR dan Terminal
- PT SPR Kerjasama PT SAI Perdagangan Komoditi Antar Daerah
- Bank Riau Kepri Dinilai Miliki Kinerja yang Bagus Versi BPKH
- CMSE 2021, Peningkatan Investasi Pasar Modal Dorong Kebangkitan Ekonomi Nasional
- Pinjol Illegal, OJK Riau Ingatkan Masyarakat Riau Agar Waspada
- Peningkatan Komsumsi Diaebut Pertamina Picu BBM Langka di Pekanbaru
- Bank Riau Kepri Sosialisasikan Fitur QRIS ke OPD di Pemerintah Kota Batam
- Sukses Sejahterakan Petani, Dirut Holding Perkebunan Ingin Nasionalisasikan Pola PTPN V
- Gerak Cepat, PHR WK Rokan Lampaui Target Sumur Pengeboran
- Dikeluhkan, Nasabah KK BNI Duri Hanya Dilayani Seorang CS
- Hari Ozon Internasional 2021, KTH Bukik Ijau Kuansing Terima Penghargaan
- Bupati Kuansing Puji Ketekunan Petani Padi Gunung Kesiangan
- Selama Oktober 2021, OJK Gelar Bulan Inklusi Keuangan
- September 2021, Riau Alami Inflasi 0,19 persen
- Tingkatkan Keandalan Operasi Hulu Migas, Pertamina Perluas Digitalisasi di Sumatera
- Petani di Kuansing, Sukses Budidayakan  Pepaya, Sepekan Bisa Hasilkan 2 Ton
- Petani Tebing Tinggi Simandolak Swasembada Pangan 


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com