Home > Usaha >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 29 Oktober 2021 00:10
Walikota Pekanbaru Isyaratkan Berlabuh ke PPP

Kamis, 28 Oktober 2021 21:51
Cegah Penyebaran Covid-19, 100 Warga Binaan Baru Rutan Lakukan Swab Ulang

Kamis, 28 Oktober 2021 19:23
Wujud Syukur, Alumni SIP ke-50 Polda Riau Sambangi Sekolah Islam dan Panti Jompo

Kamis, 28 Oktober 2021 19:07
Ditinjau Syamsuar, Bazar Murah Golkar Riau Diserbu Warga

Kamis, 28 Oktober 2021 18:52
Isu Keanggotaan Nusirwan di Kopsa-M, Kepala Desa Pangkalan Baru Angkat Bicara

Kamis, 28 Oktober 2021 18:45
PN Bangkinang Vonis Bebas Hermayalis Dalam Kasus KDRT

Kamis, 28 Oktober 2021 18:33
Ide Kreatif Helmibaked House Pasutri di Rumbai, Dari Hobi Bisa Menghasilkan Rupiah

Kamis, 28 Oktober 2021 17:56
Eka Hospital Raih Penghargaan “The Most Innovative Hospital 2021”

Kamis, 28 Oktober 2021 17:49
MoU Bank Riau Kepri dan Pemkab Kepulauan Anambas Ditandatangani Pada Hari Sumpah Pemuda

Kamis, 28 Oktober 2021 17:46
Angkat Perekonomian Masyarakat Desa, Asian Agri Bantu Peternak Desa Bagan Limau

 

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Sabtu, 18 September 2021 08:58
Aktivis Lingkungan Minta Inpres No.8 tahun 2018 Diperpanjang

Inpres No.8 tahun 2018 tentang Moratorium Sawit akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Aktivis lingkungan meminta pemerintah memperpanjang Inpres itu.

Riauterkini-PEKANBARU- Instruksi Presiden No.8 tahun 2018 tentang Moratorium Sawit akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Aktivis lingkungan dari Yayasan Madani Berkelanjutan dan Yayasan EcoNusa meminta pemerintah untuk memperpanjang Inpres tersebut.

Alasannya, ada empat catatan penting untuk pemerintah agar memperpanjang moratorium sawit. Pertama, Tata kelola perizinan sawit belum selesai. Kedua, Tata kelola produkivitas sawit masih belum maksimal. Ketiga, Memastikan landasan peraturan untuk sektor sawit yang berkelanjutan dan Keempat, Memperkuat bukti komitmen Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim.

Tata Kelola Perizinan Sawit Belum Selesai

Teguh Surya, Pendiri Yayasan Madani Berkelanjutan menjelaskan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan di akhir 2020, di Indonesia terdapat 11, 9 juta ha izin sawit tak bertutupan, 10,7 juta ha izin sawit bertutupan dan 8,4 juta ha lahan sawit yang tidak memiliki izin.

“Dari data tersebut masih terdapat banyak lahan yang tidak diketahui statusnya. Permasalahan ini dapat terjawab melalui evaluasi perizinan, pengecekan antara area perkebunan sawit dengan data perizinan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan termasuk di wilayah kelola masyarakat,” jelasnya.

Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa menambahkan evaluasi izin ini perlu didorong oleh pemerintah daerah agar tidak merugikan negara. Ia mengakui bahwa sampai saat ini, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan tinjauan termasuk izin sawit yang ada di kawasan hutan di Kalimantan dan beberapa tempat lainnya.

“Tinjauan perizinan juga berkaitan dengan memaksimalkan pendapatan negara dan menyelamatkan kekayaan negara. Dari kasus yang terjadi di Papua Barat yang kami amati, dari sekitar 650.000 ha izin sawit yang telah diberikan pemerintah, ternyata hanya sekitar 52.000 ha yang benar-benar telah ditanami pohon sawit. Dilaporkan juga bahwa potensi kerugian negara dari pajak sangat besar.

Tata Kelola Produkivitas Sawit Masih Belum Maksimal

Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2017 menemukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menghimpun dana perkebunan sawit dari hasil pungutan ekspor CPO (Crude Palm Oil) sebesar Rp 11 triliun di tahun 2016.

Dari dana tersebut, sebanyak 81,8% dialokasikan untuk subsidi biodiesel, di mana yang mendapat porsi subsidi paling besar adalah pengusaha.

“Dana perkebunan sawit seharusnya dapat digunakan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pengembangan dan produktivitas perkebunan sawit. Misalnya peremajaan perkebunan sawit rakyat, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan sawit, program peningkatan SDM di sektor perkebunan sawit. Saat ini, dana ini lebih banyak digunakan untuk program subsidi biodiesel dan justru tidak banyak menyentuh petani, melainkan porsinya lebih banyak ke pengusaha,” jelasnya.

Nadia menegaskan moratorium ini perlu diperpanjang supaya persoalan produktivitas bisa lebih maksimal dan pembagian hasil bagian perimbangan antara pusat dan daerah bisa lebih jelas dan tertuntaskan.

“Pemerintah perlu membuat semacam formula baru untuk memperbaiki kesejahteraan petani sawit. Studi yang kami lakukan menemukan bahwa penggunaan dana perkebunan sawit belum maksimal menyentuh sasaran, sehingga tidak bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani sawit. Selain itu perlu ada perbaikan formula penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sehingga lebih adil untuk kesejahteraan petani dan tidak hanya menguntungkan pengusaha,” tutur Nadia.

Memastikan Landasan Peraturan Untuk Sektor Sawit Yang Berkelanjutan

Munculnya Peraturan Pemerintah yang baru sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) yang terkait dengan setor sawit yakni PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan juga PP No. 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, menurut Teguh Surya, disinyalir tidak dapat menjamin masa depan tata kelola sawit yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Turunan dari PP No. 23 dan PP No. 24 UUCK tidak tegas mengatur bahwa sawit tidak boleh ekpansi di kawasan hutan. Malah sebaliknya memperbolehkan konversi kawasan hutan yang dibuka untuk sawit,” jelasnya.

Dalam UUCK pasal 29 di bagian perubahan Undang-undang Perkebunan disebutkan Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.

“Ini artinya, pemilik izin perkebunan harus mengusahakan seratus persen agar lahan sawit dapat ditanami dalam tempo paling lama dua tahun. Padahal seperti kita ketahui bersama, masih cukup luas keberadaan hutan alam di dalam izin sawit yang harus diselamatkan untuk mencegah bencana dan memenuhi komitmen iklim. Sedikitnya terdapat 1,4 juta hektar hutan alam yang diduga memiliki nilai konservasi tinggi di dalam izin sawit, belum lagi masalah izin dan konflik lahan dengan masyarakat yang belum selesai, lalu justru muncul peraturan baru seperti ini” ungkap Teguh.

Teguh juga menilai untuk PP turunan UUCK merupakan peraturan yang melompat dari alur proses yang sudah dibuat sebelumnya dan justru mendorong percepatan pembukaan lahan sawit di kawasan hutan.

“Peraturan ini menjadi kontradiktif dari perbaikan tata kelola yang sedang dilakukan, sehingga kebijakan moratorium sawit itu tetap diperlukan untuk menyelesaikan tata kelola lahan,” tambahnya.

Memperkuat Bukti Komitmen Indonesia Untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Ambisi terbesar penurunan emisi adalah sebesar 17.2% hingga 24,5% pada 2030 mendatang.

“Dengan adanya komitmen iklim tersebut, seharusnya memperkuat perpanjangan moratorium sawit. Ini diperlukan agar ambisi untuk mencapai net zero karbon di sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030 dan agenda “Indonesia FOLU 2030” bisa dicapai,” kata Teguh Surya.

Teguh menambahkan dengan adanya moratorium, sawit Indonesia akan memiliki nilai tambah (produk sawit berkelanjutan) di pasar global dan ekspansi perkebunan kelapa sawit ke kawasan hutan bisa ditahan.

"Hal ini akan sangat membantu dalam menurunkan laju deforestasi secara signifikan karena ekspansi lahan sawit yang agresif merupakan sumber utama meningkatnya kontribusi emisi,” ungkapnya.

Pembuktian komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan mitigasi perubahan iklim akan membuka peluang strategis untuk perkembangan bisnis sawit berkelanjutan di dunia internasional.*(H-we)

Loading...


Berita lainnya..........
- BNI Gelar Undian Rejeki BNI Point #GaPakeNanti Bertabur Hadiah Mewah dan Menarik
- Apical Group Kembali Ikut Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021
- Bank Riau Kepri serahkan CSR pada Pemprov Riau untuk Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai
- Sub Holding Gas Pertamina Laksanakan Sosialisasi ROW di Desa Harapan Baru
- Program CSR, Bank Riau Kepri Bangun Surau Selensen Point
- Holding Perkebunan Perkuat Green Energy dan Dukung Dekarbonisasi
- Perkuat Bisnis dan Transfer Knowledge Perbankan Syariah, Bank Riau Kepri Lakukan MoU dengan BSI
- Tingkatkan PAD Dishub Kuansing Bakal Maksimalkan Layanan KIR dan Terminal
- PT SPR Kerjasama PT SAI Perdagangan Komoditi Antar Daerah
- Bank Riau Kepri Dinilai Miliki Kinerja yang Bagus Versi BPKH
- CMSE 2021, Peningkatan Investasi Pasar Modal Dorong Kebangkitan Ekonomi Nasional
- Pinjol Illegal, OJK Riau Ingatkan Masyarakat Riau Agar Waspada
- Peningkatan Komsumsi Diaebut Pertamina Picu BBM Langka di Pekanbaru
- Bank Riau Kepri Sosialisasikan Fitur QRIS ke OPD di Pemerintah Kota Batam
- Sukses Sejahterakan Petani, Dirut Holding Perkebunan Ingin Nasionalisasikan Pola PTPN V
- Gerak Cepat, PHR WK Rokan Lampaui Target Sumur Pengeboran
- Dikeluhkan, Nasabah KK BNI Duri Hanya Dilayani Seorang CS
- Hari Ozon Internasional 2021, KTH Bukik Ijau Kuansing Terima Penghargaan
- Bupati Kuansing Puji Ketekunan Petani Padi Gunung Kesiangan
- Selama Oktober 2021, OJK Gelar Bulan Inklusi Keuangan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com