Riauterkini-PEKANBARU- Dona Fitria, mantan Bendahara Pengeluaran di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Siak. Dinyatakan hakim terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

Sidang yang digelar secara virtual pada Selasa (14/12/21) sore di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru itu. Dona yang dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun.

" Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 3 bulan," ucap majelis hakim yang diketuai DR Dahlan SH MH.

Hukuman Dona yang lebih ringan dari tuntutan jaksa tersebut. Baik terdakwa jaksa penuntut, sama sama menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, JPU menuntut Donna dengan hukuma pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp300 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Dakwaan JPU menyebutkan, Donna terbukti melakukan dugaan korupsi anggaran rutin tahun 2013-2017 di Bappeda Kabupaten Siak, bersama Yan Prana, mantan Sekdaprov Riau, semasa bertugas di Bappeda Siak. Yan Prana sendiri telah divonis oleh hakim tipikor Pekanbaru.

Dalam pengelolaan anggaran rutin Bappeda Siak diduga telah terjadi penyimpangan dalam mengelola anggaran atas kegiatan pegadaan alat tulis kantor (ATK) pada Bappeda Kabupaten Siak TA 2015 sampai dengan TA 2017 dan melakukan pengelolaan anggaran makan minum pada Bappeda Kabupaten Siak TA 2013 - 2017.*(har)