Riauterkini - TELUKKUANTAN - Plt Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kuansing, Ir. H. Maisir, menyurati Inspektorat Kuansing, denga nomor surat 900/SETWAN-KS/Keu/2022/59 tanggal 20 Juni 2022.

Dalam surat tersebut Ir. H. Maisir, selaku Plt. Setwan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kuansing

Permintaan pemeriksaan itu terkait tidak terlaksananya rapat - rapat di DPRD Kuansing, sejak tiga bulan terakhir seperti rapat Banmus dan LKpJ disebabkan adanya pernyataan sikap 5 fraksi yang kalah dalam pemilihan AKD beberapa waktu lalu atau lebih dikenal koalisi Sanjai.

5 Fraksi yang menyatakan sikap tersebut, Partai Amanat Nasional nomor: 03/F-PAN.DPRD-KS/IV/2022 tangal 1 April 2022 perihal nota penolakan AKD.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia -Perjuangan nomor 008/NF/FPDIP/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal penolakan hasil Paipurna AKD.

Fraksi Demokat nomor 04/F.PD.DPRD.KS/IV/2022 tanggal 2 Juli 2022 nota penolakan AKD.

Fraksi Gerindra nomor 05/F.GERINDRA.DPRD/IV/2022 tanggl 1 April 2022 perihal penolakan AKD.

Fraksi PKS- Hanura nomor 03/F.PKS-Hanura.DPRD.KS/IV/2022 perihal penolakan AKD.

5 surat fraksi tersebut disampaikan kepada ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, secara tegas menyatakan tidak akan memenuhi segala bentuk persidangan di DPRD Kuansing.

Sehubungan dengan hal itu, maka  Setwan meminta kepastian hukum pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kuantan Singingi, ia memohon Inspektorat Kuansing, melakukan pemeriksaan khusus (riksus).

Karena sampai saat ini tidak melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah jo pasal 1 ayat (4) yang akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan Kabuapaten Kuantan Singingi kedepan.

Untuk diketahui Partai PKS sendiri secara tegas Ketuanya Syafril, menyatakan tidak ada mengeluarkan surat penolakan AKD. Akan tetapi karena Hanura hanya 1 Kursi dan tergabung dalam fraksi PKS sehingga dalam bersurat Hanura mencatumkan Partai PKS.

"Kita tidak ada membuat surat keberatan untuk tidak hadir yang dilakukan Koalisi Sanjai itu," tegas Syafril kepada wartawan, Sabtu tepatnya pertengahan Mei (14/5/2022) lalu.* (Jok)