Riauterkini- PEKANBARU - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Selasa (28/6/22), memeriksa tiga pejabat Pemkab Siak, terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Fakir Miskin dan Anak-anak Cacat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak TA. 2014 s/d 2019.

Ketiga saksi yang diperiksa sekitar pukul 09.30 WIB itu adalah M selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Pusako, kemudian SM, Camat Pusako dan D selaku Kabag Kesra Pusako.

"M, SM dan D diperiksa sebagai saksi terkait penyaluran dana bansos kepada pihak penerima Bansos di Kecamatan Pusako," terang Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto, SH MH melalui siaran persnya, Selasa siang.

Pemeriksaan kepada para saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang Tindak Pidana Korupsi serta pemeriksaan para saksi bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti dan memperkuat pembuktian," ucap Bambang.

Untuk diketahui, ada 15 item dana bansos yang diberikan kepada masyarakat. Tim jaksa menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran tersebut.

Item pertama adalah bansos bagi rumah tangga miskin. Bantuan ini diterima oleh 700 sampai 1000 orang penerima per tahun. Kedua bansos untuk penyandang cacat, ketiga bansos untuk fakir miskin, keempat bansos untuk yatim piatu, kelima bansos untuk suku terasing, keenam bansos untuk mahasiswa PTIQ dan IIQ.

Ketujuh bansos untuk mahasiswa luar negeri, kedelapan bansos untuk rombongan belajar, kesembilan bansos untuk beasiswa S1, kesepuluh bansos untuk beasiswa S2, kesebelas bansos untuk beasiswa D3.

Keduabelas, bansos untuk beasiswa S1 akhir/skripsi, ketigabelas bansos untuk beasiswa S2 akhir/tesis, keempatbelas bansos untuk beasiswa D3 akhir, dan terakhir bansos untuk karya ilmiah.***(har)