Riauterkini-MERANTI- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat rekonsiliasi penurunan angka stunting di aula Kantor Bupati, Rabu (20/7/2022).

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM dan Wakil Bupati AKBP (Purn) H. Asmar ikut langsung dalam rapat tersebut.

Dalam paparannya, Bupati Adil mengingatkan bahwa penurunan angka stunting merupakan hal penting yang menjadi amanat pemerintah pusat dan merupakan salah satu kepentingan nasional untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kedepannya.

“Stunting ini taruhannya terlalu besar kalau kita abaikan, dan dampaknya jangka panjang. Sehingga kita tidak bisa mengukur dalam jangka waktu yang seketika dalam penanganannya,” ujar Bupati.

Makanya, kata Adil, dalam penanganan stunting ini harus melihat banyak aspek, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku. Artinya, pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua stakeholder. Tidak hanya menjadi tugas instansi leader, tapi butuh keterlibatan semua pihak yang ada di negeri ini.

“Karena tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting, maka gerakan kita hari ini pastinya sia-sia, dan dapat dipastikan kegiatan kita hanya sebatas semboyan, tapi miskin gerakan,” tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama mendukung program kerja pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kepulauan Meranti. Dia mengingatkan pentingnya keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan, hal tersebut penting, agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi.

“Jika ada perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategi yang telah kita susun, segera lapor dan akan kita berikan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Wakil Bupati H. Asmar selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting menjelaskan bahaya stunting begitu berdampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk itu, katanya perlu ada penanganan yang serius dengan memberikan asupan gizi pada ibu hamil dan anak baduta (bawah 2 tahun) serta menjaga lingkungan agar tetap bersih.

“Tim Percepatan Penurunan Stunting memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Guna menjalankan tugas dan fungsi tersebut, ujarnya, dilaksanakan forum rekonsiliasi penurunan stunting sebagai tindak lanjut atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Agar dukungan daerah terhadap target nasional, dalam penurunan prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%, dapat tercapai.

“Untuk tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan sebanyak 25 desa yang menjadi lokasi fokus pencegahan dan penanggulangan stunting. Berbagai upaya sedang berjalan secara terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif,” jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si, Sekda Bambang Supriyanto, pimpinan Forkopimda, para Asisten Setdakab, Kepala OPD, Kepala Bagian serta pejabat dan tamu undangan lainnya.(Adv).