Riauterkini-JAKARTA– Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan observasi ke PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak, Jumat (12/8/2022).

Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Riau ini diterima oleh Direktur PT. SPR Langgak Jakarta Ikin Faizal dan Bussines Support Manager Mahpuzoh.

Tujuan dilakukannya pertemuan ini untuk mengevaluasi kinerja anak perusahaan BUMD PT. SPR, serta untuk memastikan manajemen perusahaan berjalan secara professional dan capaian atau realisasi dari target tahun 2022.

Pada kesempatan ini, Ikin Faizal menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja PT. SPR Langgak.

“Analisa produksi (produksi YTD) lebih rendah dari plan karena entri Januari 2022 yang dibawah plan. Lose oll karena pekerja wellservice di awal. Produksi bulan Juli 2022 lebih tinggi dari plan karena hasil pekerjaan wellservice sama dengan target karena proses set up pompa telah selesai dilaksanakan. Facility performance diatas target karena menjalankan pekerjaaan sesuai dengan standard operating untuk menjaga kehandalan qulpment, minimalisir oll lose,” ujar Direktur PT. SPR Langgak Jakarta ini.

Berikut merupakan persentase pekerja putra/i Riau, yaitu total pekerja 54 orang dengan putra/i Riau sebanyak 78 persen, dan non putra/i Riau sebanyak 22 persen.

Dengan rincian, jumlah pegawai yang berada di kantor lapangan sejumlah 33 orang dengan putra/i Riau sebanyak 94 persen, dan non putra/i Riau sebanyak 6 persen.

Sementara itu, jumlah pegawai yang berada di kantor Jakarta sejumlah 21 orang dengan putra/i Riau sebanyak 52 persen, dan non putra/i Riau sebanyak 48 persen.

PT. SPR Langgak sebagai salah satu perusahaan bisnis pada bidang industri minyak dan gas, tentulah membutuhkan manajemen yang professional, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi penerima PAD Provinsi Riau baik dalam bentuk deviden atau pajak.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai upaya untuk efesiensi dan efektivitas kinerja PT. SPR Langgak, diantaranya:

1. Keberadaan kantor penghubung di Jakarta terkesan cukup mewah, dilengkapi struktur organisasi yang cukup lengkap dengan jumlah pegawai berkisar 20 orang termasuk 4 orang manajer dan 1 orang general manajer. Sementara karyawan dilapangan masih sedikit. Sebagai perbandingan saja, PT. BSP memiliki kantor penghubung di Jakarta jumlah pegawainya hanya berkisar 3-4 orang.
2. Perlu adanya sistem tender yang transparan dan pengadaan peralatan yang betul-betul urgent atau kebutuhan untuk mencegah pengadaan barang yang belum dibutuhkan dilapangan sehingga tidak bertumpuk di gudang. Harus menghindari potensi munculnya kecurigaan publik akan adanya fee pengadaan barang yang belum urgent tersebut.
3. Sistem rekrutmen tenaga kerja perlu dilakukan secara professional dengan prinsip meritokrasi. Perlu dihindari cara-cara like and dislike dalam penilaian kepada calon karyawan agar sanksi dan rewerd dapat diterapkan secara berkeadilan.
4. Harus adanya perhatian serius pada jaminan keselamatan kerja karyawan. Oleh sebab itu, sangat perlu control safety pada setiap pekerjaan.***(adv)