Riauterkini - PEKANBARU - Serangkaian peristiwa kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia cenderung meningkat dari hari ke hari bahkan memakan begitu banyak korban jiwa.

Kasus kecelakaan menonjol yang menjadi perhatian publik seperti kecelakan mobil odong - odong tertabrak Kereta Api di Serang Banten dengan korban meninggal 9 orang, kecelakaan truk pertamina di Cibubur 10 orang meninggal dunia, kecelakan truk di bekasi dengan 10 orang meninggal dunia merupakan bagian dari rangkaian semua peristiwa kecelakan Lalu Lintas yang terjadi di tanah air.

Salah satu penyebab tingginya kecelakaan Lalu lintas Jalan di Indonesia karena adanya kelalaian manusia (human error).

Persoalan mitigasi dan penaganan keselamatan Lalu Lintas Jalan menemukan jalan buntu sehingga menjadi sorotan Publik seperti penegakan hukum dinilai masih lemah, infrastruktur Jalan sub standar, minimnya pendidikan berlalu lintas hingga menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara di Jalan raya.

Menyikapi hal tersebut Sekjend DPP Hikatama, Harmaini Wibowo, MT yang dihubungi awak mendia melalui sambungan seluler, Selasa (27/9/22) memberikan tanggapan bahwa keselamatan Jalan di Indonesia dapat dikatagorikan dalam kondisi ""cold blue" yang menandakan adanya kegentingan dan kegawat daruratan yang perlu segera mendapatkan penaganan serius.

“Saya kira semua sepakat kalau kondisi keselamatan Lalu Lintas Jalan begitu genting dan mengkhawatirkan / cold blue, informasi kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dihimpun dari berbagi sumber menyebutkan data korban meninggal akibat kecelakaan Lalu Lintas kita mencapai 20 sd 25 ribuan / tahun jauh dari target yang diharapkan.” Tutur Sekjend DPP. Hikatama yang berdomisili di Jakarta Timur.

Ia menekan bahwa sudah saatnya Pemerintah menetapkan kecelakan Jalan sebagai suatu peristiwa luar biasa dan perlu segera mengambil langkah kongkrit.

“Layak dijadiakan keadaan darurat karena memang jumlah korban begitu besar sehingga perlu kebijakan dan aksinyata. Saya mencoba membandingkan bagaimana Pemerintah mengani pandemi Covid - 19 yang begitu tegas dan terorganisir sehingga Indonesia mampu keluar dari permasalahan dengan cepat. Ini bisa dijadikan contoh dan studi kasus ya, bahwa persoalan kecelakaan dapat diatasi jika Pemerintah memang serius ingin menyelesaikannya," tutur Harmaini.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan Pemerintah menurut Harmaini adalah bagaimana caranya pendidikan berlalu lintas dapat menjadi kebutuhan dan masuk didalam kurikulum pendidikan baik pada tingakat sekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi untuk memperkenalkan keselamatan jalan kepada anak didik sejak dini.

“Semogga dapat perhatian dari Pemrintah dalam hal ini Menteri Pendidikan agar anak didik kita juga teredukasi tentang keselamatan berlalu lintas dan wajib dijadikan mata pelajaran / kurikulum tambahan disekolah maupun pada perguruan tinggi, disamping itu kita harapkan Institusi Pendidikan di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Kementrian Pendidikan menjadi garda terdepan turun tangan ikut mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas," tutup Harmaini.

Sebelumnya Peraturan Presiden Nomor 1Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan tahun 2018, WHO menerbitkan _Global Status Report on Road Safety_ (GSRRS) yang merupakan alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dekade Aksi Keselamatan Jalan tahun 2011 - 2O2O secara global. Dalam laporan tersebut dinyatakan, bahwa target penurunan jumlah fatalitas akibat kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 50 persen pada tahun 2020 sulit dicapai.***(rls)