Logo RTC
APINDO se-Riau Tunggu Hasil Uji Materil Permenaker 18/2022 ke MA

Riauterkini-PEKANBARU- Menyikapi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Permenaker 18/2022), DPP APINDO Riau dengan dukungan dari seluruh jajaran DPK APINDO di Kabupaten/Kota, bersikap untuk menunggu hasil Uji Materil atas Permenaker 18/2022 kepada Mahkamah Agung.

Sementara menunggu proses uji materil tersebut, APINDO memutuskan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum dalam forum perundingan di dewan pengupahan setempat.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Dewan Pengupahan Provinsi Riau Unsur Asosiasi Pengusaha Apindo Riau, Agus Setiawan bersama anggota tim, Bukhari, Zulfikar, Budi Agustono TW, Riky Hariansyah, Firdaus Bustami, Nila Riana dan Wan Dedi.

"Kita akan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila Gubernur menetapkan upah minimum yang bertentangan dengan PP 36/2021," terangnya.

Sikap tersebut dinyatakan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti, 1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), termasuk di dalamnya kluster ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR. APINDO dan KADIN sebagai perwakilan pengusaha bersama dengan unsur serikat pekerja/serikat buruh dalam Tim TRIPARTIT yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, terlibat aktif dalam proses penyusunan UUCK beserta Peraturan Pemerintah turunannya. 2. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) yang merupakan amanat dari Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam UUCK, sampai saat ini masih merupakan landasan hukum yang sah dalam pengaturan pengupahan di Indonesia termasuk penetapan upah minimum. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XIX/2021 tanggal 3 November 2021 dalam putusannya diantaranya: a. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu (2 tahun) sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan. b. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 4. UUCK yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 36/2021 telah mengatur secara komprehensif kebijakan pengupahan termasuk di dalamnya formula penghitungan upah minimum yang sesuai dengan filosofi upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) dan mengakomodir kondisi ekonomi (pertumbuhan ekonomi atau inflasi) serta ketenagakerjaan. UUCK dan PP 36/2021 juga tidak memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penafsiran lain ataupun mengambil kebijakan lain.

Point yang ke-5 adalah pada 18 November 2022, tanpa pembahasan dalam forum Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, serta bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) menerbitkan Permenaker 18/2022. 6. Permenaker 18/2022 mengatur antara lain, a. Mengubah formula penetapan upah minimum yang telah diatur dalam PP 36/2021 dengan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi, dengan formula yang menjumlah variabel inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu. b. Mengubah waktu penetapan upah minimum provinsi yang seharusnya dalam PP 36/2021 adalah 21 November menjadi 28 November, dan waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota yang seharusnya dalam PP 36/2021 adalah 30 November menjadi 7 Desember. c. Membuat pengaturan tambahan yang bertentangan dengan filosofi upah minimum dengan mengatur kriteria baru bagi penerima upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenaker 18/2022.

Point ke 7 adalah kepastian hukum dalam penetapan upah minimum menjadi faktor utama dalam berusaha dan diterbitkannya Permenaker 18/2022 telah menambah kegamangan investor dalam mengembangkan usahanya di Indonesia.*(H-we)

BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Jumat, 25 Nopember 2022

Elegan dan Mewah, Honda WR-V Mengaspal di Riau

Honda WR-V resmi meluncur di jalanan Riau. Hadir dengan elegan dan mewah.

Rabu, 02 Nopember 2022

Adira Finance Pekanbaru, Gelar SOBAT Expo 2022

Adira Finance Pekanbaru, Gelar SOBAT Expo 2022.

Galeri
Rabu, 17 Agustus 2022

Galeri,
Momentum HUT ke-77 RI, Gubri Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Gubernur Riau ( Syamsuar mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Advertorial
Selasa, 08 Nopember 2022

Advertorial,
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Terima Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi Pansus DPRD Rohul

Ketua Komisi III DPRD Riau Terima Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi Pansus DPRD Kabupaten Rohul.

Advertorial
Sabtu, 05 Nopember 2022

Advertorial,
992 Wisudawan UMRI Dikukuhkan, Athina Ibanez Oktaviolla Raih Pemuncak Tingkat Universitas

992 Wisudawan UMRI Dikukuhkan, Athina Ibanez Oktaviolla Raih Pemuncak Tingkat Universitas.

Galeri
Minggu, 14 Agustus 2022

Galeri,
Peringati Hari Konservasi Alam Nasional 2022, Gubri Syamsuar Tanam Pohon di Tahura SSH

Sempena Hari Konservasi Alam Nasional 2022, Gubri menanam pohon di Tahura Sultan Syarif Hasyim.

Advertorial
Kamis, 03 Nopember 2022

Advertorial,
Ketua DPRD Riau Dukung AMSI Perbaiki Ekosistem Bisnis Media

Konsistensi AMSI Riau memulihkan ekosistem bisnis media direspon legislator. Ketua DPRD Riau siap seiring-sejalan.

Berita Lainnya

Rabu, 30 Nopember 2022

Reses di Balik Alam, Masyarakat Doakan Syaiful Ardi Jadi Ketua DPRD


Rabu, 30 Nopember 2022

Ketua Komisi III Menjadi Narasumber Rakorwasda Provinsi Riau 2022


Rabu, 30 Nopember 2022

Indonesia Sustainable Fashion Conference Integrasikan Rantai Keberlanjutan di Industri Tekstil Dalam Negeri


Rabu, 30 Nopember 2022

Anggota Komisi I Mardianto Manan Hadiri Serah Terima 3 Eks Venue PON dari Pemprov ke UIR


Rabu, 30 Nopember 2022

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Tim OVOC IPB Kembangkan Komoditas Nanas dan Mangrove Penampi, Bengkalis


Rabu, 30 Nopember 2022

Stargazer, Cara Hyundai Manjakan Pengemudi


Rabu, 30 Nopember 2022

Diduga Cabuli Anak Dibawah Umur, Pria di Siak Ini Ditahan


Rabu, 30 Nopember 2022

Hingga Oktober 2022, Tercatat 172 Kasus HIV dan 138 AIDS di Pekanbaru


Rabu, 30 Nopember 2022

Rugikan Negara Rp2,9 M, Dua ASN Panwaslu Bengkalis 2015 Divonis 7 Tahun Penjara dan Wajib Ganti Rp1,468 M


Rabu, 30 Nopember 2022

AGPAII Kampar Gelar Event Akbar untuk Para Guru Agama Islam di Mahligai Bungsu Bangkinang


Rabu, 30 Nopember 2022

Reses Sederhana, Septian Nugraha Hadir di Kelurahan Gajah Sakti


Rabu, 30 Nopember 2022

Ali Azhar: Buruknya Kinerja Pemda Inhil Karena Lemahnya Fungsi Pengawasan Legislatif


Rabu, 30 Nopember 2022

Direktorat Intelkam Polda Riau Silaturahmi ke RPBD di Kabupaten Kuansing


Rabu, 30 Nopember 2022

Siapkan Strategi, Bawaslu Kampar Gelar Rapat Fasilitasi Penanganan Pelanggaran


Rabu, 30 Nopember 2022

Ungkap Kasus Narkoba dan Pembunuhan, 99 Personel Polres Bengkalis Terima Penghargaan


Rabu, 30 Nopember 2022

Tingkatkan Mutu Pelayanan Bibit, BPDAS Inrok Kunjungi Persemaian Rumpin


Rabu, 30 Nopember 2022

BRK Syariah Raih Penghargaan Bank Syariah Terbaik Kategori BPD


Selasa, 29 Nopember 2022

Putranya Disuntik Berkali-kali Mencari Pembuluh Darah, Ayah di Duri Ini Sesalkan Sikap Tim Medis RSUD Mandau


Selasa, 29 Nopember 2022

Personel Berprestasi Dapat Reward dari Kapolres Meranti


Selasa, 29 Nopember 2022

Kejari Inhil Musnahkan Barang Bukti Tindak Pidana, Narkotika dan Barang Rampasan