Riauterkini-PEKANBARU- Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Riau, Indra Khalid, Senin (20/11/23) menyampaikan, terhitung sejak tanggal 4 hingga 18 November 2023, terkait APS (Alat Peraga Sosialisasi) dan APK (Alat Peraga Kampanye) yang telah ditertibkan oleh Bawaslu Provinsi Riau saat ini sudah sebanyak 41.026.

Dari jumlah tersebut, jumlah APK yang ditertibkan di Pekanbaru sebanyak 1.461 APK, Dumai 1.808, Pelalawan 1.569, Kampar 6.593, Kuansing 2.119, Rohul 5.240, Rohil 1.649, Siak 2.326, Inhu 3.232, Inhil 11.635, Bengkalis 2.359 dan Meranti 1.035 buah APK.

Untuk itu, tambahnya,  Bawaslu Riau menghimbau kepada peserta pemilu agar dimasa jeda kampanye mentaati aturan tentang Pemilu. Berdasarkan keputusan KPU nomor 15 tahun 2023, dilarang kampanye terhitung sejak 4 November sampai 27 November sedangkan pelaksanaan kampanye dimulai 28 November 2023 dan berakhir 10 Februari 2024.

"Sesuai ketentuan, pemasangan APK pemilu ditempatkan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pemilu. Peserta pemilu wajib memperhatikan materi atau kalimat pada Alat Peraga Kampanye dengan tidak memuat unsur ajakan. Seperti coblos nomor urut sekian," terangnya.

Bawaslu juga meminta kepada seluruh calon DPRD, baik tingkat kota maupun provinsi untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi kampanye, menyebarkan brosur, kalender, kartu nama serta jenis kampanye lainnya sebelum tiba masa kampanye pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang.

Indra menambahkan bahwa Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan pengawasan secara melekat dengan membentuk tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD dan DPD RI untu melaksanakan piket pengawasan secara langsung di KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Kota se Provinsi Riau melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur oleh PKPU nomor 10 tahun 2023.*(H-we)