RIAUTERKINI--- BAGANSIAPIAPI --- KORPRI dan PGRI merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kompetensi digital dan budaya digital pemerintah. Integrasi aplikasi digital yang lebih baik dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

"Kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, dan perlindungan karir perlu ditingkatkan. Kami dari Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap program program utama Korpri juga program PGRI seperti kurikulum Merdeka Belajar dan guru penggerak yang berbasis digital," kata Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong saat menjadi pembina dalam peringatan ulang tahun KORPRI ke-52, HUT PGRI ke-78, dan Hari Guru Nasional didepan gedung BPKAD jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Rabu (30/11/2023) pagi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi dedikasi dan pengabdian para ASN, serta seluruh keluarga besar KORPRI di Kabupaten Rokan Hilir atas keberhasilan dalam mengatasi Pandemi Covid-19 dan pencapaian positif dalam mengendalikan inflasi dan menangani stunting yang tidak lepas dari kerja keras para ASN sehingga mencapai target 14.7%. Padahal, Pemerintah menargetkan angka 14 persen itu baru akan tercapai di tahun 2024.

Beliau menekankan pentingnya peran KORPRI dan PGRI sebagai bagian integral dalam pembangunan bangsa Indonesia dalam konteks perubahan zaman yang cepat dengan mendorong transformasi digital secara total sebagai bagian dari birokrasi yang responsif terhadap perubahan. Kerena dalam menghadapi tantangan zaman akan dipacu oleh perkembangan teknologi sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Dunia sudah digerakan oleh AI (Articifial Inteleigence), IoT (Internet of Thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama.

"Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan," kata Bupati yang dihadiri Ketua DPRD Rokan Hilir, unsur Forkopimda, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para jabatan Tinggi Pratama, Administratur dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital. Menurut data dari Diskominfotik Rokan Hilir, sambung Bupati, terdapat lebih 12 aplikasi digital dan Website Pemerintah. Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi.

"Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintatahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi," katanya.

Inilah mengapa kini pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing. Harapan saya, KORPRI dan PGRI mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Terakhir dalam pidatonya, Bupati meminta seluruh ASN se- Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 8,138 orang untuk senantiasa menjaga netralitas karena tidak lama lagi, Rokan Hilir akan menghadapi event demokratisasi terbesar di Indonesia yaitu pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau, serta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Rokan Hilir. Dia minta secara khusus kepada seluruh Pengurus KORPRI dan PGRI dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya, agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila dan UUD 1945.

" Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar KORPRI dan PGRI untuk terus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme. dan saya juga mengajak pengurus KORPRI dan PGRI untuk turut berperan dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak," cetusnya.

Dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, acara dilanjutkan dengan pemberian satya lencana kepada ASN yang telah mengabdi puluhan tahun dan foto bersama dengan seluruh unsur Forkopimda. (Rls)