Riauterkini- BAGANSINEMBAH - Bupati Rokan Hilir mengukuhkan Satuan Perlindungan Masyarakat Kepenghuluan dan Kelurahan Kecamatan Bagan Sinembah, Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya dan Simpang Kanan. Adapun jumlah tenaga Satlinmas yang dikukuhkan di ruangan aula pertemuan Hotel di Bagan Batu tersebut sebanyak 972 orang.

"Inilah yang terakhir untuk kita kukuhkan. Kemarin kita mengukuhkan Satlinmas untuk tujuh Kecamatan," kata Bupati Rokan Hilir, Senin (12/2/2024) di aula pertemuan hotel di Bagan Batu.

Pada hari sebelumnya, dilakukan pengukuhan Satlinmas untuk tujuh Kecamatan, di antaranya Kecamatan Pasir Limau Kapas. Namun, terdapat kendala dalam hal alokasi dana perjalanan dari Pasir Limau Kapas ke Bagansiapiapi, dimana dana sebesar Rp200 ribu dianggap kurang mencukupi. Ada kekhawatiran untuk menambahnya, mengingat potensi temuan. Oleh karena itu, penyaluran dana tetap disesuaikan dengan jumlah yang telah ditentukan.

Bupati mengungkapkan, perhatian utama saat ini adalah pengawasan ketat terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 1686 TPS di Rokan Hilir. Rencana awal adalah untuk menganggarkan semua perlengkapan Satlinmas, namun keterbatasan anggaran dan waktu memaksa, dia menyarankan untuk menggunakan perlengkapan lama.

"Kalau bisa pakailah dulu baju hitam dan putih biar seragam," ujarnya.

Meskipun telah memasuki masa tenang jelang pemilihan, Bupati menyampaikan kegelisahannya karena belum dilantiknya anggota Linmas. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab yang harus segera ditunaikan. Tingkat partisipasi pemilih menjadi fokus, dengan harapan tahun ini dapat meningkatkan partisipasi menjadi 99.9 persen, jauh di dibawah tingkat partisipasi pilkada sebelumnya yang hanya mencapai 65 persen.

Menurutnya, penyelenggaraan Satlinmas berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah, dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai induknya. Koordinasi dan pelaporan diharapkan dapat dilakukan secara efisien dari tingkat kepenghuluan hingga kecamatan. Setiap petugas Linmas ditugaskan untuk membuat laporan hasil perhitungan suara mulai dari tingkat DPRD hingga DPR RI, dengan tujuan memastikan data yang akurat dan terpercaya.

"Karena selama ini Polisi punya data Rekapitulasi perhitungan Suara, Bawaslu juga punya data. Untuk itu, pemerintah juga harus punya data karena jika ada terjadi sengketa maka data tersebut bisa kita adukan dengan data lembaga lain," kata Afrizal.

Dirinya menekankan pentingnya peran Linmas dalam mengamankan TPS dan mencegah terjadinya gangguan selama proses pemungutan suara. Ia mengusulkan untuk menugaskan satu petugas Linmas untuk setiap TPS, sebagai upaya optimalisasi pengawasan.

Selain tugas pengawasan, petugas Linmas juga bertugas untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi pemilih kepada warga, bahkan dengan mendatangi rumah per rumah. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas pemilihan.

Sementara itu, keberadaan TPS di wilayah Dumai, meskipun merupakan bagian dari masyarakat Rokan Hilir, tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, Bupati juga menyayangkan munculnya informasi palsu yang beredar menjelang pemilu, dan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, mengingat banyaknya akun palsu yang menyebarkan informasi palsu tersebut. ***(Rls)