Riauterkini-PEKANBARU- Pada periode tahun 2023 sampai dengan Maret 2024, OJK Provinsi Riau telah menerima sebanyak 515 pengaduan, baik secara online maupun walk-in yang telah tercatat di dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Demikian disampaikan Deputi Direktur OJK Riau, Elvira Azwan, Selasa (19/3/24). Menurutnya, pengaduan didominasi pengaduan sektor perbankan, yaitu sebanyak 48 persen, disusul sektor Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) sebanyak 41,6 persen.

Dari 515 pengaduan tersebut, sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) pengaduan berstatus ditutup/selesai, 31 (tiga puluh satu) penanganan LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK), 21 (dua puluh satu) pengaduan dalam penanganan PUJK, dan 17 (tujuh belas) pengaduan dalam status menunggu tanggapan konsumen.

"Sebanyak 9 pengaduan dihapus karena input ganda," terangnya.

OJK menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berinvestasi dan memastikan bahwa mereka berinvestasi di entitas yang legal dan terpercaya.

Masyarakat juga diimbau untuk memahami profil risiko dan tujuan keuangan mereka sebelum memilih instrumen investasi serta memanfaatkan fasilitas pinjaman online.

Hanya 2 Pengaduan Konsumen Tentang Pasar Modal

Dari 515 pengaduan yang masuk ke OJK Riau selama periode 2023-2024, jumlah pengaduan yang ditujukan untuk sektor pasar modal hanya 2 pengaduan. Itupun pengaduannya masuk ke OJK Riau pada tahun 2023 lalu. Sedangkan pada 2024, hingga Maret belum ada pengaduan yang masuk ke OJK Riau.

Terkait hal itu, Kepala Kantor Perwakilan BEI Riau, Emon Sulaiman mengatakan bahwa untuk pengaduan sebetulnya secara jumlah relatif kecil . Tapi, hal itu menjadi sarana instrospeksi dan pembelajaran buat seluruh pihak yang ada di industri pasar modal.

"Walaupun kecil namanya pengaduan artinya sebuah introspeksi dan pembelajaran agar ke depan bisa zero aduan," jelasnya.

Untuk aduan yang masuk ke OJK Riau secara langsung, Emon mengaku dirinya belum mendapatkan informasi detilenya.

"Saya belum mendapatkan informasinya. Bisa jadi yang diadukan konsumen itu investasi bodong yang mengaku pasar modal," tukasnya.*(H-we)