Riauterkini-BENGKALIS- Setelah ditetapkannya putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkalis, perkara pelanggaran administrasi yang memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis tidak terbukti melakukan pelanggaran adminiatrasi Pemilu.

Dalam hal ini pelapor, Iskandar dari Partai Gerindra melakukan pengajuan koreksi ke Bawaslu RI terkait putusan tersebut.

Terhadap pengajuan koreksi yang diajukan tersebut, Bawaslu RI memutuskan berdasarkan putusan koreksi Nomor 031 yang dikeluarkan, menolak permintaan koreksi tersebut.

"Artinya putusan itu menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis bahwa terlapor yaitu KPU Kabupaten Bengkalis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu berkaitan mekanisme, tata cara dan prosedur dalam penetapan perolehan kursi dan calon terpilih," ungkap Komisioner KPU Bengkalis Mukhlasin, S.Sos M.I.Kom, Kamis (13/6/24) seraya memperlihatkan salinan putusan.

Dikabarkan sebelumnya, Majelis Pemeriksa Bawaslu Bengkalis memutuskan KPU Bengkalis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara prosedur peraturan perundang undangan, dalam penerimaan laporan dana kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana dilaporkan Iskandar dari Partai Gerindra.

"Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara prosedur peraturan perundang undangan," vonis Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Bengkalis, Usman membacakan putusan sidang di Aula Bawaslu Jalan Antara, Kamis (30/5/24) lalu.

Ketua Majelis Hakim Bawaslu Bengkalis Usman, didampingi anggota Budi Kurnialis, Andi Setiawan, Ardi Suprianto, dan Mendra.

"Berdasarkan fakta persidangan terungkap PPP sudah melakukan submit LPPDK kepada KPU sesuai batas akhir waktu penyerahan tertanggal 29 Februari 2024 dan ada tanda terima," tambah Majelis Pemeriksa Bawaslu Budi Kurnialis waktu itu.***(dik)