Riauterkni - PEKANBARU - Penertiban rumah dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum juga tuntas. Masih ada lagi satu dari 33 unit rumah yang masih dikuasai mantan pejabat.

Demikian dikatakan Juru Bicara KPK RI Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (1/7/24). Dijelaskannya, satu unit rumah dinas tersebut beralamat di Jalan Dwikora, Kecamatan Sail, Pekanbaru.

"Tinggal satu unit lagi yang belum di Jalan Dwikora Pekanbaru," kata Tessa Mahardhika.

Siapa mantan pejabat dimaksud, Juru Bicara KPK RI tidak merincikannya. Namun menurutnya, KPK meminta agar semua rumah dinas yang dimiliki secara tidak sah sesuai aturan tersebut agar secepatnya dituntaskan.

Apalagi rumah-rumah berplat merah yang diperuntukan untuk mendukung operasional kedinasan tersebut selama ini diantaranya bahkan sudah ada disulap menjadi tempat usaha. Bahkan ada juga yang beralih kepemilikan.

Ada pun untuk 32 unit rumah dinas yang sudah dikembalikan tersebut sudah dilaporkan Pemprov Riau ke KPK. Laporan itu sudah diterima dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST).

"Sudah. Sudah dibuatkan (laporan) berita acarana," ujar Tessa lagi.

Selain rumah dinas, lembaga anti rasuah itu juga sudah menerima laporan progres penertiban hari ini. Yakni mobil dinas dari 98 tinggal 7 unit yang belum dilaporkan ke Pemprov Riau. Kemudian ada juga tanah kavlingan tinggal dua dari total 46 persil yang dikuasai.

KPK meminta agar permasalahan aset ini segera dituntaskan. Pemprov Riau pun diberi batas akhir hingga 10 Agustus mendatang. ***(mok)

Ket photo: Salah satu rumah dinas yang sudah diambil alih baru-baru ini.