Riauterkini-DUMAI - Sat Samapta Polres Dumai melaksanakan kegiatan Cooling System di Jalan Jeruk, Kelurahan Rimba Sekampung pada 1 Oktober 2024, sebagai bagian dari Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024.

Kegiatan ini berbentuk Forum Diskusi Grup (FDG) dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu serentak yang akan datang.

Kanit Pam Obvit Sat Samapta Polres Dumai, Iptu Samuel, hadir mewakili Kapolres Dumai, AKBP Dhovan Oktavianton.

Dalam kesempatan tersebut, Iptu Samuel menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan Pemilu.

“Kami mengajak semua warga Kelurahan Rimba Sekampung untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang bisa memecah belah masyarakat,” kata Iptu Samuel.

Selama diskusi, masyarakat membahas berbagai isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, khususnya selama masa kampanye Pemilu. Iptu Samuel mengingatkan bahwa semua elemen masyarakat perlu waspada dan responsif terhadap situasi yang bisa menciptakan kericuhan.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, terutama menjelang Pemilu," tegasnya.

Selain itu, Sat Samapta Polres Dumai mendorong warga untuk tidak golput dan menggunakan hak pilih mereka secara bijak pada 27 November 2024.

“Tidak menggunakan hak pilih bukanlah solusi. Kita harus aktif berpartisipasi dalam memilih pemimpin terbaik untuk masa depan kita,” tambah Iptu Samuel.

Iptu Samuel juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mengimbau agar tidak mudah percaya terhadap berita palsu (hoax), ujaran kebencian, dan isu SARA yang dapat memperburuk situasi.

"Hindari menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas. Kita harus mampu memilah mana informasi yang benar dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah," jelasnya.

Dalam forum diskusi tersebut, juga disampaikan seruan untuk menolak praktik politik uang (money politics) yang sering muncul menjelang pemilu. Iptu Samuel mengingatkan bahwa praktik tersebut dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

"Uang mungkin terlihat menarik di awal, tetapi kita harus memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi mereka, bukan karena imbalan materi," pungkasnya.*(had)