Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Sidang Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Riau, Ahli Hukum Justru Untungkan Terdakwa

Riauterkini - PEKANBARU - Sidang kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau tahun 2022, senilai lebih dari Rp2,3 miliar, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Sidang ini menghadirkan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Tengku Fauzan Tambusai, sebagai terdakwa.

Pada persidangan yang berlangsung Selasa (29/10/24), kuasa hukum terdakwa, Heriyanto SH menghadirkan dua ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri) untuk memperkuat pembelaan. Kedua ahli tersebut adalah Erdiansyah SH MH, pakar Hukum Pidana, dan Dr. Dodi Haryono SH MH, pakar Hukum Administrasi Negara.

Pada persidangan yang dipimpin oleh hakim Jimmi Maruli SH MH, keterangan kedua ahli dinilai memberikan keuntungan bagi terdakwa. Kuasa hukum terdakwa mempersoalkan keabsahan audit keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Riau, yang sebelumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai bukti.

Menurut Dr Dodi Haryono, Inspektorat Riau tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit dalam kasus ini. Dr Dodi menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak termasuk dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan oleh karena itu, posisi serta kewenangan BPK dan Inspektorat tidak dapat disamakan.

BPK memiliki undang-undang tersendiri sehingga tidak bisa disamakan kedudukannya dengan Inspektorat," ujar Dodi di hadapan majelis hakim.

Selain itu, Dr Dodi menjelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran administrasi harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administratif sebelum berlanjut ke ranah pidana. Mengingat terdakwa masih dalam pemeriksaan oleh tim internal Pemerintah Provinsi Riau, proses ini seharusnya dilanjutkan sebelum ada intervensi dari aparat penegak hukum.

“Jika ada pelanggaran administrasi, maka semestinya diselesaikan secara internal terlebih dahulu oleh pengawas pemerintah, baru kemudian aparat hukum mengambil alih jika diperlukan,” lanjutnya.

Dodi juga menyoroti Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk tanggung jawab penuh dari pihak yang menandatangani dokumen terkait, yang tidak dapat dialihkan ke orang lain sesuai asas tanggung jawab individu (persona responsibility).

Sementara itu, ahli hukum pidana Erdiansyah SH MH menyoroti adanya dugaan cacat hukum dalam proses penanganan kasus ini. Ia menjelaskan bahwa jika prosedur hukum dimulai dengan cara yang keliru, maka keseluruhan produk hukum yang dihasilkan menjadi tidak sah.

“Jika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak diberikan atau terlambat, seperti diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015, maka proses hukum tersebut dapat dianggap cacat,” tegas Erdiansyah.

Erdiansyah juga menyebutkan bahwa menurut Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur bahwa untuk memastikan adanya unsur kerugian negara, audit harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan memberikan angka kerugian yang pasti. Jika tidak, maka penetapan tersangka hingga sidang menjadi tidak sah.

Usai sidang, Heriyanto, selaku kuasa hukum terdakwa, menyatakan bahwa kasus ini terindikasi memiliki cacat prosedur yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa SPDP baru diterima oleh Tengku Fauzan setelah penahanannya, sedangkan penghitungan kerugian negara baru selesai pada Juli 2024, sementara Tengku Fauzan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Mei 2024.

"Fakta lain, pada saat penetapan tersangka, Tengku Fauzan masih dalam proses pemeriksaan administratif oleh tim internal Pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Heriyanto.

Heriyanto berharap majelis hakim dapat melihat secara jernih proses hukum yang dinilainya janggal ini dan berani mengambil keputusan yang adil. Ia berdoa agar hakim memberikan keputusan yang tepat, mengingat banyaknya ketidaksesuaian dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan.

Dalam perkara ini, terdakwa Tengku Fauzan didakwa oleh tim JPU, termasuk Dewi Shinta Dame SH MH, dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2021 sebagai perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan audit, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 2.332.826.140. ***(rls/mok)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 29 Oktober 2026

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru

New Honda Genio Tampil Kalcer Makin Retro dengan Warna Baru.

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 06 Oktober 2026

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru

Semakin Memperluas Jaringan di Sumatera, Dealer ke 51 Geely Hadir di Pekanbaru.

Advertorial
Jumat, 18 September 2026

Dampingi Kapolda Riau dan Pangdam TT, Bupati Inhu Tinjau Lokasi Karhutla

Bupati Inhu menerima menerima kunjungan Kapolda dan Pandang Tuanku Tambusai. Mendampingi meninjau kebakaran lahan.

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Kamis, 10 September 2026

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School

Capella Honda Riau Apresiasi 26 SMK Mitra Binaan Program AHASS Goes to School.

Berita Lainnya

Sabtu, 14 Nopember 2026

Tahun 2026 Rp3,57 Triliun, APBD Bengkalis 2027 Disepakati Rp1,98 Triliun


Sabtu, 14 Nopember 2026

Seremoni Pembukaan Jambore Remaja Bernegara Meriah, Willy Aditya Berikan Motivasi Peserta


Sabtu, 14 Nopember 2026

Jumat Keliling Polsek Tanah Putih, Polisi Serap Aspirasi Warga dan Perkuat Pesan Kamtibmas


Jumat, 13 Nopember 2026

Willy Aditya Hadiri Jambore Remaja Bernegara NasDem


Jumat, 13 Nopember 2026

EGM Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Dianugerahi Gelar Tokoh Bakti Bestari Pesisir Melaka


Jumat, 13 Nopember 2026

Hari Pahlawan, Ratusan Karyawan PTPN IV Regional III Bergerak Jadi Pahlawan Kemanusiaan


Jumat, 13 Nopember 2026

Pelaku Pembacokan Petugas Satpol PP Berhasil Dibekuk Polisi


Jumat, 13 Nopember 2026

Tuan Rumah, Bantan Matangkan Persiapan MTQ ke-51 Kabupaten Bengkalis


Jumat, 13 Nopember 2026

Sabu, Ekstasi hingga Ganja Dimusnahkan, Polres Rohil Tegaskan Perang terhadap Pengedar Narkoba


Jumat, 13 Nopember 2026

Capella Honda Tanamkan Prinsip 5P+ #Cari_Aman di Jalan


Jumat, 13 Nopember 2026

Ilmu Terasah, Karier Terarah: 18 Talenta Riau Disiapkan Jadi Pilar Energi


Jumat, 13 Nopember 2026

LAMR dan MUI Bengkalis Terbitkan Maklumat Bersama Jaga Marwah Negeri


Jumat, 13 Nopember 2026

Plt. Bupati Kuansing Serahkan Bantuan Keuangan untuk Tujuh Parpol


Jumat, 13 Nopember 2026

Bangun SPAM, Tirta Terubuk Bengkalis dan Minarta Dutahutama Teken MoU


Jumat, 13 Nopember 2026

Patroli Malam Polsek Tanah Putih Sasar Jalur Pipa PHR, Cegah Gangguan Kamtibmas


Jumat, 13 Nopember 2026

Pekanbaru Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 Bidang Infrastruktur, Diserahkan Langsung oleh Menko AHY


Jumat, 13 Nopember 2026

Dua Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Razia Pekat di Kos Sakato Pangkalan Kerinci


Jumat, 13 Nopember 2026

Terima Penghargaan, Bupati Siak Malah Bawa Catatan Kritis Terkait BPJS Kesehatan


Kamis, 12 Nopember 2026

Polsek Bagan Sinembah Evakuasi Jenazah Pria yang Tewas Diduga Tersengat Listrik


Kamis, 12 Nopember 2026

Kader Golkar Pelalawan Tolak Calon Luar, Aspirasi Dibawa ke Sekjen M. Sarmuji