Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
Sidang Korupsi Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Riau, Ahli Hukum Justru Untungkan Terdakwa

Riauterkini - PEKANBARU - Sidang kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau tahun 2022, senilai lebih dari Rp2,3 miliar, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Sidang ini menghadirkan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau, Tengku Fauzan Tambusai, sebagai terdakwa.

Pada persidangan yang berlangsung Selasa (29/10/24), kuasa hukum terdakwa, Heriyanto SH menghadirkan dua ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri) untuk memperkuat pembelaan. Kedua ahli tersebut adalah Erdiansyah SH MH, pakar Hukum Pidana, dan Dr. Dodi Haryono SH MH, pakar Hukum Administrasi Negara.

Pada persidangan yang dipimpin oleh hakim Jimmi Maruli SH MH, keterangan kedua ahli dinilai memberikan keuntungan bagi terdakwa. Kuasa hukum terdakwa mempersoalkan keabsahan audit keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Riau, yang sebelumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai bukti.

Menurut Dr Dodi Haryono, Inspektorat Riau tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit dalam kasus ini. Dr Dodi menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak termasuk dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan oleh karena itu, posisi serta kewenangan BPK dan Inspektorat tidak dapat disamakan.

BPK memiliki undang-undang tersendiri sehingga tidak bisa disamakan kedudukannya dengan Inspektorat," ujar Dodi di hadapan majelis hakim.

Selain itu, Dr Dodi menjelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran administrasi harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme administratif sebelum berlanjut ke ranah pidana. Mengingat terdakwa masih dalam pemeriksaan oleh tim internal Pemerintah Provinsi Riau, proses ini seharusnya dilanjutkan sebelum ada intervensi dari aparat penegak hukum.

“Jika ada pelanggaran administrasi, maka semestinya diselesaikan secara internal terlebih dahulu oleh pengawas pemerintah, baru kemudian aparat hukum mengambil alih jika diperlukan,” lanjutnya.

Dodi juga menyoroti Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk tanggung jawab penuh dari pihak yang menandatangani dokumen terkait, yang tidak dapat dialihkan ke orang lain sesuai asas tanggung jawab individu (persona responsibility).

Sementara itu, ahli hukum pidana Erdiansyah SH MH menyoroti adanya dugaan cacat hukum dalam proses penanganan kasus ini. Ia menjelaskan bahwa jika prosedur hukum dimulai dengan cara yang keliru, maka keseluruhan produk hukum yang dihasilkan menjadi tidak sah.

“Jika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak diberikan atau terlambat, seperti diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015, maka proses hukum tersebut dapat dianggap cacat,” tegas Erdiansyah.

Erdiansyah juga menyebutkan bahwa menurut Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor mengatur bahwa untuk memastikan adanya unsur kerugian negara, audit harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan memberikan angka kerugian yang pasti. Jika tidak, maka penetapan tersangka hingga sidang menjadi tidak sah.

Usai sidang, Heriyanto, selaku kuasa hukum terdakwa, menyatakan bahwa kasus ini terindikasi memiliki cacat prosedur yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa SPDP baru diterima oleh Tengku Fauzan setelah penahanannya, sedangkan penghitungan kerugian negara baru selesai pada Juli 2024, sementara Tengku Fauzan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Mei 2024.

"Fakta lain, pada saat penetapan tersangka, Tengku Fauzan masih dalam proses pemeriksaan administratif oleh tim internal Pemerintah Provinsi Riau,” ungkap Heriyanto.

Heriyanto berharap majelis hakim dapat melihat secara jernih proses hukum yang dinilainya janggal ini dan berani mengambil keputusan yang adil. Ia berdoa agar hakim memberikan keputusan yang tepat, mengingat banyaknya ketidaksesuaian dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan.

Dalam perkara ini, terdakwa Tengku Fauzan didakwa oleh tim JPU, termasuk Dewi Shinta Dame SH MH, dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2021 sebagai perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan audit, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 2.332.826.140. ***(rls/mok)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau.

Berita Lainnya

Selasa, 17 Nopember 2026

Polres Rohul Akui Tangkap Pemerkosa dan Pembunuh Adik Kandung


Selasa, 17 Nopember 2026

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau


Selasa, 17 Nopember 2026

Gagal Naik Dermaga, Truk Bermuatan Sawit Terjun ke Laut di Sei. Selari Bengkalis


Senin, 16 Nopember 2026

Jaga Ketersediaan Stok Jelang Akhir Tahun, PPN Sumbagut Tingkatkan Penyaluran BBM di Riau


Senin, 16 Nopember 2026

H. Muklisin Buka Peluang Guru Kuansing Kuliah hingga S3, Gandeng UNISDA Lamongan


Senin, 16 Nopember 2026

Awali Operasi Zebra, Satlantas Bengkalis Edukasi Pengendara


Senin, 16 Nopember 2026

Heboh di Medsos, Remaja di Tambusai, Rohul Perkosa dan Bunuh Adik Kandung


Senin, 16 Nopember 2026

HKm Lalang Jaya Abadi Pelalawan Kembangkan Agroforestri Gambut melalui Panen Perdana Nanas Ratu


Senin, 16 Nopember 2026

Lincah di Balam South, Masif di Minas: Mengintip Resep Ganda PHR Bangkitkan Lapangan Tua Blok Rokan


Senin, 16 Nopember 2026

Mendiktisaintek Puji PTPN IV Hilirisasi Limbah Sawit Sumber Energi Alternatif


Senin, 16 Nopember 2026

Pemprov Riau Siapkan Rp100 Miliar untuk Penyertaan Modal BRK Syariah dan Jamkrida


Senin, 16 Nopember 2026

Gunakan Alat Timbang Mobil, Berat Buaya Undan Inhil Capai 420 Kilogram


Senin, 16 Nopember 2026

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Resmi Digelar, Polres Rohil Kerahkan 67 Personel


Senin, 16 Nopember 2026

Jaga Keamanan Ibadah Minggu, Polsek Tanah Putih Patroli ke Sejumlah Gereja


Senin, 16 Nopember 2026

Bupati Herman Sampaikan Apresiasi atas Pengabdian Letkol Arm Wahid Mustofa Selama Bertugas di Inhil


Senin, 16 Nopember 2026

Polres Inhil Laksanakan Apel Gelar Pasukan Ops Zebra Lancang Kuning 2026


Senin, 16 Nopember 2026

Rp101 Miliar untuk Arena Pacu Jalur, Penataan Kawasan Dimulai 2027


Senin, 16 Nopember 2026

Dirikan Sekolah Pranikah, DPPPA Bengkalis Puji Inisiatif Salimah


Senin, 16 Nopember 2026

ACTION Season 5, Ajang Leadership Project Murid AIS dalam Mengembangkan Kreativitas, Sportivitas dan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda


Minggu, 15 Nopember 2026

KKP Cari Solusi Penanganan Buaya 4,8 Meter di Inhil, Tim Bakal Turun ke Tembilahan