Riauterkini l-BANGKINANG– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kampar mengungkapkan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna yang digelar di DPRD Kampar.

Juru Bicara Fraksi PKB, Ramli, S.Kom, menegaskan bahwa RAPBD harus mengutamakan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berbasis pada kerakyatan dan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Kabupaten Kampar.

Menurut Ramli dari Fraksi PKB, Kabupaten Kampar memiliki potensi SDA yang melimpah, seperti lahan perkebunan karet dan kelapa sawit, yang harus dimanfaatkan dengan baik. Mereka mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi juga mulai mengolahnya menjadi produk bernilai tambah.

"Sebagai contoh, Fraksi PKB mendorong pengembangan kualitas dan daya saing produk karet serta produksi biodiesel B50 dari minyak kelapa sawit, sejalan dengan program nasional pemerintah," jelas Ramli dihadapan ruang sidang, Kamis (28/12/2024).

Fraksi PKB juga mengusulkan pembangunan kilang minyak dan pabrik biodiesel lokal di Kampar, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan perekonomian daerah secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam pandangan umum ini, Fraksi PKB menekankan tiga sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian serius, yaitu:

1. Peningkatan Fasilitas Kesehatan Fraksi PKB mendesak agar anggaran kesehatan lebih besar dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil. Mereka juga menyoroti pentingnya program kesehatan preventif dan promotif, seperti edukasi kesehatan bagi masyarakat.

2. Pembangunan Infrastruktur Pembangunan jalan yang rusak dan rehabilitasi infrastruktur lainnya menjadi fokus utama Fraksi PKB. Mereka menganggap aksesibilitas yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah mobilitas masyarakat.

3. Ketahanan Pangan Fraksi PKB menganggap ketahanan pangan sebagai isu krusial dan mendesak pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, memperbaiki sarana dan prasarana pertanian, serta memperluas lahan produktif.

Selain itu, Fraksi PKB mengusulkan pengaktifan kembali program beasiswa yang terhenti sejak 2016 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan bagi guru mengaji dan pengembangan pondok pesantren di Kampar.

"Kami menekankan pentingnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta potensi besar sektor pariwisata yang belum tergarap maksimal," jelas Ramli lagi.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa RAPBD bukan hanya sekadar dokumen keuangan, melainkan sebuah komitmen moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah.

"Fraksi PKB siap mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, serta memberikan kritik konstruktif terhadap program yang dianggap kurang berdampak positif," pungkas Ramli.

Dengan harapan, pandangan ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kampar yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. ***(Dan)