Riauterkini-PELALAWAN – Bupati Pelalawan H. Zukri, S.E, menghadiri acara pencanangan pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, Selasa (14/1/2025). Acara yang berlangsung di halaman kantor tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Dalam sambutannya, Bupati Zukri berharap agar dengan pencanangan zona integritas ini, pelayanan di Kantor Pertanahan Pelalawan akan semakin baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa integritas sangat penting dalam menjalankan pelayanan pemerintahan yang lebih baik.

“Sebagai Bupati, saya berharap komitmen yang telah dibuat ini dapat dijalankan dengan istiqomah. Integritas yang ditegakkan oleh pemimpin dan lembaga akan berdampak langsung pada rakyat. Jika pelayanan semakin baik, masyarakat akan hidup lebih sejahtera. Saya optimis dengan pencanangan ini, pelayanan akan semakin cepat dan mampu membantu masyarakat kecil,” ujar Bupati Zukri.

Kepala BPN Pelalawan, Ir. Umar Fathoni, M.Si, menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas adalah bagian dari reformasi birokrasi yang menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan yang bersih dan profesional.

“Kami bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, dan kapasitas birokrasi yang handal. Untuk mencapai zona integritas, ada enam fokus yang akan kami jalankan, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Umar.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Riau, Kepala Perwakilan Ombudsman Riau Bambang Pratama, Forkopimda Pelalawan, serta sejumlah undangan lainnya. Pencanangan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dan BPN Pelalawan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memberantas korupsi, serta menciptakan birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***(ang)