Riauterkini - PEKANBARU- Ditreskrimsus Polda Riau kumpulkan sejumlah pegawai Sekretariat DPRD Riau untuk kembangkan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) fiktif di Gedung DPRD Riau, Jumat (17/01/25). Pertemuan tertutup tersebut dihadiri Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan.

"Kami sengaja mengumpulkan ASN, THL, tenaga ahli, dan honorer yang diduga menerima dana SPPD fiktif. Kita menekankan agar mereka segera mengembalikan uang tersebut kepada penyidik untuk disita sebagai barang bukti," ujar Kombes Ade didampingi Subdit III Tipikor Reskrimsus Polda Riau serta Plt Sekwan DPRD Riau.

Pertemuan itu dihadiri 297 pegawai hadir dan sisanya mengikuti melalui online lantaran berada di luar kota.

Selain meminta pengembalian uang, dalam pertemuan itu Polda Riau juga memperingatkan ada konsekuensi hukum jika dana yang diterima tidak kunjung dikembalikan. Dimana Polda Riau memberikan waktu hingga akhir Januari mendatang.

Untuk diketahui, sampai saat ini penyidik Polda Riau telah menyita uang sebesar Rp71 miliar. Ini belum termasuk aset bergerak dan tidak bergerak terkait kasus tersebut. Sementara sedikitnya ada 351 orang diperiksa.

"Ada tiga klaster penerima aliran dana SPPD fiktif, yakni ASN, tenaga ahli, dan honorer," ujar Kombes Ade

Kombes Ade menegaskan bahwa pihaknya akan mempercepat pengungkapan kasus ini. Dimana diperkirakannya akhir Januari penghitungan kerugian negara akan selesai. Kemudian akan gelar perkara di Bareskrim Polri dan penetapan tersangka.***(Arl)