Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
RDP dengan Komisi II DPR, Lemtari Bawa Bamasalah Konflik Agraria Sawit ke Tingkat Nasional

Riauterkini, PEKANBARU – Komisi II DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik agraria di Provinsi Riau, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit.

RDP ini dihadiri oleh DPP LEMTARI (Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia) bersama mitra organisasi, seperti Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau, KNPI Riau, dan Laskar Melayu Riau.

H. Nasaruddin, Juru Bicara DPP LEMTARI yang juga Ketua Umum Jaringan Nasional (JARNAS) for Prabowo-Gibran dalam pemaparannya menyampaikan bahwa konflik agraria di Riau telah menjadi persoalan kronis yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah.

Dia menyoroti bahwa dari total 4 juta hektar lahan sawit di Riau, hanya 1,8 juta hektar yang memiliki izin resmi.

“Sebanyak 1,8 juta hektar lahan sawit berada di kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo, yang sebagian besar digarap tanpa izin. Selain itu, 300 ribu hektar lainnya berada di Area Penggunaan Lain (APL) namun digarap perusahaan tanpa HGU. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat adat tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan,” ujar H. Nasaruddin.

Dalam rapat tersebut, DPP LEMTARI dan sejumlah mitranya memaparkan sejumlah konflik agraria yang terjadi di enam kabupaten di Riau. Beberapa kasus yang disorot antara lain:

Kabupaten Kampar: Sengketa lahan antara PT. PSPI dengan PTPN V, serta konflik PT. Agro Abadi Unit 2 dengan masyarakat Desa Muntalik.

Kabupaten Pelalawan: Konflik antara PT. MAL (Duta Palma Group) dengan masyarakat Kerumutan, serta sengketa PT. Serikat Putra dengan masyarakat Bandar Petalangan dan Bunut.

Kabupaten Bengkalis: Konflik masyarakat Sakai dengan PT. Murini, PT. Panahatan, dan PT. Arara Abadi. Kabupaten Rokan Hulu: Sengketa masyarakat adat Luhak Kepenuhan dengan PT. Aditya Palma Nusantara dan PT. Eluan Mahkota.

Kabupaten Siak: Konflik PT. Surya Intisari Raya dengan masyarakat adat Tebing Tinggi Okura, serta sengketa PT. Aneka Inti Persada dengan masyarakat Kecamatan Tualang.

Dalam rapat tersebut, H. Nasaruddin mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Juni 2025 yang menjadi langkah strategis dalam penyelesaian konflik agraria. Menurutnya Perpres ini mengatur tentang Penyelesaian Konflik Agraria dan Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan.

Perpres ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, terutama di daerah-daerah yang rawan seperti Riau. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan perhatian serius terhadap isu agraria, DPP LEMTARI mendukung langkah-langkah strategis Presiden dalam menyelesaikan konflik agraria dan tata kelola perkebunan sawit di Riau.

“Kami percaya bahwa perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden, bersama dukungan DPR RI, akan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan sengketa lahan, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan,” ujar H. Nasaruddin.

H. Nasaruddin menyampaikan beberapa usulan strategis kepada Presiden Republik Indonesia melalui DPR RI, di antaranya: Pembentukan Badan Sawit Nasional untuk mengelola sawit dari hulu ke hilir, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keuntungan bagi petani serta pengusaha sawit.

Pembentukan Badan Agraria Nasional untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan maupun non-hutan. Penegakan rekomendasi Pansus DPRD Riau 2015 untuk mengembalikan lahan di luar HGU kepada negara dan mendistribusikannya kepada masyarakat melalui lembaga adat atau koperasi masyarakat setempat.

Memastikan kewajiban kemitraan 20% untuk masyarakat dari total luas izin yang dimiliki perusahaan. Komisi II DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam rapat ini. Ketua Komisi II menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Riau membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat.

“Masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Kami akan memastikan usulan ini dibahas lebih lanjut agar ada solusi konkret dan adil bagi semua pihak,” ujar Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

H. Nasaruddin menutup dengan harapan besar agar pemerintah segera bertindak tegas dalam menyelesaikan konflik agraria di Riau. "Kami berharap Presiden dan DPR RI dapat segera membentuk badan khusus untuk menangani masalah sawit dan agraria. Ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan bangsa,” pungkasnya.

Rapat ini menjadi langkah penting dalam membawa isu agraria di Riau ke tingkat nasional, dengan harapan segera ada solusi nyata untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Hadir dalam rapat ini, Ketua DPP LEMTARI, Suhaili Husin; Datuk Mudo; Datuk Heri Ismanto, S.Th.I; Ketua Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau.***(Rls)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman: Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke-56 Inhil, Bukan Hiburan Semata tapi Media Syiar Islam

Bupati Herman Nilai Kemeriahan Pawai Taaruf MTQ ke 56 Inhil, Bukan Sekadar Hiburan Semata Tapi Menjadi Media Syiar Islam.

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Bupati Herman Tekankan Akurasi Data dalam Persiapan Penghitungan Ekonomi Inhil Setiap Triwulan

Advertorial
Kamis, 19 Nopember 2026

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan, Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Diikuti 3.048 Peserta dari 20 Kecamatan Bupati H. Herman Bersama Ketua TP PKK Lepas Pawai Ta'aruf MTQ Ke-56 Inhil

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Berita Lainnya

Rabu, 18 Nopember 2026

PGN Perkuat Kedekatan dengan Pelanggan Kecil di Pelalawan melalui Program “Growing Together with Gas Kita”


Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir


Rabu, 18 Nopember 2026

Police Go to School, Satlantas Pelalawan Edukasi Pelajar SMAN 1 Pangkalan Kerinci Tertib Berlalu Lintas


Rabu, 18 Nopember 2026

Pertamina Patra Niaga dan Unri Asah Keterampilan Warga Olah Ekowisata Mangrove


Rabu, 18 Nopember 2026

Plt Bupati Muklisin Apresiasi Dedikasi AKBP Hidayat Perdana, Sambut AKBP Rooy Noor sebagai Kapolres Kuansing


Rabu, 18 Nopember 2026

Dugaan Penerimaan Uang Suap, Bupati Non Aktif Kuansing Segera Diadili


Rabu, 18 Nopember 2026

Tinjau Langsung Pilkades, Bupati Pelalawan Sampaikan Pesan Ini


Rabu, 18 Nopember 2026

LP-KPK Gugat Mantan Gubri Rusli Zainal Terkait Status Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji - Unilak


Rabu, 18 Nopember 2026

Dukung Quick Wins Kapolri, Kapolsek Tanah Putih Duduk Bersama Warga Cempedak Rahuk Bahas Kamtibmas


Rabu, 18 Nopember 2026

Agung Nugroho Siapkan Umrah Gratis untuk Ratusan Warga pada 2027, Ini Kriteria Penerimanya


Rabu, 18 Nopember 2026

Pulau Bengkalis Bergantung PLTD, Wabup Bagus Desak PLN Percepat Kabel Bawah Laut


Rabu, 18 Nopember 2026

Nenek 70 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos


Selasa, 17 Nopember 2026

Tingkatkan Kemandirian Nelayan dan Tembus Pasar Global, Bupati Rohil Hadiri Peresmian SPBUN Pertama dan Pelepasan Ekspor ke Malaysia


Selasa, 17 Nopember 2026

Perkuat Implementasi Satu Data Indonesia, Kadis Kominfoss Kuansing Konsultasi ke BPS


Selasa, 17 Nopember 2026

Satpol PP Pekanbaru Bongkar 13 Bangunan Liar di Air Hitam, 120 Personel Dikerahkan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Golkar Pelalawan Matangkan Musda Ke-VI, Tinggal Cetak Baliho


Selasa, 17 Nopember 2026

Bidpropam Polda Riau Periksa 8 Personel Polres Pelalawan


Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah


Selasa, 17 Nopember 2026

Tabligh Akbar Polres Pelalawan Bersama UAS, Polisi dan Masyarakat Satukan Hati Menanam Kebaikan