Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
RDP dengan Komisi II DPR, Lemtari Bawa Bamasalah Konflik Agraria Sawit ke Tingkat Nasional

Riauterkini, PEKANBARU – Komisi II DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik agraria di Provinsi Riau, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit.

RDP ini dihadiri oleh DPP LEMTARI (Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia) bersama mitra organisasi, seperti Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau, KNPI Riau, dan Laskar Melayu Riau.

H. Nasaruddin, Juru Bicara DPP LEMTARI yang juga Ketua Umum Jaringan Nasional (JARNAS) for Prabowo-Gibran dalam pemaparannya menyampaikan bahwa konflik agraria di Riau telah menjadi persoalan kronis yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah.

Dia menyoroti bahwa dari total 4 juta hektar lahan sawit di Riau, hanya 1,8 juta hektar yang memiliki izin resmi.

“Sebanyak 1,8 juta hektar lahan sawit berada di kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo, yang sebagian besar digarap tanpa izin. Selain itu, 300 ribu hektar lainnya berada di Area Penggunaan Lain (APL) namun digarap perusahaan tanpa HGU. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat adat tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan,” ujar H. Nasaruddin.

Dalam rapat tersebut, DPP LEMTARI dan sejumlah mitranya memaparkan sejumlah konflik agraria yang terjadi di enam kabupaten di Riau. Beberapa kasus yang disorot antara lain:

Kabupaten Kampar: Sengketa lahan antara PT. PSPI dengan PTPN V, serta konflik PT. Agro Abadi Unit 2 dengan masyarakat Desa Muntalik.

Kabupaten Pelalawan: Konflik antara PT. MAL (Duta Palma Group) dengan masyarakat Kerumutan, serta sengketa PT. Serikat Putra dengan masyarakat Bandar Petalangan dan Bunut.

Kabupaten Bengkalis: Konflik masyarakat Sakai dengan PT. Murini, PT. Panahatan, dan PT. Arara Abadi. Kabupaten Rokan Hulu: Sengketa masyarakat adat Luhak Kepenuhan dengan PT. Aditya Palma Nusantara dan PT. Eluan Mahkota.

Kabupaten Siak: Konflik PT. Surya Intisari Raya dengan masyarakat adat Tebing Tinggi Okura, serta sengketa PT. Aneka Inti Persada dengan masyarakat Kecamatan Tualang.

Dalam rapat tersebut, H. Nasaruddin mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Juni 2025 yang menjadi langkah strategis dalam penyelesaian konflik agraria. Menurutnya Perpres ini mengatur tentang Penyelesaian Konflik Agraria dan Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan.

Perpres ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, terutama di daerah-daerah yang rawan seperti Riau. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan perhatian serius terhadap isu agraria, DPP LEMTARI mendukung langkah-langkah strategis Presiden dalam menyelesaikan konflik agraria dan tata kelola perkebunan sawit di Riau.

“Kami percaya bahwa perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden, bersama dukungan DPR RI, akan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan sengketa lahan, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan,” ujar H. Nasaruddin.

H. Nasaruddin menyampaikan beberapa usulan strategis kepada Presiden Republik Indonesia melalui DPR RI, di antaranya: Pembentukan Badan Sawit Nasional untuk mengelola sawit dari hulu ke hilir, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keuntungan bagi petani serta pengusaha sawit.

Pembentukan Badan Agraria Nasional untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan maupun non-hutan. Penegakan rekomendasi Pansus DPRD Riau 2015 untuk mengembalikan lahan di luar HGU kepada negara dan mendistribusikannya kepada masyarakat melalui lembaga adat atau koperasi masyarakat setempat.

Memastikan kewajiban kemitraan 20% untuk masyarakat dari total luas izin yang dimiliki perusahaan. Komisi II DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam rapat ini. Ketua Komisi II menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Riau membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat.

“Masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Kami akan memastikan usulan ini dibahas lebih lanjut agar ada solusi konkret dan adil bagi semua pihak,” ujar Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

H. Nasaruddin menutup dengan harapan besar agar pemerintah segera bertindak tegas dalam menyelesaikan konflik agraria di Riau. "Kami berharap Presiden dan DPR RI dapat segera membentuk badan khusus untuk menangani masalah sawit dan agraria. Ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan bangsa,” pungkasnya.

Rapat ini menjadi langkah penting dalam membawa isu agraria di Riau ke tingkat nasional, dengan harapan segera ada solusi nyata untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Hadir dalam rapat ini, Ketua DPP LEMTARI, Suhaili Husin; Datuk Mudo; Datuk Heri Ismanto, S.Th.I; Ketua Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau.***(Rls)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau.

Berita Lainnya

Selasa, 17 Nopember 2026

Honda PCX 160 Jawab Kebutuhan Mobilitas Masyarakat Riau


Selasa, 17 Nopember 2026

Gagal Naik Dermaga, Truk Bermuatan Sawit Terjun ke Laut di Sei. Selari Bengkalis


Senin, 16 Nopember 2026

Jaga Ketersediaan Stok Jelang Akhir Tahun, PPN Sumbagut Tingkatkan Penyaluran BBM di Riau


Senin, 16 Nopember 2026

H. Muklisin Buka Peluang Guru Kuansing Kuliah hingga S3, Gandeng UNISDA Lamongan


Senin, 16 Nopember 2026

Awali Operasi Zebra, Satlantas Bengkalis Edukasi Pengendara


Senin, 16 Nopember 2026

Heboh di Medsos, Remaja di Tambusai, Rohul Perkosa dan Bunuh Adik Kandung


Senin, 16 Nopember 2026

HKm Lalang Jaya Abadi Pelalawan Kembangkan Agroforestri Gambut melalui Panen Perdana Nanas Ratu


Senin, 16 Nopember 2026

Lincah di Balam South, Masif di Minas: Mengintip Resep Ganda PHR Bangkitkan Lapangan Tua Blok Rokan


Senin, 16 Nopember 2026

Mendiktisaintek Puji PTPN IV Hilirisasi Limbah Sawit Sumber Energi Alternatif


Senin, 16 Nopember 2026

Pemprov Riau Siapkan Rp100 Miliar untuk Penyertaan Modal BRK Syariah dan Jamkrida


Senin, 16 Nopember 2026

Gunakan Alat Timbang Mobil, Berat Buaya Undan Inhil Capai 420 Kilogram


Senin, 16 Nopember 2026

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Resmi Digelar, Polres Rohil Kerahkan 67 Personel


Senin, 16 Nopember 2026

Jaga Keamanan Ibadah Minggu, Polsek Tanah Putih Patroli ke Sejumlah Gereja


Senin, 16 Nopember 2026

Bupati Herman Sampaikan Apresiasi atas Pengabdian Letkol Arm Wahid Mustofa Selama Bertugas di Inhil


Senin, 16 Nopember 2026

Polres Inhil Laksanakan Apel Gelar Pasukan Ops Zebra Lancang Kuning 2026


Senin, 16 Nopember 2026

Rp101 Miliar untuk Arena Pacu Jalur, Penataan Kawasan Dimulai 2027


Senin, 16 Nopember 2026

Dirikan Sekolah Pranikah, DPPPA Bengkalis Puji Inisiatif Salimah


Senin, 16 Nopember 2026

ACTION Season 5, Ajang Leadership Project Murid AIS dalam Mengembangkan Kreativitas, Sportivitas dan Jiwa Kepemimpinan Generasi Muda


Minggu, 15 Nopember 2026

KKP Cari Solusi Penanganan Buaya 4,8 Meter di Inhil, Tim Bakal Turun ke Tembilahan


Minggu, 15 Nopember 2026

Yopi Arianto Imbau Terapkan Materi Jambore Remaja Bernegara di Tengah Masyarakat