Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
RDP dengan Komisi II DPR, Lemtari Bawa Bamasalah Konflik Agraria Sawit ke Tingkat Nasional

Riauterkini, PEKANBARU – Komisi II DPR RI hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait konflik agraria di Provinsi Riau, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit.

RDP ini dihadiri oleh DPP LEMTARI (Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia) bersama mitra organisasi, seperti Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau, KNPI Riau, dan Laskar Melayu Riau.

H. Nasaruddin, Juru Bicara DPP LEMTARI yang juga Ketua Umum Jaringan Nasional (JARNAS) for Prabowo-Gibran dalam pemaparannya menyampaikan bahwa konflik agraria di Riau telah menjadi persoalan kronis yang melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah.

Dia menyoroti bahwa dari total 4 juta hektar lahan sawit di Riau, hanya 1,8 juta hektar yang memiliki izin resmi.

“Sebanyak 1,8 juta hektar lahan sawit berada di kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo, yang sebagian besar digarap tanpa izin. Selain itu, 300 ribu hektar lainnya berada di Area Penggunaan Lain (APL) namun digarap perusahaan tanpa HGU. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat adat tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan,” ujar H. Nasaruddin.

Dalam rapat tersebut, DPP LEMTARI dan sejumlah mitranya memaparkan sejumlah konflik agraria yang terjadi di enam kabupaten di Riau. Beberapa kasus yang disorot antara lain:

Kabupaten Kampar: Sengketa lahan antara PT. PSPI dengan PTPN V, serta konflik PT. Agro Abadi Unit 2 dengan masyarakat Desa Muntalik.

Kabupaten Pelalawan: Konflik antara PT. MAL (Duta Palma Group) dengan masyarakat Kerumutan, serta sengketa PT. Serikat Putra dengan masyarakat Bandar Petalangan dan Bunut.

Kabupaten Bengkalis: Konflik masyarakat Sakai dengan PT. Murini, PT. Panahatan, dan PT. Arara Abadi. Kabupaten Rokan Hulu: Sengketa masyarakat adat Luhak Kepenuhan dengan PT. Aditya Palma Nusantara dan PT. Eluan Mahkota.

Kabupaten Siak: Konflik PT. Surya Intisari Raya dengan masyarakat adat Tebing Tinggi Okura, serta sengketa PT. Aneka Inti Persada dengan masyarakat Kecamatan Tualang.

Dalam rapat tersebut, H. Nasaruddin mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 pada 21 Juni 2025 yang menjadi langkah strategis dalam penyelesaian konflik agraria. Menurutnya Perpres ini mengatur tentang Penyelesaian Konflik Agraria dan Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan.

Perpres ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, terutama di daerah-daerah yang rawan seperti Riau. Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan perhatian serius terhadap isu agraria, DPP LEMTARI mendukung langkah-langkah strategis Presiden dalam menyelesaikan konflik agraria dan tata kelola perkebunan sawit di Riau.

“Kami percaya bahwa perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden, bersama dukungan DPR RI, akan menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan sengketa lahan, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan,” ujar H. Nasaruddin.

H. Nasaruddin menyampaikan beberapa usulan strategis kepada Presiden Republik Indonesia melalui DPR RI, di antaranya: Pembentukan Badan Sawit Nasional untuk mengelola sawit dari hulu ke hilir, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keuntungan bagi petani serta pengusaha sawit.

Pembentukan Badan Agraria Nasional untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan maupun non-hutan. Penegakan rekomendasi Pansus DPRD Riau 2015 untuk mengembalikan lahan di luar HGU kepada negara dan mendistribusikannya kepada masyarakat melalui lembaga adat atau koperasi masyarakat setempat.

Memastikan kewajiban kemitraan 20% untuk masyarakat dari total luas izin yang dimiliki perusahaan. Komisi II DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam rapat ini. Ketua Komisi II menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Riau membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat.

“Masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut. Kami akan memastikan usulan ini dibahas lebih lanjut agar ada solusi konkret dan adil bagi semua pihak,” ujar Ketua Komisi II, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

H. Nasaruddin menutup dengan harapan besar agar pemerintah segera bertindak tegas dalam menyelesaikan konflik agraria di Riau. "Kami berharap Presiden dan DPR RI dapat segera membentuk badan khusus untuk menangani masalah sawit dan agraria. Ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga keadilan bagi masyarakat adat dan keberlanjutan bangsa,” pungkasnya.

Rapat ini menjadi langkah penting dalam membawa isu agraria di Riau ke tingkat nasional, dengan harapan segera ada solusi nyata untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Hadir dalam rapat ini, Ketua DPP LEMTARI, Suhaili Husin; Datuk Mudo; Datuk Heri Ismanto, S.Th.I; Ketua Aliansi Masyarakat Adat Melayu (AMA) Riau.***(Rls)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Berita Lainnya

Selasa, 17 Nopember 2026

Tabligh Akbar Polres Pelalawan Bersama UAS, Polisi dan Masyarakat Satukan Hati Menanam Kebaikan


Selasa, 17 Nopember 2026

Imustiar Terpilih Aklamasi Pimpin PBSI Pelalawan 2026–2030


Selasa, 17 Nopember 2026

Sulap Lahan Gambut Jadi Produktif, Masyarakat Pelalawan Panen Perdana 43 Ribu Nanas Ratu


Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun


Selasa, 17 Nopember 2026

HKN, Bupati Bengkalis Dialog dengan Ratusan Tenaga Kesehatan


Selasa, 17 Nopember 2026

Jalan Lintas Bono Jadi Urat Nadi Ekonomi Pesisir, Pemkab Pelalawan Minta Dukungan Provinsi


Selasa, 17 Nopember 2026

450 Prajurit Yonif 132 Bima Sakti Resmi Dilepas Amankan Puncak Jaya Papua


Selasa, 17 Nopember 2026

Dramatis, Truk Terjun ke Laut di Dermaga Sei. Selari Bengkalis Berhasil Dievakuasi


Selasa, 17 Nopember 2026

Ops Zebra Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Inhu Gelar Penertiban Internal


Selasa, 17 Nopember 2026

Sekda Siak Minta OPD Prioritaskan Tunda Bayar 2024-2025


Selasa, 17 Nopember 2026

Semarak Peringati HKN ke-62, Dinkes Inhil Gelar Lomba Yel-Yel CTPS dan Hygiene Dance


Selasa, 17 Nopember 2026

Lomba Cepat Tepat Perpajakan, Plt Gubri Dorong Pelajar Pahami Pajak Sejak Dini


Selasa, 17 Nopember 2026

Perduli Pendidikan Bhabinkamtibmas Jadi Pembina Upacara, Polisi Tanamkan Pesan Kamtibmas kepada Murid SDN 021


Selasa, 17 Nopember 2026

Diguyur Hujan, Peringatan HKN di Bengkalis Hikmat


Selasa, 17 Nopember 2026

Siak Perbarui Aturan Pembatasan Plastik, Wabup Syamsurizal Dorong Gerakan Dimulai dari Rumah


Selasa, 17 Nopember 2026

Dorong Ketahanan Pangan Keluarga, Legislator Ginda Burnama Siap Bantu Bibit Cabai untuk Dasawisma Tangkerang Tengah


Selasa, 17 Nopember 2026

​Resmi Terpilih sebagai Ketua PWI Pelalawan, Apon Hadiwijaya Komitmen Jaga Akuntabilitas


Selasa, 17 Nopember 2026

Reses Ginda Burnama di Tangkerang Tengah, Warga Sampaikan Aspirasi, Lurah dan Ketua LPM Berharap Ada Tindak Lanjut


Selasa, 17 Nopember 2026

Pasca Truk Terjun ke Laut, Pelayanan Jasa Penyeberangan Bengkalis-Pakning Dihentikan Sementara


Selasa, 17 Nopember 2026

Polres Rohul Akui Tangkap Pemerkosa dan Pembunuh Adik Kandung