Riauterkini - TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM mendelegesaikan 11 OPD kepada Wabup H. Mukhlisin, dengan tujuan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah.

Kewenangan ini diberikan kepada Wabup dalam Rapat Koordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola Pemerintahan di Ruang Multimedia Kantor Bupati, Selasa (8/4/2025).

Bupati menyebutkan, pendelegasiannya ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mempercepat pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan.

"Pendelegasian kewenangan ini difokuskan pada bidang-bidang tertentu di 11 OPD yang memerlukan penanganan khusus," sebut Bupati.

Agar nantinya kata Bupati bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan Pemerintahan.

Wakil Bupati akan bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah yang telah ditunjuk.

Pendelegasian kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 115/3/2025. Adapun 11 OPD Sekwan DPRD, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial PMD, Dinas Perikanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta kewenangan khusus lainnya.

Kesempatan ini, Wabup menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.

"Saya siap bekerja sama dengan seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan," katanya.

Ia berharap, pendelegasian kewenangan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Daerah dan masyarakat Kuansing.

"Langkah ini akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran Daerah," katanya.

Hadir dalam Rakor Pj Sekda dr. H. Fahdiansyah, SpOG, Staff Ahli, Asisten, dan diikuti oleh Seluruh Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah, Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Seluruh Camat.*** (Jok)