Riauterkini - Riauterkini - Kerja sama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR) Strada terhadap Koperasi Pancuran Gading Gunung Sahilan berbuntut masalah.

Kerja sama tersebut disebut tidak melibatkan ninik mamak yang sah. Tak hanya itu, Lahan seluas antara 1500 hingga 2000 tersebut ditanami pohon akasia untuk tanaman industri. Merasa dicaplok kawasan tanah ulayat, tokoh adat setempat pun menyatakan keberatannya.

"Pihak luar tidak bisa seenaknya mengklaim dan bekerja sama tanpa seizin dan sepengetahuan ninik mamak selaku pemangku adat," tegas Jupriadi Datuk Sanjayo, didampingi Agus Salim Datuk Rajo Melayu, Senin (14/4/25).

Menurut Jupriadi, pernyataan pencaplokan tanah ulayat tersebut bukan tak berdasar. Pihaknya memiiki peta batas sejarah tanah ulayat Kenegerian Mantulik. Sampai saat ini dokumen sejarah itu masih dimiliki sebagai bukti batas tanah ulayat.

Karena itu, kerja sama antara pihak SPR Strada dengan pihak Gunung Sahilan jelas sesuatu kekeliruan. Kedua pihak pun diminta mengevaluasi lagi kesepakatan yang disebut salah alamat tersebut.

"Kami memiliki dokumen dan peta batas sejarah tanah ulayat Kenegerian Mantulik. Kalau kami dianggap salah kami siap adu data. Karena kami punya bukti peta otentik kami pun tak ragu menyebut kerja sama itu sesuatu keliru," papar Jupridi.

Masalah ini muncul setelah adanya kerjasama antara SPR Strada dengan Koperasi Pancuran Gading, yang dianggap telah mengabaikan struktur adat dan batas wilayah kenegerian. Pihak adat menilai kesepakatan tersebut cacat secara adat dan etika, karena tidak melibatkan ninik mamak dan tokoh adat Kenegerian Mantulik sebagai pemilik sah wilayah.

"Kalau mau melakukan kerjasama, seharusnya melalui kami, ninik mamak Mantulik. Bukan dengan desa atau pihak lain yang tidak punya hak atas tanah ulayat ini," tambah Datuk Jupriadi.

Pihak adat Kenegerian Mantulik menyatakan kesiapannya untuk membuktikan klaim mereka secara terbuka. Mereka menantang siapa pun yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya untuk datang dan beradu data.

"Kami tidak asal bicara. Kami siap membuktikan secara adat dan hukum bahwa tanah itu milik kami. Semua dokumen sudah ada," kata Jupriadi.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Agus Salim Datuk Rajo Melayu, yang menyatakan dukungannya terhadap perjuangan mempertahankan hak dan marwah tanah ulayat kenegerian. ***(mok)