riauterkini-JAKARTA– Setelah peluncuran global Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR) 2025, United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyelenggarakan dialog kebijakan tingkat tinggi untuk menandai peluncuran Laporan Pembangunan Manusia 2025, di Jakarta, yang berjudul “A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI.”

Dengan latar belakang peluncuran HDR, dialog interaktif tersebut membahas bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) dan transformasi digital untuk mendorong pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Dirilis secara global pada Mei 2025, HDR mencatat perlambatan global dalam kemajuan pembangunan manusia dan meningkatnya kesenjangan antara negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi dan rendah. Namun, hal itu juga menekankan potensi inovasi, terutama di bidang seperti kecerdasan buatan (AI), untuk membantu mendorong kemajuan dan menciptakan kemungkinan baru bagi masyarakat di seluruh dunia.

Vivi Yulaswati, Deputi Menteri Bidang Perekonomian dan Transformasi Digital, BAPPENAS, menyebutkan, “AI bukanlah gelombang inovasi disruptifi pertama yang dihadapi dunia, dan juga bukan yang terakhir. Sejarah telah menunjukkan kepada kita melalui revolusi pertanian dan industri, dan sekarang era digital, bahwa pertanyaan sebenarnya bukanlah tentang teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengaturnya. Kunci transformasi yang adil terletak pada kebijakan yang inklusif dan tata kelola yang adaptif. Itulah sebabnya Indonesia secara aktif mengembangkan strategi AI nasional, yang mencerminkan nilai-nilai kita, menangani prioritas pembangunan kita, dan memastikan tak seorangpun tertinggal.”

Dialog tersebut mempertemukan lebih dari 60 perwakilan dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, pemuda, dan mitra pembangunan. Dirancang sebagai diskusi yang dinamis dan interaktif, sesi tersebut membahas tiga tema inti: i) bagaimana memanfaatkan AI untuk memajukan pembangunan yang inklusif, ii) etika dan tata kelola AI dan transformasi digital, dan iii) bagaimana AI akan membentuk masa depan pekerjaan di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

“Digitalisasi dan AI sedang memengaruhi masyarakat. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita dapat memastikan transformasi ini menghasilkan hasil yang lebih inklusif dan adil” kata Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia. “Laporan ini mendorong kita untuk melihat AI tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai tanggung jawab, untuk merancang kebijakan yang berpusat pada manusia.”

Indonesia terus membuat langkah maju dalam pembangunan manusia. Dalam peringkat pembangunan manusia 2025, Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 193 negara, naik dari peringkat ke-114 pada 2023/24, dengan skor IPM sebesar 0,728, yang menempatkannya dalam kategori "pembangunan manusia yang tinggi". Posisi ini mencerminkan peningkatan yang berkelanjutan di berbagai bidang utama seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kemajuan yang konsisten menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersempit ketimpangan pembangunan. Dengan populasi muda yang paham teknologi dan infrastruktur digital yang berkembang pesat, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk menunjukkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik, dengan menempatkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di pusat inovasi. Untuk membuka potensi ini, dialog tersebut menyoroti pentingnya memperluas akses yang adil ke infrastruktur digital, memperkuat literasi digital, dan membangun kerangka kerja yang jelas dan etis untuk penggunaan AI yang aman.

Berdasarkan hal ini, diskusi tersebut mengeksplorasi tiga dimensi penting dari dampak AI pada pembangunan manusia. Pertama, peserta membahas potensi AI untuk transformasi pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, yang mencerminkan beragam kebutuhan dan realitas lokal. Kedua, laporan ini menggarisbawahi perlunya tata kelola yang etis dan penyesuaian budaya karena banyak sistem AI dibentuk oleh perspektif negara-negara dengan IPM tinggi, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan konteks Indonesia yang beragam.

Terakhir, masa depan pekerjaan muncul sebagai area yang menjadi perhatian dan minat khusus, di mana potensi AI untuk meningkatkan produktivitas harus diimbangi dengan kebijakan dan investasi proaktif yang membekali semua warga, terutama pekerja muda dan informal, dengan keterampilan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam ekonomi yang didorong AI.

Wawasan para ahli menggemakan hasil survei AI dan Pembangunan Manusia global yang dilakukan di 21 negara termasuk Indonesia, yang mengungkapkan bahwa meskipun ada optimisme yang meluas tentang potensi AI untuk meningkatkan kesejahteraan, ada juga kekhawatiran yang berkembang atas akses yang tidak merata, kurangnya regulasi, dan risiko semakin dalamnya kesenjangan sosial.

Laporan tersebut menyerukan pendekatan baru terhadap pembuatan kebijakan, yang memprioritaskan inklusi, akuntabilitas, dan ketahanan jangka panjang dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Inti dari pesannya jelas: AI harus diperlakukan bukan hanya sebagai perkembangan teknologi, tetapi sebagai pilihan masyarakat, dan keputusan yang dibuat sekarang akan membentuk masa depan pembangunan selama beberapa dekade mendatang.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya pendekatan yang mengutamakan manusia di Indonesia dalam mengantisipasi kebangkitan AI, “AI yang tidak berpusat pada manusia, AI tanpa inklusi, adalah AI yang gagal. Mari kita pastikan teknologi berdiri di atas pilar keadilan, persatuan, dan kebenaran, yang memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Dari nilai-nilai kemanusiaan muncul kearifan teknologi; dari desain yang etis, kemajuan yang berkelanjutan.”***(rls)