Riauterkini, PEKANBARU– Universitas Islam Riau (UIR) mendapat kehormatan dengan kedatangan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si, dalam acara kuliah umum bertajuk "Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman", yang digelar di Gedung Rektorat UIR pada Rabu, 16 Juli 2025.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Rektor UIR Assoc. Prof. Dr. H. Admiral, SH., MH., Ketua YLPI Riau, Ketua IKA UIR, Dr. Ragil Ibnu Hajar, para dekan, perwakilan BEM se-Riau, serta ratusan mahasiswa dan undangan dari berbagai kalangan.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, penayangan video profil kampus, serta penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara UIR dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penandatanganan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintah dalam menyiapkan generasi muda menghadapi peluang kerja global secara aman dan legal.

Dalam sambutannya, Rektor UIR menegaskan posisi kampus sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Riau yang telah berdiri sejak tahun 1962. Dengan capaian akreditasi unggul dan pengakuan dari QS Ranking Asia, UIR kini mengusung visi besar: menjadi Universitas Islam berkelas dunia berbasis iman dan takwa.

Dalam kuliah umumnya, Menteri Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa pekerja migran Indonesia bukan hanya identik dengan TKI atau TKW.

“Semua orang yang bekerja di luar wilayah Indonesia dan mendapat penghasilan disebut pekerja migran. Itu bisa akademisi, profesional " ujar beliau. Ia menjelaskan pentingnya tata kelola migrasi yang aman dan prosedural. Berdasarkan data, mayoritas kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja migran berasal dari keberangkatan non-prosedural.

“97% kasus pelanggaran hak pekerja migran berawal dari jalur ilegal. Maka penting sekali kita edukasi masyarakat tentang jalur resmi dan perlindungan hukum yang tersedia.” tambahnya. Tak hanya menyampaikan peran kementeriannya, Menteri Karding juga memaparkan bahwa devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia mencapai Rp253,3 triliun pada tahun lalu dan menjadikannya penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas.

Menteri Karding juga menyampaikan fakta menarik tentang profil pekerja migran Indonesia: sekitar 80% bekerja di sektor domestik, dan 67,3% adalah perempuan lulusan SD hingga SMA. “Ini tantangan kita bersama, agar yang dikirim ke luar negeri adalah tenaga kerja yang berkualitas, terlindungi, dan memiliki sertifikasi sesuai standar negara tujuan,” jelasnya.

Beliau juga mengajak mahasiswa untuk membuka cakrawala dan membekali diri dengan kompetensi agar siap bersaing secara global, namun tetap dengan prosedur yang sah dan terjamin keselamatannya.

Dengan semakin terbukanya peluang kerja di luar negeri, mahasiswa dan generasi muda diharapkan mampu menempuh jalur yang benar dan memahami hak-haknya.

" Kolaborasi antara universitas dan kementerian menjadi langkah strategis dalam menciptakan SDM unggul dan terlindungi ", imbuh nya. Selain itu, Kami juga menggandeng berbagai pihak, dari lembaga hukum hingga tokoh masyarakat, dalam upaya pendampingan, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas.

" Ini mencakup edukasi tentang membaca kontrak kerja, mengenal jam kerja, gaji yang layak, hingga kesiapan mental dan fisik saat merantau untuk bekerja ", tutup nya. *** ( Rls) .