Riauterkini-BENGKALIS- Prevalensi atau jumlah keseluruhan kasus penyakit stunting yang terjadi di Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan signifikan dari 17,9 persen pada tahun 2023 menjadi 12,5 persen di tahun 2024.

Meskipun demikian, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra diwakili Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, H. Hambali, menegaskan bahwa penanganan stunting masih memerlukan komitmen dan gotong royong dari semua pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Hambali saat membacakan laporan tertulis Ketua TPPS dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Bappeda, Bengkalis, pada Selasa (12/8/25).

Dalam laporannya, Hambali menekankan bahwa upaya pengentasan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait saja.

"Tanpa komitmen, kemauan, dan gotong royong semua pihak, penurunan stunting tidak akan tercapai secara maksimal," ujarnya.

Hambali mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lain yang memiliki keunggulan dan daya saing untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan akselerasi.

Hambali juga menyoroti pentingnya evaluasi dan perencanaan yang matang.

"Kita ingin melihat capaian-capaian kinerja yang telah dilakukan, kemudian menyusun upaya-upaya yang harus dilakukan sampai akhir tahun 2025," kata Hambali.

Dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap hasil pengukuran dan intervensi serentak yang telah dilakukan.

Untuk itu, Hambali mengingatkan agar program dan kegiatan di lapangan harus terus berjalan dengan tepat anggaran, tepat sasaran, dan fokus pada desa atau kelurahan yang masih memiliki kasus stunting.

"Jangan sampai ada kasus stunting baru, kita harus mencegah lahirnya anak stunting baru dan menangani anak stunting yang sudah ada," ajaknya.

Rapat koordinasi yang dibuka Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Johansyah Syafri ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis bebas stunting.***(dik/rls)