Riauterkini-PEKANBARU - Indra Pomi Nasution, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, meneteskan airmata, usai dituntut paling tinggi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada sidang Selasa (12/8/25) siang.

Indra Pomi dituntut jaksa KPK dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan. Sementara Pj Walikota Risnandar Mahiwa dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan menuntut Novin Karmila mantan Plt Kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru, selama 5 tahun 6 bulan.

Indra Pomi yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi pemotongan Ganti Uang (GU) persediaan dan Tambahan Uang (TU) persediaan serta menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat Pemerintahan Kota Pekanbaru itu, terbukti melanggar Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menuntut terdakwa Indra Pomi Nasution dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan," ujar jpu dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Delta Tantama SH.

Selain tuntutan hukuman tambahan, Indra Pomi juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3.155.000.000 atau subsider selama 2 tahun.

Atas tuntutan hukuman tersebut, Indra Pomi melalui penasihat hukumnya berencana akan mengajukan pledoi.

"Kami mengajukan pembelaan, Yang Mulia, minta waktu dua minggu," kata penasihat hukum Indra Pomi.

Usai sidang saat dijumpai wartawan, terlihat mata pria itu merah dan mengeluarkan air mata.

"Bapak menangis?" tanya wartawan.

Namun pertanyaan itu tidak dijawab oleh Indra Pomi. Dengan raut wajah sedih, ia mencoba tersenyum sambil menuju sel tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum dibawa kembali ke Rutan Kelas I Pekanbaru.

Sebelumnya, JPU mendakwa Indra Pomi melakukan korupsi bersama Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan mantan Plt Kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru, Novin Karmila.

Ketiga terdakwa didakwa menerima uang atau memotong anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2024 sebesar Rp8.959.095.000.

Ketiga terdakwa ditangkap pada operasi tangkap tangan (OTT) tim KPK serta menyita uang tunai sejumlah Rp6,8 miliar.***(har)