riauterkini-JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas Bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, didukung oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan rencana aksi bersama untuk memajukan pangan akuatik Indonesia sebagai bagian dari upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan.

Rencana aksi bersama ini menjabarkan strategi multisektoral untuk memastikan budidaya perikanan, perikanan tangkap dan pengelolaan rantai nilai yang berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan iklim bagi jutaan masyarakat pesisir dan akuakultur Indonesia untuk menjamin mata pencahariannya.

“Rencana aksi bersama ini merupakan salah satu langkah awal dalam membangun komitmen yang lebih kuat, sebagai rujukan untuk tindak lanjut pelaksanaan ke depan. Melalui peluncuran dokumen ini, kami berharap pangan akuatik dapat semakin berperan dalam meningkatkan gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Rabu (10/9).

Pangan akuatik merupakan bagian penting dari agenda Blue Transformation yang digagas oleh FAO melalui kerangka strategis FAO 2022-2031. Transformasi ini diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu produksi yang lebih baik, gizi yang lebih baik, serta lingkungan dan kehidupan yang lebih baik. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia pada 2022, dengan produksi lebih dari 20 juta ton per tahun. Sektor perikanan menyumbang sekitar USD 32,11m miliar atau 2,6 persen dari PDB Indonesia pada 2022, dengan lebih dari 3,7 juta rumah tangga mengandalkan sektor ini sebagai sumber pendapatan utama mereka.

"Sumber daya pangan akuatik Indonesia yang luas dan beragam memiliki banyak keunggulan, antara lain manfaat nutrisinya yang melimpah, serta dampak lingkungan dan harganya yang relatif lebih rendah dibandingkan pangan hewani lainnya. Dengan mengembangkan pangan akuatik secara maksimal, kita dapat mencapai ketahanan pangan dan gizi tanpa mengorbankan lingkungan dan penghidupan masyarakat," ujar Deputi Bidang Sumber Daya Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dandy Satrya Iswara.

Dokumen rencana aksi bersama ini merupakan hasil proses konsultatif selama dua tahun yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan regional, menyusul pembentukan Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional (National Blue Agenda Actions Partnership/NBAAP) pada 2022 yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang kini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, bersama Kementerian PPN/Bappenas, PBB di Indonesia, serta mitra pembangunan lainnya.

Berbagai langkah ini mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mendorong konsumsi domestik pangan akuatik, terutama di daerah dengan tingkat malnutrisi tinggi, hingga mengembangkan rantai pasok pangan akuatik yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif yang didukung dengan penelitian dan inovasi.

"Ada kebutuhan mendesak akan pendekatan terpadu dan kolaboratif dalam mengembangkan sektor pangan akuatik Indonesia. Memajukan pangan akuatik Indonesia berarti memberdayakan jutaan petani kecil di komunitas pesisir, termasuk perempuan dan pemuda, baik dalam proses panen maupun pascapanen," ujar Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal. ***(rls/yan)