Riauterkini - PEKANBARU - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus 6 persen dalam dua tahun ke depan. Untuk mendukung ambisi tersebut, pemerintah telah meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025. Salah satu sektor yang diyakini menjadi motor utama pertumbuhan adalah hulu minyak dan gas (migas).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyebut sektor hulu migas berperan ganda: menopang ketahanan energi sekaligus memperkuat industri dalam negeri melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Selain untuk ketahanan energi, hulu migas berkontribusi pada pemberdayaan industri lokal lewat penerapan TKDN,” ujarnya.

Data SKK Migas menunjukkan hingga Juni 2025, realisasi TKDN proyek hulu migas melampaui target. Untuk proyek strategis nasional (PSN), TKDN sudah mencapai 58 persen dari target 18 persen. Sedangkan untuk proyek non-PSN, TKDN menembus 59 persen, melampaui target 57 persen. Nilai kontrak barang dan jasa di sektor ini sepanjang Semester I-2025 mencapai US$3,57 miliar atau Rp58,7 triliun, dengan belanja dalam negeri sebesar Rp30,1 triliun.

Manfaat industri hulu migas dirasakan langsung oleh daerah penghasil, termasuk Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan keberadaan sektor ini memberi kontribusi signifikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Pada 2023, DBH migas untuk Riau mencapai Rp3,2 triliun, turun menjadi Rp2,3 triliun pada 2024, dan diperkirakan naik menjadi Rp2,6 triliun pada 2025 dengan asumsi harga minyak US$82 per barel.

Selain DBH, roda ekonomi daerah juga berputar lewat aktivitas hilir migas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Riau pada Semester II-2025 tumbuh 4,59 persen, menjadikannya pemilik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kedua di Sumatera setelah Sumatera Utara. “Keberadaan sektor migas memicu perputaran uang di masyarakat dan mendorong pembangunan daerah,” kata Syahrial.

Ia menekankan pentingnya menjaga produktivitas hulu migas sebagai penopang target nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus diperkuat untuk memastikan stabilitas produksi serta mengantisipasi potensi penemuan cadangan baru.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menegaskan penerapan TKDN di sektor hulu migas membawa multiplier effect yang nyata. “TKDN bukan hanya soal efisiensi biaya, tapi juga menyerap tenaga kerja, membuka peluang usaha, dan mendorong kemandirian industri nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, SKK Migas kini merevisi kebijakan pengadaan agar perusahaan lokal dapat mengakses kontrak hingga Rp50 miliar. Langkah ini, kata Eka, akan semakin memperluas manfaat industri hulu migas bagi masyarakat sekitar. “Industri dalam negeri tidak boleh hanya jadi penonton. Setiap dolar investasi migas yang masuk harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk bangsa,” tegasnya.

Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi dan peran besar hulu migas, pemerintah menempatkan sektor energi sebagai kunci dalam menggerakkan roda ekonomi nasional sekaligus menjaga ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045. ***(mok)