Riauterkini-SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak telah melunasi utang tunda bayar pemkab Siak tahun 2024 sebesar Rp200 miliar, dari total Rp327 miliar.

Sisa Rp127 miliar lagi, akan dicicil pada tahun 2026, hal itu untuk menyehatkan ruang fiskal hingga tahun 2026.

Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), dengan nilai tunda bayar terbesar meliputi Dinas PU Tarukim sebesar Rp 103,97 miliar (dibayar 69,24 persen), Dinas Kesehatan sebesar Rp 56,65 miliar (dibayar 58,33 persen), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30,41 miliar (dibayar 35,55 persen).

OPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian juga mencatat progres pembayaran yang cukup tinggi, di atas 60 persen.

Bupati Afni menegaskan, bahwa penyelesaian kewajiban keuangan tidak menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik.

“Sejak awal kami fokus menata keuangan dan menuntaskan kewajiban daerah. Namun begitu pekerjaan infrastruktur dan pelayanan publik tetap kita jalankan pada tahun 2025 ini, dengan melakukan beberapa penyesuaian,” ujar Bupati Afni, Selasa (4/11/25).

Penyesuaian ini penting untuk tetap menjaga stabilitas pelayanan di tingkat dasar. APBD Siak mayoritas terserap untuk belanja pegawai ASN maupun non ASN yang jumlahnya mencapai 18.500 orang.

Sementara jumlah penduduk Siak sudah tembus 501.000 jiwa. Dengan keterbatasan anggaran, sentuhan APBD diharapkan tidak hanya berputar di tengah pegawai saja.

Pemkab Siak juga melaksanakan penyelesaian tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 sebesar Rp8,418 miliar, yang telah disalurkan di awal masa pemerintahan Afni-Syamsurizal.

“Kami menjaga fiskal Siak tetap bergerak sehat untuk kemaslahatan semua, dan tetap memastikan penyelesaian utang tidak mengganggu pelayanan publik. Pemerintah tetap membayar gaji, honor pegawai, dan disisi lain juga tetap melaksanakan kerja-kerja kerakyatan lainnya," tegasnya.

Langkah cepat ini menunjukkan komitmen Pemkab Siak dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah.

Di tengah keterbatasan fiskal dan kondisi defisit anggaran, Pemkab Siak juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya untuk mempercepat penyaluran tunda salur dan tunda bayar yang menjadi hak Kabupaten Siak. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan daerah dan mempercepat pemulihan fiskal.

Meskipun masih dalam proses penataan keuangan, program pembangunan tahun 2025 tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR, pemerintah memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan dengan total anggaran Rp 24,46 miliar dan kegiatan pengawasan sebesar Rp 790,2 juta.

Kegiatan tersebut meliputi peningkatan Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau sepanjang 1,5 km; peningkatan Jalan Poros Lubuk Miyam–Kuala Gasib sepanjang 3 km; dan peningkatan Jalan Siak–Tumang (Merempan Hulu) sepanjang 1,5 km.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Siak untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal.

Selain itu, total belanja infrastruktur yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025, khususnya di Dinas PUPR, juga menunjukkan sudah berjalan dan saat ini sedang on progress dalam pekerjaan. Beberapa pekerjaan fisik telah terealisasi menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah.

"Kita ingin Siak terus bergerak maju meskipun di tengah tantangan fiskal yang sedang kita hadapi. Saya berharap seluruh pihak dapat memahami situasi ini dan tetap menjaga semangat untuk membangun daerah,” tutup Bupati Afni.***(adji)