Riauterkini-SIAK - Pemerintah daerah Kabupaten Siak, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak mengesahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun 2026, sebesar Rp2,3 triliun.

Hal itu diketahui, saat paripurna DPRD Siak tentang Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) APBD Siak 2026 menjadi Perda, Jumat (28/11/25) di ruang Putri Kacamayang DPRD Siak.

Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Siak Indra Gunawan, didampingi wakil ketua I Syarif dan wakil ketua II Laiskar Jaya, sementara pemkab Siak dihadiri Bupati Siak Afni Z dan Wakil Bupati Siak Syamsurizal.

Juru bicara pansus ranperda Siak 2026 Marudut Pakpahan mengatakan, dari hasil pembahasan terhadap ranperda Kabupaten Siak tentang APBD Siak tahun 2026, pemkab Siak dan DPRD Siak sepakat menetapkan APBD Siak 2026 sebesar Rp2,3 triliun.

“Dengan rincian pendapatan asli daerah sebesar Rp690,37 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,679 Triliun,” kata Marudut.

Anggota DPRD Siak dapil III itu mengatakan, untuk belanja operasi setelah pembahasan sebesar Rp1,95 triliun, sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp188,59 miliar.

“Belanja tidak terduga ditetapkan Rp997.300.000, untuk belajar transfer Rp233,67 miliar, penerimaan Pembiayaan Rp14,415 miliar,” kata Marudut.

Untuk Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sesudah pembahasan sebesar Rp13.291.440.450, miliar.

Marudut mengatakan, berdasarkan dokumen ringkasan APBD tahun 2026, total pendapatan Kabupaten Siak tercatat sebesar Rp2.370.258.822.007,16, sementara itu total belanja mencapai Rp2.371.382.550.392,16. Sehingga, terdapat defisit anggaran sebesar Rp1.123.728.385,00.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp 14.415.168.835, sehingga menghasilkan SILPA 2026 sebesar Rp13.291.440.450.

Marudut mengatakan, secara umum pembahasan banggar DPRD Siak terhadap Rancangan APBD Siak tahun 2026, diuraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 690,37 miliar. Yang terdiri dari komposisi PAD pajak daerah sebesar Rp309,43 miliar, retribusi daerah sebesar Rp125,92 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp247,42 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7,59 miliar.

“Kontribusi PAD terhadap total pendapatan hanya 29,1 persen, menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat,” kata Marudut.*(adji)