Riauterkini- INDRAGIRI HILIR- Diskusi Terbuka bertema “Pinjaman Rp200 Miliar Pemda Inhil: Solusi Pembangunan atau Potensi Krisis Fiskal?” yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Indragiri Hilir berlangsung hangat dan interaktif. Acara ini diselenggarakan di Mahkota Kopi, Jalan Lingkar I Tembilahan, pada Minggu (7/12/2025) malam.

Kegiatan menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Bupati Indragiri Hilir H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, akademisi Zainal Arifin Hussein, dan Dr. Ahmad Rifai. Diskusi dipandu oleh aktivis Saipudin Ikhwan sebagai moderator. Para peserta tampak aktif mengajukan pertanyaan serta memberikan masukan kepada para narasumber.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap dialog publik, termasuk pembahasan anggaran daerah. Ia menyampaikan bahwa diskusi seperti ini seharusnya dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat.

“Setiap tahun saya menunggu mahasiswa meminta kepada pemerintah daerah kapan APBD ini dibedah. Tapi mahasiswa tak ada yang meminta. Akhirnya kami yang memulainya, saya bersama Ketua DPRD. Agenda seperti ini akan kita jadikan agenda tahunan,” ujar Bupati Herman.

Menanggapi isu bahwa rencana peminjaman daerah sebesar Rp200 miliar tidak tercantum dalam RPJMD, Bupati Herman menjelaskan bahwa visi dan misi pembangunan telah termuat dalam dokumen perencanaan daerah tersebut.

“Visi pertanian berkelanjutan itu sudah tertuang di RPJMD. Ada delapan misi yang kita jalankan, dan semuanya tidak ada yang dikesampingkan. Infrastruktur, pendidikan, rumah sakit, hingga perkebunan semuanya menjadi bagian dari pembangunan daerah,” paparnya.

Ia juga menjelaskan bahwa peminjaman daerah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Pinjam uang 200 miliar itu bukan tanpa risiko. Misalnya dana itu cair hari ini, pembangunan tetap harus kita pikirkan. Islamic Center saja memerlukan 10 bulan pembangunan. Selain itu, peminjaman hanya bisa digunakan untuk belanja modal,” jelasnya.

Bupati Herman turut menanggapi pertanyaan soal pengadaan kendaraan dinas. Ia menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai regulasi dan batasan teknis yang telah ditetapkan.

“Pengadaan mobil itu diatur sekian CC, bukan sesuka hati. Kalau boleh, saya mau saja pakai Avanza. Tapi aturannya tidak begitu. Speedboat itu juga sudah lama, digunakan untuk menjamu tamu. Jika memang tidak diperlukan, maka tidak perlu dilanjutkan,” ungkapnya.

Di sektor perkebunan, Bupati Herman menegaskan upaya serius pemerintah dalam memperjuangkan kelapa sebagai komoditas unggulan Inhil. “Kami berulang kali ke Kementerian Pertanian. Tahun depan kita dapat 15.000 hektare perbaikan kebun kelapa,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa tanpa langkah strategis seperti peminjaman, potensi defisit dapat muncul. “Kalau kita tidak pinjam uang, kemungkinan akan timbul defisit. Saya berharap progres pembangunan tetap maksimal sehingga saya bisa menilai OPD itu bekerja benar atau tidak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal seluruh proses penganggaran agar tetap sesuai dengan RPJMD yang telah disepakati bersama pemerintah daerah.

“Kami Banggar hari ini mengawal, dan menyelamatkan Pak Bupati. Pembahasan KUAPPAS tahun ini berpegangan pada RPJMD. Insyaallah kami kawal semua ini. Masukan dari bapak-bapak dan kawan-kawan semua menjadi catatan penting bagi kami,” tutur Iwan Taruna.

Diskusi berlangsung dinamis hingga akhir, dengan banyak peserta yang aktif bertanya dan memberikan pandangan.***(adv)