Riauterkini-SIAK- Jelang akhir tahun 2025, kas daerah Kabupaten Siak hanya tersisa Rp3,7 juta, sedangkan utang yang belum terbayarkan sebesar Rp121 miliar.

“Kita sekarang efek domino, tolong berhati-hati dalam belanja di 2026. Terutama kepala OPD. Kalau bisa ada duit masuk, kewajiban yang wajib dulu dibayar, seperti gaji dan TPP pegawai. Baru setelah itu bayar utang, terutama yang kecil-kecil,” tegas Bupati Afni saat Konferensi Pers Refleksi 2025 di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Senin (29/12/2025).

Afni mengatakan, per 29 Desember, capaian realisasi fisik APBD Siak 2025 sebesar 94, 51 persen dan realisasi keuangan 82,25 persen.

Bupati Afni menyampaikan utang Kabupaten Siak yang belum terbayar tersisa Rp121,5 miliar, ia menginstruksikan agar pembayaran di awal 2026 diprioritaskan untuk utang di bawah Rp50 juta, terutama bagi UMKM, agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Selanjutnya, nilai di bawah Rp100 juta juga dibayarkan, menyesuaikan kapasitas keuangan daerah.

"Suara dari rakyat ini tolong jadi motivasi kita untuk berhati-hati supaya kita bisa memulai dari nol. Tidak ada kata lain, baik jajaran pemerintah daerah maupun BUMD, per 1 Januari hanya tinggal tiga hari lagi ayo kita kerja keras dan optimis, dengan niat baik meningkatkan PAD," kata dia.

"Jangan kita hanya bersandar pada dana transfer, yang Hari sudah dikabarkan oleh pusat bahwa dana transfer itu diperkirakan akan mengalami penyusutan sekitar Rp 330 miliar, jadi berhenti bermanja manja, ayo kita berjuang, bersama," jelasnya.

Ia meminta seluruh OPD untuk proaktif meminta alokasi dana dari kementerian dan lembaga pusat, dan menginstruksikan BUMD agar pemasukan awal tahun sesuai target kerja yang jelas.

Terkait pemberitaan yang menyebut dirinya menantang pihak tertentu, Bupati Afni menegaskan hal itu tidak benar, “Kami tidak menantang, tidak ada. Yang ada hanya meminta hak kita agar dapat disalurkan kepada yang berhak,” tegas Afni.

Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh Pemkab Siak terhadap belanja dan utang daerah. Dengan pengaturan prioritas pembayaran dan disiplin belanja, diharapkan program pelayanan publik tetap berjalan, UMKM terbantu, dan keuangan daerah lebih terkelola, meski kondisi fiskal masih menjadi tantangan.***(adji)