​Riauterkini-SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak, memanfaatkan momentum Sosialisasi 4 Pilar MPR RI untuk menyuarakan persoalan krusial terkait "kesehatan" fiskal daerah.

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, secara terbuka menitipkan pesan mendesak kepada Anggota DPR/MPR RI Dapil Riau-1, Hendry Munief, agar mendesak Menteri Keuangan segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertahan.

​Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Senin (9/2/2026), Syamsurizal mengungkapkan, Kabupaten Siak saat ini tengah menanggung beban berat akibat kebijakan Tunda Salur dari Pemerintah Pusat.

​Nilai dana yang belum ditransfer oleh pusat tidaklah sedikit. Syamsurizal merinci bahwa akumulasi DBH yang belum dibayarkan mencakup tiga tahun anggaran berturut-turut.

​"Kami menitipkan pesan khusus melalui Pak Hendri Munif untuk disampaikan ke Menteri Keuangan. Tunda Salur DBH Kabupaten Siak nilainya mencapai Rp 489,8 miliar. Kami minta ini secepatnya bisa ditransfer secara penuh," tegas Syamsurizal.

​Dana yang tertahan tersebut berasal dari tahun anggaran, ​2023, ​2024 dan ​2025.

​Terhambatnya penyaluran dana ini kata Syamsurizal, bukan sekadar persoalan angka di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada operasional daerah.

Syamsurizal mengakui, kondisi ini memicu efek domino, salah satunya adalah keterlambatan pelunasan tunda bayar pada kegiatan-kegiatan di tahun sebelumnya.

​"Akibatnya terjadi beban berat pada keuangan daerah. Kami berharap aspirasi ini dikawal oleh kawan-kawan DPR RI agar arus kas daerah kembali terjaga dan pembangunan di Siak tidak terhambat," tambahnya.

​Meski diwarnai dengan penyampaian keluhan fiskal, Syamsurizal tetap memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Sosialisasi 4 Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) oleh Fraksi PKS.

Menurutnya, kehadiran anggota parlemen pusat di daerah adalah momentum strategis untuk sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

​Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan sembari mengupayakan solusi konkret atas tantangan pembangunan di Negeri Istana tersebut.***(Adji)