Riauterkini - TELUKKUANTAN - Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Napisman membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2027 di Ruang Multimedia Kantor Bupati Kuansing, Selasa (10/2/2026).

Dalam laporan awal, Kepala Bappeda Litbang Kuansing yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Sujarwadi, SE menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menampung usulan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan RKPD 2027.

Ia menegaskan, RKPD harus disusun berdasarkan data yang jujur, terukur, dan faktual, bukan asumsi. Menurutnya, RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman arah dan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Asisten II Drs. Napisman dalam sambutannya menekankan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar tahapan formal, tetapi ruang penting untuk memastikan perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Perencanaan harus partisipatif, berbasis data, dan jelas menetapkan prioritas," tegasnya.

Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan daerah, seperti tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta daya saing SDM yang belum optimal, tercermin dari capaian IPM yang masih tertinggal.

Ke depan, Ranwal RKPD Kuansing diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah berbasis UMKM, serta peningkatan pelayanan publik yang digital, cepat, dan transparan.

"Tidak boleh ada program yang tidak berdampak pada pencapaian RPJMD Kuansing 2027. Penetapan prioritas menjadi keharusan di tengah keterbatasan fiskal daerah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Litbang Kuansing Hendra Roza, S.Si menyampaikan bahwa hasil Forum Konsultasi Publik ini akan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2027.

Kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Kuansing, Staf Ahli Bupati, Kepala BNN Kuansing, para Kepala OPD, Camat, organisasi kemasyarakatan, Forum Kepala Desa dan BPD, serta undangan lainnya.*** (Jok)