Riauterkini-JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia berkomitmen mendukung mendukung petani kecil dalam mengurangi risiko iklim dengan memperluas akses ke layanan keuangan dan memperkuat kapasitas mereka untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan melalui program bersama yang berfokus di dua provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia, Jawa Timur dan Lampung.

“Tujuan program ini sejalan dengan prioritas nasional khususnya mendorong transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, meningkatkan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan dan pengintegrasian dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo saat peluncuran UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (9/4).

Petani kecil merupakan tulang punggung pertanian Indonesia, namun mereka termasuk yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan wabah hama semakin mengancam mata pencaharian petani kecil yang menimbulkan risiko tidak hanya bagi pendapatan pedesaan, tetapi juga bagi ketahanan pangan nasional.

Program ini akan memberikan pelatihan untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif, berfokus pada pertanian pangan tahan iklim seperti padi hemat air bagi setidaknya 15.000 petani di Jawa Timur. Pertanian cerdas iklim mencakup serangkaian praktik dan teknologi yang peka terhadap konteks lokal yang memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Untuk mendukung petani kecil dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dalam skala besar, program ini mengintegrasikan dan memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif yang ada, termasuk skema asuransi iklim Indonesia, Obligasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Bond), Green Sukuk (obligasi syariah untuk proyek yang berdampak positif bagi lingkungan), dan pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Melalui program ini, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat untuk mengakses asuransi iklim, termasuk memperluas akses ke teknologi cerdas iklim termutakhirkan, seperti irigasi bertenaga surya.

Program ini juga bertujuan untuk memobilisasi 150 juta dolar AS dari penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek untuk membiayai praktik berkelanjutan dan biofortifikasi beras bagi setidaknya 300.000 petani kecil.

Selain itu, BPDLH diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada setidaknya 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melaksanakan proyek agro-silvo-pastoral layak kredit yang menggabungkan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan.

Program ini akan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2027 dan akan dipimpin oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), bekerjasama dengan Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Kantor Kepala Perwakilan PBB (UNRCO).

”Dari investasi Program Bersama sebesar 2 juta dolar AS, kami menargetkan untuk memobilisasi 205 juta dolar AS dalam pembiayaan publik dan swasta,” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.

”Dengan menggabungkan keahlian teknis dari FAO, UNDP, dan IFAD, program ini menerapkan praktik pertanian yang inovatif dan cerdas iklim, mengurangi risiko produksi berkelanjutan melalui asuransi bagi petani padi, serta memperluas mekanisme pembiayaan inklusif yang telah terbukti berhasil di Indonesia,” tambahnya.

“Sektor pertanian menerima porsi pembiayaan iklim yang amat rendah, dan melalui program bersama ini kami berharap dapat membuka lebih banyak investasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk petani kecil, perempuan, dan anak muda,” ujar Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste.

Program ini didukung oleh Joint SDG Fund bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, dan kontribusi dari Uni Eropa, serta Pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Korea, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss.***(rls/yan)

Caption: Dari kiri ke kanan: Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia dan ASEAN Sharon Lennon, dan On-Granting Mechanism Specialist Bayu Rahmawan dalam peluncuran program bersama Leveraging Finance to Scale Up Climate-Resilient Food Systems pada hari Kamis (9/4) di Gedung Bappenas, Jakarta. (UN/Medina Basaib)